Elwin Agustian Khahar Archives | Laman 2 dari 4

Kajati Sulut Dr Andi Muhammad Taufik Resmikan Kantor Kejari Kota Kotamobagu

TOTABUAN. CO KOTAMOBAGU -- Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Andi Muhammad Taufik ...

Dana Hibah KONI Bolmong Disinyalir Terjadi Korupsi. Kejaksaan Kotamobagu Periksa Puluhan Pejabat

by Redaksi

5 Maret 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus menseriusi kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahun anggaran ...

Kajati Sulut Andi Muhamad Taufik Berseloroh. Kok, Empat Kepala Daerah Begitu Baik ke Kejari Kotamobagu

by Redaksi

24 Oktober 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr Andi Muhamad Taufik SH.,MH.,CGCAE mengaku kagum atas kebaikan empat kepala daerah ...

Kembali Kejaksaan Kotamobagu Amankan Uang Negara Kasus Korupsi Pasar Kuliner

by Redaksi

4 Oktober 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU --Kejaksaan Negeri Kotamobagu kembali mengamankan uang negara kasus tindak pidana korupsi. Uang senilai Rp 658.189.189 ini merupakan hasil ...

Peringati Hari Bhakti Adyaksa ke 63 Tahun, Kejari Kotamobagu Tegaskan Komit Penanganan Kasus

by Redaksi

22 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu Elwin Agustian Khahar SH MH, menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum. Hal ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus melakukan pendalaman terkait kasus pembayaran honor petugas agama di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Pendalaman kasus tersebut lantaran, dana miliaran rupiah yang menjadi hak para Imam dan Pendeta itu, diduga tidak sampai ke kantong mereka. Kejari Kotamobagu Elwin Agustian Kahar melalui Kasi Intel Meydi Wensen membenarkan kalau kasus tersebut sedang didalami. Kendati demikian Meidi belum ingin terlalu jauh menjelaskan, karena masih menunggu kesimpulan penyelidikan. “Nanti tunggu hasil kesimpulan penyelidikan. Yang pasti saat ini masih bergulir di bidang Pidana Khusus (Pidsus) dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan tersebut,” kata Meidi kepada wartawan. Diketahui kasus tersebut mulai terkuak setelah ratusan petugas agama mengaku tidak menerima honorarium selama dua triwulan atau enam bulan pada tahun anggaran 2021. Bahkan terkuaknya kasus ini, beberapa staf di Bagian Kesra Setda Bolmong telah dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang diterima proses pencairan dana triwulan III dan IV diduga telah terjadi kejanggalan. Proses pembayaran yang seharusnya dibayarkan langsung ke rekening para petugas agama, ternyata dilakukan secara manual. Yakni dana tersebut dicairkan ke rekening pribadi oknum bendahara, kemudian baru dibayar secara manual. Kasus ini terungkap setelah banyak Imam dan Pendeta mengaku tidak menerima honor sejak triwulan dan IV pada tahun anggara 2021. Berdasarkan data, jumlah petugas agama yang tersebar di 200 desa dan 2 kelurahan berjumlah 1.274 orang. Setiap desa terdapat kurang lebih 4-5 orang petugas agama yang masuk daftar list penerima honor. Untuk petugas agama, setiap triwulan menerima 750 ribu rupiah. Sehingga jika dihitung dua triwulan, mereka harus menerima 1.5 juta rupiah. Namun harapan sebagian petugas agama untuk menikmati honor di akhir tahun itu pupus lantaran tidak sampai ke kantong mereka. (*)

Kejaksaan Kotamobagu Dalami Kasus Pembayaran Honor Imam dan Pendeta di Kabupaten Bolmong

by Redaksi

5 Juni 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus melakukan pendalaman terkait kasus pembayaran honor petugas agama di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). ...

TOTABUAN.CO HUKRIM – Dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kotamobagu berhasil disidangkan. Dua kasus itu yakni, kasus korupsi pasar kuliner Kotamobagu dan kasus korupsi RTLH Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Dari hasil sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) masing-masing telah mendapat vonis dari hakim. Seperti kasus Pasar Kuliner Kotamobagu yang menyeret 2 pejabat di lingkup Pemkot Kotamobagu yakni Herman Aray dan Mulyadi Mando. Selain itu 2 terdakwa sebagai kontraktor lainnya yakni Deni Daun dan Yenny Syukur yang tidak lain sebagai istrinya. Mereka disidangkan di Pengadilan Tipidkor Manado Rabu 22 Februari 2023. Sidang putusan itu dipimpin Majelis Hakim Ketua Felix Ronny Wuisan, dan anggota Maria M Sitanggang dan Munsen B Pakpahan. Berdasarkan amar yang dibacakan satu persatu diputuskan terdakwa Herman Aray dengan pidana penjara 3 Tahun 3 bulan, denda 50 juta rupiah subsider 1 bulan pidana kurungan. Sedangkan terdakwa Mulyadi Mando, dihukum pidana penjara 3 tahun 3 bulan dengan denda 50 juta rupiah subsider 1 bulan pidana kurungan. Bagi pihak kontraktor, Yenny Syukur dan Denny Daun, dihukum masing masing 4 Tahun 1 bulan pidana kurungan dan uang pengganti Rp 659.168.839,80 dengan subsider 1 tahun pidana penjara. Dan Denny Daun dihukum penjara 4 Tahun dengan denda 200 juta subsider 1 bulan. Pada masing-masih putusan tersebut JPU dan para terdakwa masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Pada kasus korupsi RTLH Kabupaten Bolmong Majelis Hakim, menjatuhkan vonis terhadap tiga orang terdakwa. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup didampingi hakim anggota Syors Mambrasa dan Phultoni memvonis tiga terdakwa. Mantan Kadis Sosial Bolmong itu dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 Tahun 6 bulan serta Denda 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Subhan Paputungan divonis hukuman pidana 4 tahun denda 200 juta subsider 2 bulan kurungan serta dibebankan uang pengganti sebesar 10 juta rupiah subsider 2 tahun kurungan. Dan untuk Jimmy Sumendap, dijatuhkan pidana penjara 7 Tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar 500 juta rupiah subsider 3 tahun 6 bulan kurungan. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Elwin Agustian Khahar mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memutus bersalah terhadap 7 terdakwa perkara Korupsi. Mantan Kajari Bengkulu Utara ini menyebutkan, ada empat orang merupakan terdakwa dalam perkara korupsi pembangunan pasar kuliner Kotamobagu dan tiga orang lainnya adalah terdakwa kasus korupsi RTLH Kabupaten Bolaang Mongondow. “Terima kasih kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Saya bangga dan diharapkan tahun ini Kejaksaan lebih profesional dalam penegakan hukum demi kepastian hukum di wilayah hukum Kejari Kota Kotamobagu yang membawahi 4 wilayah hukum,” ucapnya. (*)

Kejari Kotamobagu Berhasil Bawa Dua Kasus Korupsi Hingga Vonis

by Redaksi

23 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO HUKRIM – Dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kotamobagu berhasil disidangkan. Dua kasus itu yakni, kasus korupsi pasar ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa. Besarnya anggaran yang mengalir ke setiap desa tidak membuat para Kades cepat tergiur. “Kepada seluruh kepala desa hendaknya berhati-hati dalam penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Jangan sampai berurusan dengan hukum,” ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Dumoga (Cabjari) Edwin B. Tumondo mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Elwin Agustian Khahar saat membuka sosialisasi hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang bertempat di Hotel Sutanraja Kotamobagu itu, dihadiri para Camat serta Kepala Desa se Bolmong, Rabu 9 November 2022. Menurut Edwin, kucuran Dana Desa yang yang mengalir ke rekening desa harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini guna membangun desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Edwin juga menyampaikan, penyuluhan hukum ini sebagai bentuk pencegahan atau meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Bolmong. “Kami sampaikan para Kades dan perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Segala peraturan yang berkaitan hak dan kewajiban sebagai aparatur desa wajib dipahami. Supaya tidak terjerat kasus hukum. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,’’ sentilnya. Menurutnya, masyarakat penuh harap agar dana desa digunakan dan dikelola dengan maksimal sesuai dengan perencanaan. “Dana Desa harus digunakan sesuai aturan dan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan. Jika pemerintah desa masih ada keraguan langsung koordinasi dengan dinas terkait,” katanya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bolmong Abdulsalam Bonde berharap dengan adanya sosialisasi hukum terkait pengelolaan DD dan ADD ini, para kepala lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan kualitasnya yang nantinya akan memberi dampak kesejahteraan masyarakat di desa. (*)

Soal Penggunaan Dana Desa, Kejaksaan Warning Sangadi di Bolmong

by Redaksi

9 November 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk berhati-hati dalam penggunaan ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kotambagu Meidy Wensen. “Permohonan penangguhan ditolak,” kata Wensen Kamis 1 September 2022. Kasus dugaan korupsi pasar Genggulang, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah HJA yang tidak lain sebagai mantan Kadis Perdagangan dan Koperasi serta SI selaku kontraktor. Diakui, tersangka HJA telah memasukan permohonan penangguhan, namun ditolak. “Permohonan penangguhan tersangka HJA, belum di Acc atau belum mendapat persetujuan,” tambahnya. Selain permohonan penangguhan dugaan korupsi pasar Genggulang, Wensen juga mengatakan, jika Kejaksaan Negeri Kotamobagu juga menolak permohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Kuliner. Kasus pasar kuliner, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan saat ini dititip di Rutan Kotamobagu. Dari ke 4 tersangka, salah satunya adalah HJA. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yakni MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YS selaku Direktur CV Fajar dan DD selaku kontraktor yang tidak lain suami YS. Peromohanan penangguhan, sebagai bentuk upaya hukum. Sebab DD sendiri juga diketahui merupakan bendahara DPD Nasdem Kotamobagu. Kuasa Hukum Partai Nasdem Provinsi Sulut, Nasrun Koto membenarkan, jika permohonan penangguhan belum disetujui pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Sebab DD sendiri dikabarkan dalam proses akan melangsungkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kotamobagu. Meski begitu kata Nasrun, proses PAW di internal partai tetap diupayakan. “Untuk saat ini, proses PAW ditangani DPP Nasdem. Kita upayakan lagi penangguhan untuk proses PAW meski hanya satu hari. Kita menunggu informasi dari DPP,” kata Nasrun. (*)

Berkas Permohonan Penangguhan Kasus Korupsi Pasar Kuliner Ditolak

by Redaksi

1 September 2022

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala ...

MJKS Dukung Kajari Kotamobagu Bongkar Kasus Korupsi

by Redaksi

24 Juli 2022

0

TOTABUAN.CO HUKRIM - LSM Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) terus memberikan suport kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka membongkar kasus ...