TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag (JADi-JO) Aryoadi Pramono SH, mengatakan, masih akan melakukan upaya hukum selanjutnya, terkait dengan gugatan yang telah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Kamis (14/2/2019)
Di mana, menurutnya gugatan yang dilayangkan ke PTUN Manado dengan nomor perkara 47/G/2018/PTUN.Mdo itu, terkait penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Kotamobagu.
“Putusan itu belum final dikarenakan masih ada upaya hukum selanjutnya,” kata kuasa hukum JaDi-JO Aryoadi Pramono SH saat dimintai tanggapannya Jumat (15/2/2019).
Baca Juga: JaDi-JO Optimis Menang Sidang di PTUN
Dia menjelaskan, putusan tersebut mengabulkan eksepsi tergugat terkait kewenangan PTUN. Sehingga gugatan pasangan JaDi-JO tidak dapat diterima karena PTUN Manado merasa bukan kewenangan mereka untuk memutus perkara tersebut.
“Itu adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Makassar, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado. Jadi itu belum bersifat final,” jelasnya.
Aryoadi mengungkapkan masih menempuh upaya hukum banding. Bahkan telah menyatakan secara lisan setelah sidang putusan kemarin.
“Insha Allah Senin secara resmi kami mendaftarkan upaya banding tersebut ke PTTUN Makassar,” ungkapnya.
Dengan bukti putusan nomor perkara 42/G/2018/PTUN.Mdo yang dimenangkan penggugat Mahmud M Soleman kepada tergugat petahana Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Ia berkeyakinan peluang menang di PTTUN Makassar akan diterima. Sebab hal itu berdasarkan fakta persidangan dan putusan di PTUN Manado.
“Perkara Nomor 42 yang menyatakan bahwa mutasi ASN yang bernama Mahmud Soleman cacat hukum dan itu merupakan pelanggaran pasal 71 ayat 2 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota,” paparnya.
“Perkara Nomor 42 yang diputuskan Januari lalu adalah bukti bahwa terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan petahan Walikota melakukan mutasi ASN. Padahal masih masuk tahapan Pilkada. Sehingga mutasi tersebut cacat hukum seperti yang dituangkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Perkara Nomor 42 itu adalah bukti pelanggaran yang kita lampirkan dalan gugatan perkara Nomor 47,” tandasnya.(**)
