BREAKING NEWS

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa

20 Mei 2025

Bupati Yusra Alhabsyi Angkat Tiga Direksi Baru PD Gadasera

TOTABUAN.CO BOLMONG — Perusahan Daerah Gadasera kini memiliki manajemen baru. Hal itu setelah Bupati Bolaang […]

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

28 Juli 202228 Juli 2022

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta analisis hukum terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjual belikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Michael Yunu menjelaskan, surat yang dikirim ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu itu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan yang dihadapi Pemkab Bolmong. “Suratnya sudah kita serahkan ke Kejaksaan Senin lalu bersama bukti dokumen. Seperti surat keterangan bukti kwitansi jual beli,” paparnya. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat kunjungan beberapa waktu di Pemkab Bolmong. “Pemkab tinggal menunggu saran dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu langkah apa yang akan ditempuh,” ujarnya. Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. kata dia. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. Kendati demikian, Michael tidak membeberkan siapa oknum mafia yang melakukan penjualan aset milik PD Gadasera tersebut. “Kalau di Kelurahan Gogagoman ada di belakang kompleks SDN 1 Ggagoman. Sedangkan yang ada di Kelurahan Inobontp berada di kompleks pantai,” bebernya. “Kalau di Kelurahan Inobonto kami temukan indikasi dijual karena sudah ada warga yang memberikan uang muka untuk bidang-bidang tanah,” sambungnya. Aset milik PD Gadasera masih tercatat di buku register aset Pemkab Bolmong. Aset tersebut terdiri dari sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar. Salah satunya yang ada di Kota Kotamobagu. Michael menyebut aset milik PD Gadasera tersebar di Kotamobagu terdapat di Kelurahan Sinindian, Kelurahan Kotamobagu dan yang ada di Kelurahan Gogagoman. Berdasarkan data, aset milik PD Gadaera berupa bidang tanah kurang lebih 600 hektare. Hingga kini tim Aset Pemkab Bolmong terus melakukan pencarian aset-aset milik PD Gadasera yang terindikasi telah jual. Berdasarkan data yang didapat, aset milik PD Gadasera yang masih dalam pencarian dan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, yakni tanah bangunan yang terletak di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang, tanah bangunan di Kelurahan Gogagoman, tanah bangunan di Desa Pusian Kecamatan Dumoga, tanah bangunan di Kelurahan Sinindian, tanah bangunan di Kelurahan Kotamobagu, bidang tanah hutan di Desa Lingat Kecamatan Lolak, tanah bangunan perusahan atau rumah pengawas di Desa Lalow Kecamatan Lolak, tanah bangunan perusahan atau rumah pengawas di Desa Ambang Kecamatan Bolaang Timur dan tanah bangunan perusahan atau rumah pengawas di Desa Dulangon Kecamatan Lolak. (*)

27 Juli 202227 Juli 2022

Terungkap Penjualan Aset Milik PD Gadasera, Pemkab Bolmong Lapor Kejaksaan

10 Juni 202210 Juni 2022

KPK Bidik Kasus Dugaan Penggelapan Aset PD Gadasera Bolmong

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa

Tag: PD Gadasera

Bolmong20 Mei 2025

Bupati Yusra Alhabsyi Angkat Tiga Direksi Baru PD Gadasera

TOTABUAN.CO BOLMONG — Perusahan Daerah Gadasera kini memiliki manajemen baru. Hal itu setelah Bupati Bolaang […]

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

Bolmong28 Juli 202228 Juli 2022

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

TOTABUAN.CO BOLMONG — Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow […]

BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta analisis hukum terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjual belikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Michael Yunu menjelaskan, surat yang dikirim ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu itu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan yang dihadapi Pemkab Bolmong. “Suratnya sudah kita serahkan ke Kejaksaan Senin lalu bersama bukti dokumen. Seperti surat keterangan bukti kwitansi jual beli,” paparnya. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat kunjungan beberapa waktu di Pemkab Bolmong. “Pemkab tinggal menunggu saran dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu langkah apa yang akan ditempuh,” ujarnya. Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. kata dia. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. Kendati demikian, Michael tidak membeberkan siapa oknum mafia yang melakukan penjualan aset milik PD Gadasera tersebut. “Kalau di Kelurahan Gogagoman ada di belakang kompleks SDN 1 Ggagoman. Sedangkan yang ada di Kelurahan Inobontp berada di kompleks pantai,” bebernya. “Kalau di Kelurahan Inobonto kami temukan indikasi dijual karena sudah ada warga yang memberikan uang muka untuk bidang-bidang tanah,” sambungnya. Aset milik PD Gadasera masih tercatat di buku register aset Pemkab Bolmong. Aset tersebut terdiri dari sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar. Salah satunya yang ada di Kota Kotamobagu. Michael menyebut aset milik PD Gadasera tersebar di Kotamobagu terdapat di Kelurahan Sinindian, Kelurahan Kotamobagu dan yang ada di Kelurahan Gogagoman. Berdasarkan data, aset milik PD Gadaera berupa bidang tanah kurang lebih 600 hektare. Hingga kini tim Aset Pemkab Bolmong terus melakukan pencarian aset-aset milik PD Gadasera yang terindikasi telah jual. Berdasarkan data yang didapat, aset milik PD Gadasera yang masih dalam pencarian dan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, yakni tanah bangunan yang terletak di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang, tanah bangunan di Kelurahan Gogagoman, tanah bangunan di Desa Pusian Kecamatan Dumoga, tanah bangunan di Kelurahan Sinindian, tanah bangunan di Kelurahan Kotamobagu, bidang tanah hutan di Desa Lingat Kecamatan Lolak, tanah bangunan perusahan atau rumah pengawas di Desa Lalow Kecamatan Lolak, tanah bangunan perusahan atau rumah pengawas di Desa Ambang Kecamatan Bolaang Timur dan tanah bangunan perusahan atau rumah pengawas di Desa Dulangon Kecamatan Lolak. (*)

Bolmong27 Juli 202227 Juli 2022

Terungkap Penjualan Aset Milik PD Gadasera, Pemkab Bolmong Lapor Kejaksaan

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta […]

Bolmong10 Juni 202210 Juni 2022

KPK Bidik Kasus Dugaan Penggelapan Aset PD Gadasera Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kasus dugaan jual beli tanah HGU yang dikelolah Perusahan Daerah (PD) Gadasera […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.