BREAKING NEWS

Setahun Kepemimpinan di Tengah Efisiensi, Infrastruktur dan Pendidikan Tetap Dipacu Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kotambagu Meidy Wensen. “Permohonan penangguhan ditolak,” kata Wensen Kamis 1 September 2022. Kasus dugaan korupsi pasar Genggulang, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah HJA yang tidak lain sebagai mantan Kadis Perdagangan dan Koperasi serta SI selaku kontraktor. Diakui, tersangka HJA telah memasukan permohonan penangguhan, namun ditolak. “Permohonan penangguhan tersangka HJA, belum di Acc atau belum mendapat persetujuan,” tambahnya. Selain permohonan penangguhan dugaan korupsi pasar Genggulang, Wensen juga mengatakan, jika Kejaksaan Negeri Kotamobagu juga menolak permohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Kuliner. Kasus pasar kuliner, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan saat ini dititip di Rutan Kotamobagu. Dari ke 4 tersangka, salah satunya adalah HJA. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yakni MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YS selaku Direktur CV Fajar dan DD selaku kontraktor yang tidak lain suami YS. Peromohanan penangguhan, sebagai bentuk upaya hukum. Sebab DD sendiri juga diketahui merupakan bendahara DPD Nasdem Kotamobagu. Kuasa Hukum Partai Nasdem Provinsi Sulut, Nasrun Koto membenarkan, jika permohonan penangguhan belum disetujui pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Sebab DD sendiri dikabarkan dalam proses akan melangsungkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kotamobagu. Meski begitu kata Nasrun, proses PAW di internal partai tetap diupayakan. “Untuk saat ini, proses PAW ditangani DPP Nasdem. Kita upayakan lagi penangguhan untuk proses PAW meski hanya satu hari. Kita menunggu informasi dari DPP,” kata Nasrun. (*)

1 September 2022

Berkas Permohonan Penangguhan Kasus Korupsi Pasar Kuliner Ditolak

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar […]

Relokasi pedagang pasar Serasi ke pasar Genggulang yang berbuntut hingga penutupan akses ke Pasar Serasi, terjadi perbedaan pandangan antara dua top eksekutif Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan. Bahkan penutupan akses menuju ke Pasar Serasi atas intruksi Walikota Kotamobagu Tatong Bara itu, berbuntut hingga terjadi aksi pembukaan paksa dilakukan ratusan pedagang. Kurang lebih empat titik portal yang dibangun untuk menutup akses masuk ke kompleks pasar Serasi. Di setiap portal ditempatkan anggota Satupol PP, petugas Dinas Perhubungan serta TNI Polri. Saat penutupan petugas disiagakan siang malam. Buntut penutupan akses itu, terjadi pembukaan paksa hingga terjadi petugas Satpol PP dan pedagang terlibat kericuan, namun tidak berlangsung lama. Selain mengganggu aktifitas warga sebagai pengguna jalan, juga merugikan para pelaku usaha lainnya. Penutupan seluruh jalan masuk menuju lokasi pasar Serasi serta pasar 23 Maret ini di lakukan, karena sebelumnya Pemkot Kotamobagu, berencana akan memindahkan seluruh pedagang pasar Serasi ke lokasi pasar Genggulang. Namun, karena banyak para pedagang yang menolak untuk direlokasi, membuat Pemkot Kotamobagu mengambil tindakan dengan cara menutup setiap pintu masuk kedua pasar tersebut. Buntut penutupan akses ke pasar Serasi, sejumlah kendaraan tidak bisa masuk. Bahkan sejumlah pemilik toko serta kios warung makan yang berada di sepanjang jalan tersebut merugi karena tidak ada pembeli. Dari kebijakan yang diambil Walikota Tatong Bara itu dengan penutupan akses, memunculkan pandangan berbedah dari Wakil Walikota Nayodo Koerniawan. Mantan Ketua KPU juga pengacara ini menuturkan, bahwa penutupan akses ke Pasar Serasi dan 23 Maret, telah terjadi pengangkangan aturan. Yakni UU Nomor 22 Tahuan 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Nayodo, seharusnya penutupan akses ke ruang publik tidak perlu dilakukan. Sebab Ia beralasan, ada hak bagi para pengguna jalan untuk melakukan aktivitas perdagangan di luar kompleks pasar Serasi dan 23 Maret. Nayodo menegaskan, penutupan jalan itu, telah melanggar hak-hak masyarakat. Selain itu kata dia, ada pengangkangan aturan karena telah menghambat orang untuk beraktivitas atau berdagang. “Jalan rusak saja menjadi tugas pemerintah untuk dibangun atau diperbaiki demi kepentingan masyarakat, mengapa akses untuk kepentingan orang banyak ditutup.Ini juga perlu diluruskan. Sebab di sana bukan hanya pedagang, tapi pemilik toko atau penjual makanan ikut merasakan dampak dari penutupan jalan tersebut. Ada hak-hak masyarakat untuk beraktivitas atau berdagang yang diabaikan,” tandasnya. (*)

29 Agustus 202230 Agustus 2022

Nayodo Sebut Ada Pengangkangan Aturan Soal Penutupan Akses ke Pasar Serasi

29 Agustus 2022

Jika Dibutuhkan, GP Anshor Kotamobagu Siapkan Bantuan Hukum Untuk Irawan CS

29 Juni 2022

Kasus Korupsi Pasar Genggulang Tetap Berjalan. Pengadilan Tipikor Manado Kabulkan Gugatan Praperadilan LBI

26 April 2022

LBI Apresiasi Kinerja Kejari Kotamobagu Mampu Eksekusi ASN Terjerat Korupsi

22 April 2022

LBI Gugat Terkait SP3 Korupsi Pasar Genggulang

6 April 2022

Denny: Ada Pejabat Lain Dibalik Proyek Pasar Genggulang

5 April 2022

LBI Kembali Laporkan Kasus Korupsi Pasar Genggulang

Setahun Kepemimpinan di Tengah Efisiensi, Infrastruktur dan Pendidikan Tetap Dipacu

Kotamobagu Dorong Pariwisata, Wali Kota Temui Sekretaris Kemenpar

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Tag: Pasar Genggulang

Terkini20 Maret 202220 Maret 2022

Polemik SKP2 Kasus Korupsi Pasar Genggulang

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kejaksaan Negeri Kotamobagu menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terkait kasus dugaan […]

Kasus Pasar Genggulang

Kotamobagu19 Maret 2022

Elwin: Kasus Korupsi Pasar Genggulang Bisa Dibuka Lagi

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar Gengulang, saat ini statusnya telah dikeluarkan […]

Kasus Korupsi Pasar Genggulang

Hukrim, Kotamobagu10 Januari 202224 Agustus 2024

Menunggu Kelanjutan Penanganan Kasus Korupsi Pasar Genggulang

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Meski sudah lewat, tetapi momen Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2021 di […]

Kotamobagu31 Maret 202131 Maret 2021

Meski Telah Berstatus Tersangka, Herman Mengaku Belum Melapor ke Wali Kota

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu Herman Aray, resmi ditetapkan sebagai […]

«
1
2

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.