Home | totabuan.co

Sabtu, Februari 4, 2023

Beranda
Daerah
- Kotamobagu
- Bolmong
- Bolsel
- Boltim
- Bolmut
Suara Anda
Politik
Hukrim
Ekbis
Sulut
Advertorial
Berita Video
All Sport

No Result

View All Result

Beranda
Daerah
- Kotamobagu
- Bolmong
- Bolsel
- Boltim
- Bolmut
Suara Anda
Politik
Hukrim
Ekbis
Sulut
Advertorial
Berita Video
All Sport

No Result

View All Result

No Result

View All Result

Etalase

Inilah Tujuh Kepala Daerah Cantik Tapi Korup

by Redaksi3 Februari 2022

Etalase

Menunggu Kelanjutan Penanganan Kasus Korupsi Pasar Genggulang

by Redaksi10 Januari 2022

Bolmong

Steven Sebut, Yasti Penentu Figur di Pilkada Bolmong 2024

by Redaksi6 Januari 2022

Etalase

Ferry Liando: PDIP Sulut Diuntungkan Jika Rekrut Yasti di Pileg 2024

by Redaksi5 Januari 2022

Etalase

Soal Dugaan Penganiayaan Mantan Bupati Boltim, Kapolres Kotamobagu: Saya Berada di TKP

by Redaksi30 Desember 2021

HUKRIM

Ancam Warga dengan Sajam, Oknum Mengaku Wartawan Media Siber Ditahan Polisi

Hukrim

Ancam Warga dengan Sajam, Oknum Mengaku Wartawan Media Siber Ditahan Polisi

5 Desember 2022

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Penyidik Polres Kotamobagu resmi menahan CD alias Chan oknum yang sehari-harinya yang mengaku sebagai wartawan. Chan ditahan...

Read more

Polda Sulut Tetapkan 4 Tersangka Proyek Jalan Insil Baru di Kabupaten Bolmong

Gila, Oknum Anggota Polisi di Kotamobagu Diduga Perkosa Ponakannya Sendiri

Pengucapan Syukur di Dumoga Berujung Duka

Tahanan Kasus Cabul Polsek Sangtombolang Kabur dari Sel

BOLMONG RAYA

Isu Nikah Siri Oknum Pejabat Bolmong, FP: Silahkan Buktikan Jika Perlu Hadirkan Siapa Penghulunya

Pelantikan Gita Ratnasari Tuuk Cacat Hukum ?

Oknum Pejabat Pemkab Bolmong Digugat Cerai Karena Ketahuan Menikah Lagi

Kabupaten Bolmong Raih Nilai Tertinggi SPBE se Sulut

Gita Ratnasari Tuuk Resmi Dilantik Anggota DPRD Bolmong

Pemkab Bolmong Dukung Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah

KNPI Bolmong Peduli Bencana Banjir di Manado

Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit HUT ke 57 Tahun, Yasti Soepredjo Mokoagow Kasih Kado Kue

Jalur Pantura Bolmong Yang Amblas Baru Bisa Dilewati Kendaraan Kecil

Jalur Pantura Bolmong di Desa Sauk Amblas, Jalur Sementara Ditutup

TERKINI

Cherish Harriette Dinyatakan Lolos Verifikasi Perbaikan oleh KPU Sulut

4 Februari 2023

Cherish Harriette Dinyatakan Lolos Verifikasi Perbaikan oleh KPU Sulut

Politik

TOTABUAN.CO POLITIK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) telah selesai menggelar rapat pleno...

Read more

Isu Nikah Siri Oknum Pejabat Bolmong, FP: Silahkan Buktikan Jika Perlu Hadirkan Siapa Penghulunya

4 Februari 2023

TOTABUAN.CO BOLMONG – Isu pernikahan diam-diam atau nikah siri terus menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong). Teranyar, isu dugaan nikah siri yang dituduhkan WM Istri ke FP yang tidak lain oknum pejabat di lingkup Pemkab Bolmong. Bahkan isu tersebut sudah dilaporkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Kendati demikian, meski isu terus menjadi pembicaraan di kalangan ASN, tak membuat FP gerah. Menurutnya, jika laporan yang dibuat oleh WM istrinya tidaklah benar karena tidak disertai bukti otentik. Baginya kata FP, surat pernyataan nikah seperti yang dilaporkan itu, tidak sesuai dengan fakta dan lebih mengarah ke fitnah. “Apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Bahwa surat yang menjadi bukti, itu terkesan rekayasa karena tidak menunjukan keasliannya. Surat itu hanya foto copy, bukan asli,” kata FP saat memberikan pernyataan kepada wartawan Sabtu 4 Februari 2023. Bapak dua anak ini mengakui prahara yang melanda rumah tangganya terjadi sudah sejak akhir tahun lalu. Meski begitu, dia mencoba tenang dan sabar untuk menyelesaikan persoalan bersama WM. Namun belakangan WM memilih untuk melayangkan gugatan cerai lewat Kantor Pengadilan Agama. Selain itu, persoalan dengan WM, karena didasari perasaan kecewa dengan hadirnya pihak ketiga “Yang jelas masalah ini sedang berproses di Kantor Pengadilan Agama. Sudah dicoba dimediasi, tapi saya menolak karena terlanjur kecewa dengan sikap istri karena dia lebih mendengar pihak ketiga ketimbang saya,” ujar FP. Sejumlah bukti yang dikantongi WM, baginya tidak ada masalah selagi tidak mampu dibuktikan. Untuk lebih jelas, FP meminta agar penghulu yang menikahkan seperti yang dituduhkan WM, untuk dihadirkan dalam persidangan. Ia mengaku sudah melihat surat pernikahan seperti apa yang katanya bukti WM. Akan tetapi baginya itu tidak cukup kuat karena dicurigai hanya rekayasa. “Kan tidak mungkin, proses pernikahan itu hanya ditandatangani satu orang saksi. Ini mengarah ke fitnah,” katanya. Selain membantah tudingan nikah siri, FP juga membantah dituding mencuri sertifikat dan menjual sebidang tanah di dua lokasi. Begitu juga dengan tudingan menggadaikan BPKB. Namun kendati demikian, semua tudingan WM kepadanya harus dihadapi. Bahkan proses sidang di Kantor Pengadilan Agama saat ini sudah di jalaninya. “Ya, persoalan ini harus saya hadapi. Saya juga dipanggil untuk memberikan keterangan di BKPP,” katanya. Diberitakan sebelumnya FP dilaporkan karena diketahui telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan WM sebagai istri sahnya. Pernikahan itu pun sudah dilakukan sejak 2019 silam. Kisah pernikahan siri oknum pejabat yang sehari-hari bertugas di Kantor Sekretariat DPRD Bolmong itu, baru terkuak Januari 2023. WM mengaku tak menyangka jika FP suaminya yang dinikahi selama 20 tahun silam itu sudah menikah siri dengan Bidan di Gorontalo. “Berdasarkan bukti surat, FP menikah Kamis 17 Oktober 2019 dengan HP yang diketahui sebagai ASN di Pemkot Kotamobagu,” ucap WM. Ia sedih karena sudah tiga tahun pernikahan siri dengan HP, namun baru diketahui Januari 2023. Atas kejadian tersebut, Ia mengaku sudah melaporkan, bahkan sudah bertemu langsung ke Bupati terkait tindak pernikahan tanpa izin. (*)

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG – Isu pernikahan diam-diam atau nikah siri terus menjadi perbincangan hangat di kalangan...

Read more

Pelantikan Gita Ratnasari Tuuk Cacat Hukum ?

4 Februari 2023

TOTABUAN.CO BOLMONG – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap protes terhadap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling. Langkah protes yang dilayangkan empat fraksi itu karena dinilai mengangkangi mekanisme yang telah diatur lewat tata tertib (Tatib) DPRD terkait rapat paripurna pelantikan antar waktu yang dilakukan Jumat (3/2) kemarin. Mekanisme yang dikangkangi itu, yakni rapat paripurna pelantikan antar waktu atas nama Gita Ratnasari Tuuk sama sekali tidak melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Empat fraksi yang melayangkan sikap protes itu, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB. Ketua Fraksi Nasdem Masri Dg Masengi mengatakan, rapat paripurna pelantikan antar waktu atas nama Gita Tuuk mengangkangi mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD sendiri. “Marwah DPRD betul-betul dikangkangi. Semua agenda DPRD diputuskan lewat Banmus dan itu sesuai dengan Tatib DPRD,” kata Masri. Sehingga menurutnya, rapat paripurna pelantikan sepi karena semua anggota DPRD tidak berada di tempat arena tidak diketahui. Para rapat paripurna pelantikan antar waktu Gita Ratnasari Tuuk berjalan lancar meski hanya dihadiri 7 anggota, dari 30 anggota DPRD yang ada. Masri yang juga anggota Banmus DPRD Bolmong ini mengungkapan, sikap protes yang disampaikan, sama sekali tidak untuk menghambat proses pelantikan. Akan tetapi ini untuk sebuah mekanisme yang harus dijalankan. “Jangan menganggap bahwa ada niat untuk menghalangi, itu sama sekali tidak. Justru kita ikuti mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau keputusan Banmus hanya disepakati oleh pimpinan saja, maka keputusan itu tidak sah," ujarnya. Ia menilai rapat paripurna pelantikan antar waktu diputuskan sepihak oleh Ketua DPRD. Selain protes dari fraksi Nasdem, hal yang sama juga dikatakan Sekretaris fraksi Golkar Mahrin Lolung. Sebagai anggota Banmus, Ia mengaku tidak pernah membahas terkait dengan agenda paripurna. Apalagi agenda rapat paripurna pelantikan antar waktu. “Saya anggota Banmus, tapi tidak ada pembahasan soal itu (paripurna pelantikan red),” kata Mahrin. Ia menilai ada kesan pelantikan tersebut dipaksakan karena satu fraksi. Padahal waktu pelantikan pergantian antar waktu dari Golkar, prosesnya hingga menunggu dua bulan. “Kemarin waktu dua anggota DPRD dari Golkar yang akan dikantik, meski SK-nya sudah, tapi prosesnya hingga 2 bulan. Kan, sudah kelihatan sikap ketua DPRD,” ucapnya. Fraksi PKB dan Fraksi PKS juga menyayangkan proses pelantikan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme. Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad mengatakan, tidak hadir dalam rapat paripurna pelantikan dan hanya satu anggota fraksi yang hadir. Menurut Supandri, ketidakhadiran puluhan anggota DPRD lainnya, karena memang tidak diketahui agenda paripurna tersebut. “Tentu Fraksi PKB sangat menyayangkan mengapa proses pelantikan antar waktu mekanisme yang seharusnya diikuti, kok dilanggar,” ucapnya. Dia menjelaskan, lembaga DPRD itu bekerja secara kolektif kolegial. Menurutnya, apapun keputusan rapat Banmus sebagai keputusan tertinggi di lembaga ini, harus dihormati dan bukan seenaknya mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan fraksi lainnya. Anggota Fraksi PKS Saidin Mokoginta menegaskan, citra dan kondisi lembaga DPRD Bolmong sungguh sangat memprihatinkan. Pensiun Polri berpangkat AKBP ini menyangkan sikap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling yang ingin menang sendiri. “Mau jadi apa lembaga DPRD kalau kerja kayak begini. Seenaknya saja,” sentil Saidin. Terpisah Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, bahwa proses pelantikan antar waktu atas nama Gita Ratnasari Tuuk sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut Welty, anggota Banmus sudah tiga kali diundang untuk pembahasan soal agenda-agenda kerja DPRD. Salah satunya agenda rapat paripurna pelantikan antar waktu. “Saya rasa tidak ada mekanisme yang dilanggar. Banmus sudah tiga kali diundang untuk melakukan pembahasan agenda kerja,” katanya. Meski tidak dihadiri para anggota DPRD lainnya, namun Ketua DPRD punya hak untuk melakukan pelantikan berdasarkan SK yang dikeluarkan Gubernur Sulut. Diketahui rapat paripurna pelantikan antar waktu Gita Ratnasari Tuuk digelar Jumat (3/2) yang dihadiri Pejabat Bupati Limi Mokodompit, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang bersama jajaran pimpinan OPD. Tampak hadir di rapat paripurna Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmong Yanny Ronny Tuuk. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah berjalan lancar tanpa hambatan meski puluhan kursi yang tidak terisi. (*)

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap protes terhadap...

Read more

Oknum Pejabat Pemkab Bolmong Digugat Cerai Karena Ketahuan Menikah Lagi

3 Februari 2023

TOTABUAN.CO BOLMONG – WM (41) terpaksa harus melaporkan suaminya FP ke Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). FP diketahui telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan WM sebagai istri sahnya. Pernikahan itu pun sudah dilakukan sejak 2019 silam. Kisah pernikahan siri oknum pejabat yang sehari-hari bertugas di Kantor Sekretariat DPRD Bolmong itu, baru terkuak Januari 2023. Kepada wartawan, WM menceritakan kisah pilunya sambil menunjukan bukti surat pernyataan pernikahan FP. Dengan mata berkaca-kaca sambil menunjukan bukti surat pernikahan, WM menceritakan ihwal kasus itu terkuak. Ia mengaku tak menyangka suaminya FP sudah menikah secara siri di Gorontalo. Berdasarkan bukti surat, FP menikah Kamis 17 Oktober 2019 dengan HP yang diketahui sebagai ASN di Pemkot Kotamobagu, ucap WM yang didampingi kakaknya. Ia sedih karena sudah tiga tahun pasca pernikahan siri dengan HP, namun baru diketahui Januari 2023. Atas kejadian tersebut, Ia mengaku sudah mengadukan langsung ke Bupati terkait tindak pernikahan suaminya tanpa izin. WM mengatakan, wanita yang dinikahinya itu merupakan perempuan yang sudah lama menjadi simpanannya. Perempuan tersebut merupakan ASN yang bertugas di Pemkot Kotamobagu. Dalam keteranganya, MW mengaku sudah menikah dengan suaminya 20 tahun silam hingga dikaruniai dua orang anak. Sejak menjadi ASN hingga dipercayakan menjadi kepala bagian, WM terus mendukungnya dalam tugas. Namun belakangan FP punya niat lain. Termasuk berniat mengincar harta peninggalan orangtuanya. “Sertifikat rumah yang disimpan dicuri. Begitu juga BPKB mobil milik orang tua saya digadaikan. Ternyata uang hasil penjualan rumah dan BPKB hanya untuk membiayai wanita yang disimpan selama ini,” cerita WM. Ia saat ini sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya akibat orang ketiga. Sikap WM saat ini sudah bulat untuk menggugat cerai di Kantor Pengadilan Agama Lolak, bahkan akan melaporkan kasus ini ke Polisi. “Semua keluarga mendukung langkah saya untuk menggugat cerai. Dan meminta kepada Bupati untuk memberikan sanksi jika perlu dipecat,” pintanya. Dengan mengantongi bukti-bukti, WM juga akan melaporkan HP ke BKPP Pemkot Kotamobagu. *** Nikah siri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai abdi negara, seorang ASN dalam melaksanakan pernikahan harus berpedoman pada sejumlah peraturan yang ada. Peraturan bagi PNS yang nikah siri salah satu pedoman bagi PNS yang akan melangsungkan pernikahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri. Seluruh PNS diwajibkan untuk melaporkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang. Hal ini mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, “PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.” Ketentuan ini juga berlaku untuk PNS yang telah menjadi duda atau janda dan telah melangsungkan perkawinan lagi. Dalam peraturan ini, nikah siri disamakan dengan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sah. Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi, “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan hidup bersama dalam pasal ini adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 UU ini, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri pun dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah menurut terminologi undang-undang ini. Sanksi bagi PNS yang Nikah Siri Akibat melakukan nikah siri, seorang PNS akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS, terdapat tiga jenis hukuman disiplin berat, yaitu: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG – WM (41) terpaksa harus melaporkan suaminya FP ke Badan Kepegawain Pendidikan dan...

Read more

Kabupaten Bolmong Raih Nilai Tertinggi SPBE se Sulut

3 Februari 2023

Kabupaten Bolmong Raih Nilai Tertinggi SPBE se Sulut

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG --Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat prestasi yang baik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...

Read more

Gita Ratnasari Tuuk Resmi Dilantik Anggota DPRD Bolmong

3 Februari 2023

Gita Ratnasari Tuuk Resmi Dilantik Anggota DPRD Bolmong

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Welty Komaling, melantik Gita Ratnasari Tuuk...

Read more

Pemkab Bolmong Dukung Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah

3 Februari 2023

Pemkab Bolmong Dukung Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mendukung Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah (Gemapatas)...

Read more

KNPI Bolmong Peduli Bencana Banjir di Manado

3 Februari 2023

KNPI Bolmong Peduli Bencana Banjir di Manado

Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG-- Ketua DPD KNPI Bolaang Mongondow (Bolmong) Feramitha Tiffani Mokodompit bersama pengurus menyalurkan bantuan...

Read more

Load More

PENDIDIKAN

Diundang Cabang Dinas Kabupaten Bolmut, Herson Mayulu Sosialisasi Empat Pilar

Bolmut

Diundang Cabang Dinas Kabupaten Bolmut, Herson Mayulu Sosialisasi Empat Pilar

TOTABUAN.CO BOLMUT -- Ketua Lembaga Pengembengan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Sulut...

Read more

Ajak Putra Putri Bolmong Raya Masuk Sekolah Keimigrasian

Empat Kepsek SMA/SMK di BMR Akan Diganti

SMK Yadika Kopandakan Prioritas Praktek Kerja Lapangan

SMK Yadika Kopandakan Rancang Perpustakaan Digital

SULAWESI UTARA

Di Hadapan 300 Mahasiswa, Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag Sampaikan Ini

Di Hadapan 300 Mahasiswa, Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag Sampaikan Ini

2 Februari 2023

35 Ribu Orang Melamar Menjadi CPMI di Korea

26 Januari 2023

Selama 2022, BP2MI Sulut Lepas 322 Pekerja ke Luar Negeri

28 Desember 2022

BP2MI Sulut Ingatkan CPMI di Sektor Kelautan Perikanan Taat Prosedur

25 November 2022

BP2MI Sulut: Migrant Day 2022 Kampanye Melawan Penempatan PMI Secara Ilegal

23 November 2022

PMI Purna Dapat Pelatihan dari BP2MI Sulut

17 November 2022

TERPOPULER

Lalainya Pelayanan di RSU Kotamobagu, Nyawa Ibu Asal Dumoga Melayang

Lalainya Pelayanan di RSU Kotamobagu, Nyawa Ibu Asal Dumoga Melayang

16 Februari 2020

Sejumlah Karyawan Supermarket di Kotamobagu Dikabarkan Reaktif Rapid Test?

Sejumlah Karyawan Supermarket di Kotamobagu Dikabarkan Reaktif Rapid Test?

Merebak Penipuan di Facebook Mengaku Tentara Amerika Tawarkan 5 Juta Dollar

Rigen Liow Tewas Terseret Arus di Pantai Molobog

Rigen Liow Tewas Terseret Arus di Pantai Molobog

TOTABUAN.CO HUKRIM – Acara pengucapan syukur yang harusnya dirayakan warga di Dumoga Raya Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan suka cita, ternyata harus berujung duka. Alfian Untu alias Pian (40) warga Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur meregang nyawa setelah dikeroyok. Luka tusuk dan sambetan senjata tajam membuat Ia harus dilarikan ke rumah sakit Monompia Kotamobagu Minggu 22 Agustus 2022. Kepala seksi Humas Polres Bolmong IPTU Herol Mantiri menjelaskan, peristiwa berdarah itu terjadi Minggu (21/8) sekitar pukul 22.00 Wita saat korban dan para pelaku usai pesta minuman keras. Herol mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan 5 pelaku, usai pesta Miras sempat terjadi perkelahian. Korban diduga terlibat perlahian dengan JK alias Tompek. Saat perkelahian itu terjadi korban jatuh dalam posisi jongkok karena telah dikeroyok. Herol menyebut, saat perkelahian itu terjadi RW alias Ipang mencabut pisau yang dibawa dan langsung menghujam 2 kali tikaman dibagian dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan. Sedangkan JK alias Tompek juga menghunuskan sebilah parang jenis sonde dan menusuk beberapa kali ke arah tubuh korban. Tak puas dengan kondisi korban yang sudah bersimbah darah, RM, WU dan JL memukul korban. “Usai menganiaya korban para pelaku langsung melarikan diri,” kata Herol. Suasana warga di lokasi kejadian sontak panik dan melarikan korban ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu. Namun setibanya di rumah sakit nyawa korban sudah tidak tertolong lagi. Ringkus 5 Pelaku Setelah mendapat informasi, Tim Resmob Polres Bolmong langsung melakukan pengejaran para pelaku dan dalam waktu singkat berhasil ditangkap. Di hadapan penyidik para pelaku mengaku menganiaya korban karena perselisihan dan akibat sudah mengkonsumsi Miras. Saat ini kelima pelaku sudah diamankan di sel Polres untuk menjalani proses hukum. Diketahui ke 5 pelaku yakni JL alias Bota (18) warga Pinonobatuan Barat Dusun IV, WU (26) warga Desa Mogoyunggung Dusun IV, RM (22) warga Desa Pinonobatuan Dusun IV, JK alias Tompek (23) warga Pinonobatuan Barat Dusun I dan RW alias Ipang (21) warga Pinonobatuan Barat Dusun V Kecamatan Dumoga Timur. Kapolres Bolmong AKBP Slamet Ramelan, membenarkan terjadinya peristiwa penganiayaan. Ia berharap agar keluarga korban mempercayakan penyelesaian kasusnya kepada Kepolisian dan tidak melakukan aksi balas dendam. “Saya mengimbau warga khususnya keluarga korban agar menyerahkan proses penyelesaian perkara ini kepada pihak Kepolisian. Percayalah kasus ini akan kami tangani sampai tuntas dan jangan ada aksi balas dendam” imbau Kapolres. (*)

Pengucapan Syukur di Dumoga Berujung Duka

22 Agustus 2022

Sehan: PNS Tidak Boleh Jadi Anggota BPD

Sehan: PNS Tidak Boleh Jadi Anggota BPD

30 Oktober 2019

totabuan.co

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.

No Result

View All Result

Beranda
Daerah
- Kotamobagu
- Bolmong
- Bolsel
- Boltim
- Bolmut
Suara Anda
Politik
Hukrim
Ekbis
Sulut
Advertorial
Berita Video
All Sport

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.