Habis Masa Jabatan 25 September, Ini Total Harta Tatong Bara

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Harta kekayaan pejabat daerah menjadi hal yang menarik untuk diketahui bagi masyarakat Indonesia. Selain kekayaan yang melimpah, ...

Miliki Harta Fantastis, LBI Dorong KPK Periksa Walikota Tatong Bara

by Redaksi

18 Juni 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU --Ketua LSM Laskar Bogani Indonesia (LBI) Dolfi Paat mendorong KPK dan PPATK agar melakulan pemeriksaan Walikota Kotamobagu Tatong ...

Harta Walikota Kotamobagu Tatong Bara Susut 48 Juta

by Redaksi

16 Juni 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Walikota Kotamobagu Tatong Bara tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Walikota Tatong Bara yang berpasangan dengan ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi batas akhir pelaporan periodik laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara tahun 2022 yakni 31 Maret lalu. Kendati sudah diberikan batas waktu pelaporan, namun jumlah harta Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara terpantau belum tertera di website KPK periodik 2022. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun dari LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 20 Mei 2023. Tatong diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021 lalu. Berdasarkan data laporan terakhir, total harta kekayaan Kader Partai Nasdem ini berjumlah Rp Rp 13.223.625.723. Dari total harta yang dimilikinya, Tatong memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 7.240.000.000. Alat transportasi dan mesin senilai Rp 325.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 3.900.000.000. Kendati begitu Tatong Bara tidak memiliki hutang dan surat berharga. Namun memiliki kas dan setara kas senilai Rp 1.458.625.723 dan harta lainnya senilai Rp 300.000.000. Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu Yusrin Mantali mengatakan, pelaporan LHKPN ke KPK sudah dilakukan sejak 28 Maret lalu. Hal itu berdasarkan pelaporan LHKPN wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Ia menjelaskan, ada 189 wajib LHKPN dan semua sudah melapor. “Untuk Kota Kotamobagu sudah 100%. Sudah termasuk Ibu Wali Kota dan Pak Wakil Walikota. Bahkan dari 15 kabupaten kota, Kota Kotamobagu berada di urutan ke Tujuh pelaporan,” bebernya. Yusrin sendiri mengaku pemasukan LHKPN milik Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara tidak ada kendala. Bahkan sudah terkonfirmasi ke KPK. “Tidak ada kendala, karena sudah melapor.karena kita sudah menerima lembaran penyerahan formulir LHKPN,” ucapnya. (*)

Walikota Tatong Bara Belum Setor LHKPN ke KPK ?

by Redaksi

20 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi batas akhir pelaporan periodik laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara tahun ...

KPK Bidik Penggelapan Aset Milik PD Gadasera Bolmong. Siapa Terlibat?

KPK Bidik Kasus Dugaan Penggelapan Aset PD Gadasera Bolmong

by Redaksi

10 Juni 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kasus dugaan jual beli tanah HGU yang dikelolah Perusahan Daerah (PD) Gadasera di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) ...

TOTABUAN.CO – Nasib tujuh kepala daerah cantik ini, harus berakhir di jeruji besi. Memangku jabatan untuk memimpin roda pemerintahan, sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Tapi tidak demikian. Sejumlah kepala daerah cantik ini justru memiliki sikap menyimpang dari tugas utamanya hingga terlibat dalam kasus. Siapa sajakah mereka, berikut ini adalah 7 kepala daerah cantik yang bikin rakyatnya menderita. Puput Tantriana Sari Beberapa waktu warga Probolinggo dihebohkan dengan kasus penangkapan sang bupati yang tak lain adalah Puput Tantriana. Bagaimana tidak pada saat dilantik pada tahun 2013 ia disebut-sebut sebagai bupati termuda di Indonesia. Namun tidak disangka kini Bupati Probolinggo nonaktif ini harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Probolinggo dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ditemukan bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus ini berjumlah 20 orang termasuk Puput dan sang suami Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem. Tidak hanya kompak jadi politisi, tapi pas jadi koruptor juga kompak. Vonnie Aneke Panambunan Bupati Minahasa Utara yang satu ini adalah salah satu pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Vonny merupakan Bupati Minahasa Utara pada periode 2005-2008 dan terpilih kembali pada periode 2016-2021. Dua periode menjabat sebagai bupati sayagnya, Vonny justru tergiur dengan uang haram dan akhirnya terjerat dalam kasus korupsi. Dimana pada tahun 2007 Vonny pernah terjerat kasus korupsi proyek bandara Loa Kulu Kutai Kartanegara. Tidak sampai di situ, Vonnie kembali harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus korupsi pemecah ombak di desa Likupang Dua Minahasa Utara. Kasus tersebut juga melibatkan adiknya yang bernama Alexander Moses Panambunan dari korupsi pemecah ombak ini kerugian negara mencapai lebih dari 8,8 milyar rupiah. Meski sudah tahu pernah korupsi, Vonnie masih saja dipilih pada pencalonnan kedua. Sri Wahyuni Maria Manalip Masuk di dunia politik dengan embel-embel janji manis, sukses membuat Sri Wahyuni Maria Manalip menarik perhatian rakyatnya. Terbukti ia berhasil terpilih sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019. Namun belum sempat menyelesaikan janji manis kepada rakyatnya, Sri justru diciduk. Bupati cantik yang satu ini, terlilit dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek revitalisasi pasar Lirung dan pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2019. Dalam perkara ini Sri terbukti menerima perhiasan dan barang-barang branded dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo senilai 513 juta rupiah. Alhasil Sri ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman dua tahun penjara dan denda 209 juta rupiah. Setelah menjalani masa tahanan selama dua tahun, Sri sempat bebas dari Lapas wanita Tangerang pada 28 april 2021. Namun KPK kembali menahan atas dugaan menerima gratifikasi senilai 9,5 milyar rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi pasar Beo pada tahun 2019. Padahal sudah hampir menghirup udara segar, eh malah ketangkap lagi. Rita Widyasari Rita Widyasari adalah politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar selama dua periode mulai tahun 2010 hingga 2015 dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016-2021 pada periode 2010-2015. Rita berpasangan dengan wakil bupati Ghufron Yusuf dan pada periode 2016-2021 dia berpasangan dengan wakil bupati Edi Damansyah. Dikenal sebagai kepala daerah yang cerdas dan berpendidikan tinggi, sayangnya image tersebut seketika tercoreng saat dirinya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017. Rita diduga menerima suap 6 milyar rupiah dari Heri Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima atau PT SGP. Selaku komisaris PT Media Bangun bersama atau MB Rita, diduga menerima uang 775000 US Dollar atau setara dengan 6.975 milyar rupiah. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar saat itu juga Ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Kukar dan digantikan oleh wakilnya Edi Damansyah. Kini Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Niat memimpin rakyat eh malah merugikan rakyat. Siti Masitha Siti Masitha merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Suparno. Berasal dari keluarga yang kaya raya, tak lantas membuat Wali Kota Tegal periode 2014-2017 ini merasa cukup dengan harta yang ia miliki. Hingga akhirnya pada tahun 2017 Siti Masyitoh alias Bunda cantik ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh petugas KPK terkait kasus suap pembangunan infrastruktur rumah sakit di Tegal. Dalam kasus ini Bunda Sitha dinilai terbukti menerima suap mencapai 8,8 milyar rupiah. Suap tersebut berasal dari berbagai hal seperti uang hasil operasional RSUD Kardinah, pengadaan alat kesehatan uang proyek strategis serta uang suap jabatan. Atas kasus ini Bunda Sitha divonis lima tahun penjara. Neneng Hasanah Yasin Neneng Hasanah adalah Bupati Bekasi yang menjabat sejak tahun 2012 sampai akhirnya diciduk oleh KPK pada tahun 2018. KPK menetapkan Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District atau CBD Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi. Eks Bupati Bekasi dua priode ini terbukti bersalah menerima suap sebesar 10.630 milyar rupiah dan 90 ribu Dollar Singapura atau setara dengan 939.523.550. Ia divonis enam tahun penjara dan denda 250.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan empat bulan penjara. Faidah Faidah merupakan Bupati Jember yang menjabat pada periode 2016-2021 dikenal sebagai bupati yang berparas cantik. Farida juga dikenal rakyatnya sebagai bupati wanita yang penuh dengan prestasi namun sayangnya status paida sebagai bupati berprestasi sempat tercoreng akibat kelalaiannya. Eks Bupati Jember ini pernah mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri saat itu Tito Karnavian. Bukan tanpa alasan kosannya Faidah dianggap telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada yakni saat melakukan pendaftaran ke kantor KPU Jember dengan membawa ribuan massa pendukung. Sudah tahu lagi masa pandemic eh malah bikin kerumunan. Dari mereka kita belajar bahwa kecantikan tidak menjamin orang tersebut bisa dipercaya 100% . (*)

Inilah Tujuh Kepala Daerah Cantik Tapi Korup

by Redaksi

3 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO – Nasib tujuh kepala daerah cantik ini, harus berakhir di jeruji besi. Memangku jabatan untuk memimpin roda pemerintahan, sudah ...

Tatong Bara Masuk Pejabat Negara Yang Tak Punya Utang

Tatong Bara Masuk Pejabat Negara Yang Tidak Punya Utang

by Redaksi

16 November 2021

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara diketahui telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan ...

Harta Kekayaan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara Naik di Saat Masa Pandemi Covid 19

by Redaksi

21 September 2021

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Kenaikan harta ...

Melihat Harta Kekayaan Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid Yang Maju di PIlkada Bolsel 2020

by Redaksi

24 September 2020

0

TOTABUAN.CO BOLSEL — Pasangan calon bupati dan wakil bupati Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid ditetapkan untuk masju di pemilihan kepala daerah ...

Pemkab Bolsel Peringkat Tiga Patuh Laporkan Harta Kekayaan Pejabat

by Redaksi

2 April 2020

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Rekapitulasi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bidang eksekutif se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hinggga saat ...

Tag: KPK