PDI Perjuangan Archives

Jelang Pengumuman DCT, Yasti Soepredjo Mokoagow Yakin Dapat Nomor Urut 2

TOTABUAN.CO POLITIK -- Politisi Sulawesi Utara (Sulut) Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow terus memantapkan langkah politiknya di Pemilu Legislatif 2024. ...

Hj Muslimah Mongilong Diprediksi Masih Terpilih Kembali di Pileg 2024

by Redaksi

10 Oktober 2023

0

TOTABUAN.CO POLITIK- Calon anggota legislatif petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hj Muslimah Mongilong berpeluang kembali terpilih menjadi anggota ...

Bolmong Bantai Bolsel 2-0 di Sukarno Cup U 17, Limi: Tetap Kobarkan Semangat

by Redaksi

4 Oktober 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG –Tim Bolaang Mongondow (Bolmong) meraih poin penuh saat menjamu Tim Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) di turnamen Soekarno ...

TOTABUAN.CO POLITIK -- Masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 tinggal setahun lagi. Dari 45 anggota DPRD Sulut tersebut, 10 orang diantaranya berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR). Yang terdiri dari lima daerah. Yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Kota Kotamobagu. Ada pun 10 anggota DPRD Sulut yang berasal dari Dapil BMR sesuai dengan nomor urut partai yakni, Yusra Alhabsyi, dari PKB (14.795 suara), Syenny Fanny Kalangie dari Gerindra (5.016 suara), Rocky Wowor PDI Perjuangan (40.977 suara), HJ Muslimah Mongilong PDI Perjuangan (16.518 suara), Ir Julius Jems Tuuk PDI Perjuangan (14.422 suara), Raski A Mokodompit SH, Golkar (7.420 suara), Alfian Bara NasDem (20.793 suara), Mohammad Wongso NasDem (12.517 suara), I Nyoman Sarwa Nasdem (9.002 suara) dan Nursiwin Yunus Dunggio Partai Amanat Nasional (18.036 suara). Ke 10 politisi ini, kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sebagai wakil rakyat periode 2019-2024. Dari hasil pleno KPU, PDIP dan NasDem masing-masing menyumbang tiga kursi. Golkar satu kursi, PAN satu kursi, PKB satu kursi, dan Gerindra satu kursi. Dari sepuluh kursi, lima kursi diantaranya wajah baru. Sedangkan lima kursi lagi masih terpilih kembali di pemilu April 2019 lalu. Mereka adalah Rocky Wowor (PDIP), Hj Muslimah Mongilong (PDIP), Julius Jems Tuuk (PDIP), Raski A Mokodompit, (Golkar) dan Sjenny Fanny Kalangi ( Gerindra). Sedangkan lima kursi pendatang baru yakni, Yusra Alhabsyi (PKB), Alfian Bara (NasDem), Mohammad Wongso (NasDem), I Nyoman Sarwa dengan (Nasdem) dan Nursiwin Yunus Dunggio (PAN). Partai Nasdem boleh dibilang berhasil pada Pemilu 2019 di Dapil IV BMR. Sebab mampu mengimbangi jumlah kursi PDI Perjuangan dengan menyumbang tiga kursi. PKB juga demikian mampu menyumbang satu kursi. (*)

Melihat Rekam Jejak Perolehan Suara 10 Anggota DPRD Sulut Dapil BMR

by Redaksi

27 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO POLITIK -- Masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 tinggal setahun lagi. Dari 45 anggota DPRD Sulut ...

Sosok Hj Muslimah Mongilong Satu dari Tiga Perempuan Anggota DPRD Sulut Dapil BMR

by Redaksi

27 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO POLITIK – Sosok Hj Muslimah Mongilong anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Meski terbilang masih jauh, namun sikap para kader PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tetap tegak lurus soal sikap politik menghadapi Pilkada Bolmong 2024 mendatang. Tak ada yang lain soal sikap politik mereka, yakni, Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmong Yanny Ronny Tuuk (YRT) adalah sebagai calon Bupati Bolmong 2024. Hal itu dikatakan salah satu kader PDI Perjuangan Bolmong Chandra Paputungan. Sebagai kader partai, tetap tegak lurus soal sikap politik hadapi PIlkada Bolmong 2024 mendatang. “YRT adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmong. Sebagai kader, secara otomatis sikap politik kami tegak lurus sebelum ada keputusan dari pengurus yang lebih tinggi,” katanya. Chan menegaskan, YRT adalah kader partai yang telah berhasil membangun infrastruktur PDI Perjuangan di Kabupaten Bolmong. Menurutnya, YRT sebagai tokoh PDI Perjuangan yang juga tokoh sentral di Kabupaten Bolmong. Karena terbukti mampu membawa PDI Perjuangan beberapa kali sebagai partai pemenang di Pileg maupun di PIlkada. Sehingga sebagai kader, tentu tetap tegak lurus terhadap sikap politik pada 2024. “YRT itu calon Bupati Bolmong dari PDI Perjuangan,” tegasnya. Sikap ini tentu saja menutup kesempatan bagi figur lainnya untuk mendapat rekomendasi partai. Terlebih sudah ada nama yang dikabarkan potensial untuk maju di Pilkada Bolmong 2024 mendatang. Meskipun hingga kini PDI Perjuangan belum menentukan sikap, namun, dari berbagai aspirasi kader bahwa sang Ketua DPC PDI Perjuangan Yanny Ronny Tuuk yang diinginkan kader maju di Pilkada. "Kalau berdasarkan keinginan kader, tentu semua inginkan YRT sebagai calon bupati Bolmong," tambah Dade Paputungan salah satu pengurus Ranting Desa Langagon. Dade mengatakan, aspirasi kader tak bisa diabaikan. Dimana semua kader berkeinginan pada Pilkada 2024, representasi PDI Perjuangan harus tampil. "Aspirasi kader itu bagaimana ada perwakilan kader maju di Pilkada Bolmong," kata Dade. Oleh sebab itu, untuk mendorong kader maju di Pilkada Bolsel 2024 kata dia, pihaknya kini fokus bekerja untuk Pileg. "Jadi untuk menentukan kader maju di Pilkada Bolmong, kami bekerja dari sekarang menghadapi Pileg,” katanya. Nama Yanny Ronny Tuuk merupakan salah satu tokoh politik di Kabupaten Bolaang Mongondow. YRT saat ini dipercayakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Saat dipercayakan YTR berhasil membawa partai berlambang Banteng Moncong Putih ini dua kali sebagai pemenang. Keberhasilan membawa partai menjadi jawara di Pileg menjadi dasar partai. YTR kemudian dicalonkan sebagai Wakil Bupati. Periode 2011-2016 berpasangan dengan Salihi Mokodongan. Kemudian dicalonkan kembali dengan Yasti Soepredjo Mokoagow di periode 2017-2022. (*)

Yanny Ronny Tuuk Calon Bupati Bolmong 2024

by Redaksi

22 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Meski terbilang masih jauh, namun sikap para kader PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tetap tegak lurus ...

Yasti Soepredjo Mokoagow Silaturahmi dengan Warga Muslim di Kabupaten Minsel

by Redaksi

17 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO POLITIK – Yasti Soepredjo Mokoagow melakukan silaturahmi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Ada dua titik yang dikunjungi Bupati Bolaang ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap protes terhadap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling. Langkah protes yang dilayangkan empat fraksi itu karena dinilai mengangkangi mekanisme yang telah diatur lewat tata tertib (Tatib) DPRD terkait rapat paripurna pelantikan antar waktu yang dilakukan Jumat (3/2) kemarin. Mekanisme yang dikangkangi itu, yakni rapat paripurna pelantikan antar waktu atas nama Gita Ratnasari Tuuk sama sekali tidak melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Empat fraksi yang melayangkan sikap protes itu, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB. Ketua Fraksi Nasdem Masri Dg Masengi mengatakan, rapat paripurna pelantikan antar waktu atas nama Gita Tuuk mengangkangi mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD sendiri. “Marwah DPRD betul-betul dikangkangi. Semua agenda DPRD diputuskan lewat Banmus dan itu sesuai dengan Tatib DPRD,” kata Masri. Sehingga menurutnya, rapat paripurna pelantikan sepi karena semua anggota DPRD tidak berada di tempat arena tidak diketahui. Para rapat paripurna pelantikan antar waktu Gita Ratnasari Tuuk berjalan lancar meski hanya dihadiri 7 anggota, dari 30 anggota DPRD yang ada. Masri yang juga anggota Banmus DPRD Bolmong ini mengungkapan, sikap protes yang disampaikan, sama sekali tidak untuk menghambat proses pelantikan. Akan tetapi ini untuk sebuah mekanisme yang harus dijalankan. “Jangan menganggap bahwa ada niat untuk menghalangi, itu sama sekali tidak. Justru kita ikuti mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau keputusan Banmus hanya disepakati oleh pimpinan saja, maka keputusan itu tidak sah," ujarnya. Ia menilai rapat paripurna pelantikan antar waktu diputuskan sepihak oleh Ketua DPRD. Selain protes dari fraksi Nasdem, hal yang sama juga dikatakan Sekretaris fraksi Golkar Mahrin Lolung. Sebagai anggota Banmus, Ia mengaku tidak pernah membahas terkait dengan agenda paripurna. Apalagi agenda rapat paripurna pelantikan antar waktu. “Saya anggota Banmus, tapi tidak ada pembahasan soal itu (paripurna pelantikan red),” kata Mahrin. Ia menilai ada kesan pelantikan tersebut dipaksakan karena satu fraksi. Padahal waktu pelantikan pergantian antar waktu dari Golkar, prosesnya hingga menunggu dua bulan. “Kemarin waktu dua anggota DPRD dari Golkar yang akan dikantik, meski SK-nya sudah, tapi prosesnya hingga 2 bulan. Kan, sudah kelihatan sikap ketua DPRD,” ucapnya. Fraksi PKB dan Fraksi PKS juga menyayangkan proses pelantikan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme. Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad mengatakan, tidak hadir dalam rapat paripurna pelantikan dan hanya satu anggota fraksi yang hadir. Menurut Supandri, ketidakhadiran puluhan anggota DPRD lainnya, karena memang tidak diketahui agenda paripurna tersebut. “Tentu Fraksi PKB sangat menyayangkan mengapa proses pelantikan antar waktu mekanisme yang seharusnya diikuti, kok dilanggar,” ucapnya. Dia menjelaskan, lembaga DPRD itu bekerja secara kolektif kolegial. Menurutnya, apapun keputusan rapat Banmus sebagai keputusan tertinggi di lembaga ini, harus dihormati dan bukan seenaknya mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan fraksi lainnya. Anggota Fraksi PKS Saidin Mokoginta menegaskan, citra dan kondisi lembaga DPRD Bolmong sungguh sangat memprihatinkan. Pensiun Polri berpangkat AKBP ini menyangkan sikap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling yang ingin menang sendiri. “Mau jadi apa lembaga DPRD kalau kerja kayak begini. Seenaknya saja,” sentil Saidin. Terpisah Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, bahwa proses pelantikan antar waktu atas nama Gita Ratnasari Tuuk sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut Welty, anggota Banmus sudah tiga kali diundang untuk pembahasan soal agenda-agenda kerja DPRD. Salah satunya agenda rapat paripurna pelantikan antar waktu. “Saya rasa tidak ada mekanisme yang dilanggar. Banmus sudah tiga kali diundang untuk melakukan pembahasan agenda kerja,” katanya. Meski tidak dihadiri para anggota DPRD lainnya, namun Ketua DPRD punya hak untuk melakukan pelantikan berdasarkan SK yang dikeluarkan Gubernur Sulut. Diketahui rapat paripurna pelantikan antar waktu Gita Ratnasari Tuuk digelar Jumat (3/2) yang dihadiri Pejabat Bupati Limi Mokodompit, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang bersama jajaran pimpinan OPD. Tampak hadir di rapat paripurna Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmong Yanny Ronny Tuuk. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah berjalan lancar tanpa hambatan meski puluhan kursi yang tidak terisi. (*)

Pelantikan Gita Ratnasari Tuuk Cacat Hukum ?

by Redaksi

4 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap protes terhadap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling. ...

Inna lillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un Anggota DPRD Bolsel Nelly Kasiaradja Meninggal Dunia

by Redaksi

18 November 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ungkapan warga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) setelah mendengar kabar ...