BPK RI Archives | totabuan.co

LAKI Ingatkan BPK RI Sulut Periksa Pengadaan MaMi di KPU Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Sekretariat KPU Bolaang Mongondow (Bolmong) kini menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. ...

BPK Temukan Penggunaan Dana KNPI Bolmong Diduga Tidak Sesuai

by Redaksi

6 Desember 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan audit terkait penggunaan dana ...

BPK Temukan 2.4 Miliar Lebih Belanja Bantuan Sosial Anak Asuh Tidak Sesuai Ketentuan

by Redaksi

3 Oktober 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Meski Pemkot Kotamobagu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi ...

Temuan BPK RI, Banyak Aset di Kabupaten Bolmong Masih Dikuasai Mantan Pejabat dan Pensiunan

by Redaksi

28 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Sejumlah aset milik Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga kini masih dikuasai oleh mantan pejabat atau pensiunan. Berdasarkan ...

Opini WTP 10 Kali Tidak Menjamin Pemkot Kotamobagu Bebas Korupsi

by Redaksi

25 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Walikota Kotamobagu Tatonf Bara kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara ...

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

by Redaksi

28 Juli 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen ...

Pemkab Bolmong Telusuri Aset PD Gadasera

by Redaksi

12 Juni 2022

2

TOTABUAN.CO BOLMONG – Aset milik daerah yang dikelolah Perusahan Daerah Gadasera masih menjadi hambatan dalam memujudkan pengelolaan keuangan di lingkup ...

KPK Bidik Penggelapan Aset Milik PD Gadasera Bolmong. Siapa Terlibat?

KPK Bidik Kasus Dugaan Penggelapan Aset PD Gadasera Bolmong

by Redaksi

10 Juni 2022

1

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kasus dugaan jual beli tanah HGU yang dikelolah Perusahan Daerah (PD) Gadasera di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) ...

Pemkab Bolsel Raih WTP ke Delapan Kalinya dari BPK Ri

by Redaksi

13 Mei 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan ...

Yasti Bertekat Pertahankan Opini WTP dari BPK

by Redaksi

21 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) bertekad mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ...