DPRD Kotamobagu Mulai Bahas Calon Pj Walikota

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – DPRD Kota Kotamobagu mulai akan membahas tiga nama calon Penjabat (Pj) Walikota untuk diusulkan. Hal itu seiring ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai janggal. Diduga tidak semua data dilaporkan Walikota Kotamobagu dua periode itu ke KPK. Hal ini karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Ketua LSM Laskar Bogani Indonesia (LBI) Dolfi Paat, KPK diharapkan turun ke Kotamobagu untuk melakukan pemeriksaan terkait sumber penghasilan Tatong Bara. Sebab Dolfi menduga, banyak aset milik Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang tidak dilaporkan. Berbeda dengan LHKPN Tahun 2021, justru LHKPN yang dilaporkan malah naik terjadi kenaikan mencapai 1 miliar lebih. Namun data Tahun 2022, justru susut 48 jutaan rupiah. "Kami menduga data yang dilaporkan banyak hal yang janggal. Data yang disuguhkan ke KPK, tidak seperti yang kita lihat saat ini,” kata Dolfi. Pada LHKPN yang dilaporkan Tahun 2022, harta Tatong turun kurang lebih 48 jutaan. Penurunan angka itu, tidak sesuai fakta yang kita lihat saat ini. Baca Juga:Harta Walikota Kotamobagu Tatong Bara Susut 48 Juta Dolfi menegaskan, kewajiban pejabat penyelenggara untuk melaporkan harta kekayaan termaktub di Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Pejabat yang punya kewajiban yakni mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Salah satunya adalah Walikota Kotamobagu Tatong Bara. Dilihat dari data LHKPN, Tatong terakhir menyampaikan harta kekayaannya pada 21 Maret 2023 jumlahnya mencapai Rp13.174.790.935. Jumlah harta yang dilaporkan ini berbeda dengan laporan sebelumnya tahun 2021 yakni Rp13.223.625.723. Jika dihitung dari dua data yang dilaporkan, terjadi penyusutan 48 juta rupiah. “LBI justru patut mencurigai data yang dilaporkan ke KPK. Karena patut dicurigai pejabat negara punya kekayaan seperti itu dan patut diduga masih banyak aset yang diduga tidak dilaporkan,” kata Dolfi. LBI mendorong KPK untuk memeriksa semua pejabat di Pemkot Kotamobagu karena terbukti ada pejabat eselon III saja memiliki harta fantastis. "Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto yang LHKPN kecil saja diperiksa. Kalau terjadi penyusutan harta harusnya sejak dari dulu," sentilnya. Kepala Inspektorat Kotamobagu Yusrin Mantali menjelaskan, penyusutan itu terjadi karena ada kenaikan pada aset tanah dan bangunan sebesar 1 Miliar. Hanya ada juga penyusutan di harta kendaraan dan mesin sekitar 50 juta. Selain itu kas dan setara kas cukup jauh penurunannya, sekitar 998 juta lebih. "Iya, kalau sesuai rilis KPK, ada penurunan di kas dan setara kas," kata Yusrin menjelaskan. Diakui kata Yusrin dari perbandingan LHKP 2021 dan 2022 terjadi penyusutan hanya 48 jutaan. “Iya, sesuai rilis KPK begitu,” ujarnya. Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tatong Bara terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada 21 Maret 2023. Saat itu jumlahnya mencapai Rp 13.174.790.935. Jumlah harta yang dilaporkan ini berbeda dengan laporan pada tahun sebelumnya yakni Rp13.223.625.723 atau naik 1 miliar lebih dari sebelumnya, kini berdasarkan laporan, harta Tatong Bara turun Rp48 jutaan dan tinggal menjadi Rp13.174.790.935. Rincian harta Tatong Bara merupakan aset tanah dan bangunan senilai Rp 8.240.000.000, harta bergerak lainnya Rp3.900.000.000, kas setara kas Rp 457 jutaan. Selain itu, punya harta lainnya senilai Rp 300 jutaan. Kendati demikian Tatong Bara tidak memiliki hutang. Khusus isi garasinya, Tatong Bara memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 325 juta. Bila dirinci, Tatong Bara memiliki mobil warisan Toyota Pick Up Tahun 2001, senilai Rp 45.000.0002. Honda CRV Jeep Tahun 2002, juga warisan senilai Rp 80.000.000. Honda Accord Sedan Tahun 2006, merupakan hasil sendiri senilai Rp140.000.000. Dan terakhir Toyota Vios 1.5G/Sedan Tahun 2001, hasil sendiri senilai Rp60.000.000. Tatong Bara tercatat terpilih sebagai Walikota Kotamobagu dua kali. Pertama pada periode 2013–2018 dan kedua periode 2018–2023. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kotamobagu periode 2008–2013. Tatong juga tercatat sebagai politisi Partai Nasdem yang saat ini berencana akan maju Pileg DPR RI. (*)

LHKPN Walikota Tatong Bara Diduga Janggal. KPK Diminta Turun ke Kotamobagu

by Redaksi

17 Juni 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ...

Opini WTP 10 Kali Tidak Menjamin Pemkot Kotamobagu Bebas Korupsi

by Redaksi

25 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Walikota Kotamobagu Tatonf Bara kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara ...

Proyek 22 Unit Shelter di Kotamobagu Mubazir. Ada Indikasi Korupsi Kah?

by Redaksi

8 November 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Janji pemerintah Kota Kotamobagu untuk mengoperasikan bus, hingga kini belum diwujudkan. Padahal sejak 2018 lalu, janji itu sudah ...

Relokasi pedagang pasar Serasi ke pasar Genggulang yang berbuntut hingga penutupan akses ke Pasar Serasi, terjadi perbedaan pandangan antara dua top eksekutif Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan. Bahkan penutupan akses menuju ke Pasar Serasi atas intruksi Walikota Kotamobagu Tatong Bara itu, berbuntut hingga terjadi aksi pembukaan paksa dilakukan ratusan pedagang. Kurang lebih empat titik portal yang dibangun untuk menutup akses masuk ke kompleks pasar Serasi. Di setiap portal ditempatkan anggota Satupol PP, petugas Dinas Perhubungan serta TNI Polri. Saat penutupan petugas disiagakan siang malam. Buntut penutupan akses itu, terjadi pembukaan paksa hingga terjadi petugas Satpol PP dan pedagang terlibat kericuan, namun tidak berlangsung lama. Selain mengganggu aktifitas warga sebagai pengguna jalan, juga merugikan para pelaku usaha lainnya. Penutupan seluruh jalan masuk menuju lokasi pasar Serasi serta pasar 23 Maret ini di lakukan, karena sebelumnya Pemkot Kotamobagu, berencana akan memindahkan seluruh pedagang pasar Serasi ke lokasi pasar Genggulang. Namun, karena banyak para pedagang yang menolak untuk direlokasi, membuat Pemkot Kotamobagu mengambil tindakan dengan cara menutup setiap pintu masuk kedua pasar tersebut. Buntut penutupan akses ke pasar Serasi, sejumlah kendaraan tidak bisa masuk. Bahkan sejumlah pemilik toko serta kios warung makan yang berada di sepanjang jalan tersebut merugi karena tidak ada pembeli. Dari kebijakan yang diambil Walikota Tatong Bara itu dengan penutupan akses, memunculkan pandangan berbedah dari Wakil Walikota Nayodo Koerniawan. Mantan Ketua KPU juga pengacara ini menuturkan, bahwa penutupan akses ke Pasar Serasi dan 23 Maret, telah terjadi pengangkangan aturan. Yakni UU Nomor 22 Tahuan 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Nayodo, seharusnya penutupan akses ke ruang publik tidak perlu dilakukan. Sebab Ia beralasan, ada hak bagi para pengguna jalan untuk melakukan aktivitas perdagangan di luar kompleks pasar Serasi dan 23 Maret. Nayodo menegaskan, penutupan jalan itu, telah melanggar hak-hak masyarakat. Selain itu kata dia, ada pengangkangan aturan karena telah menghambat orang untuk beraktivitas atau berdagang. “Jalan rusak saja menjadi tugas pemerintah untuk dibangun atau diperbaiki demi kepentingan masyarakat, mengapa akses untuk kepentingan orang banyak ditutup.Ini juga perlu diluruskan. Sebab di sana bukan hanya pedagang, tapi pemilik toko atau penjual makanan ikut merasakan dampak dari penutupan jalan tersebut. Ada hak-hak masyarakat untuk beraktivitas atau berdagang yang diabaikan,” tandasnya. (*)

Nayodo Sebut Ada Pengangkangan Aturan Soal Penutupan Akses ke Pasar Serasi

by Redaksi

29 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Relokasi pedagang pasar Serasi ke pasar Genggulang yang berbuntut hingga penutupan akses ke Pasar Serasi, terjadi perbedaan ...

Kasie Pidsus: Jika Keterangan Saksi Mengarah ke Pimpinan Daerah, Walikota Tatong Bara Akan Kita Panggil

by Redaksi

15 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU --Penyelidikan kasus korupsi Pasar Kuliner terus dilakukan Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Kendati telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, namun ...

Protes kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara datang dari para pedagang kaki lima bersama, aktifis LSM dan elemen masyarakat Kota Kotamobagu. Mereka menggelar aksi demo di Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu Senin 8 Agustus 2022. Aksi itu untuk memprotes kebijakan Wali Kota Tatong Bara yang dinilai merugikan masyarakat dan pedagang. Aksi demo ratusan massa itu, diawali di depan Kantor Kejaksaan. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan sekaligus mendesak agar pihak Kejaksaan menseriusi kasus dugaan Korupsi Pasar Genggulang yang sedang ditangani. Kasus korupsi Pasar Genggulang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Salah satu peserta aksi, dari elemen masyarakat Irawan Damopolii mengatakan, aksi yang digelar tersebut bertujuan untuk menyampaikan dukungan sekaligus meminta agar Kejaksaan serius. "Aksi ini sebagai wujud dukungan kami, agar Kejaksaan seriusi dalam penanganan kasus korupsi Pasar Genggunlang yang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," kara Irawan. Menurutnya, proyek pembangunan Pasar Genggulang yang menggunakan APBD puluhan miliaran rupiah itu, telah merugikan masyarakat sehingga perlu diseriusi. Selama kurang lebih 30 menit berorasi di depan Kantor Kejaksaan, masa melanjutkan melakukan aksi di depan Kantor DPRD di Jalan Paloko Kinalang. Saat tiba di depan Kantor DPRD sempat terjadi aksi dorong dengan petugas karena massa memaksa masuk. Namun aksi dorong itu tak berlangsung lama karena Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag langsung menemui massa pendemo dan mempersilahkan masuk. Di hadapan para wakil rakyat, mereka menyampaikan aspirasi, terkait kebijakan Wali Kota Kotamobagu yang menutup akses masuk di Pasar Serasi dan jalan 23 Maret. Penutupan akses ke pasar itu, melibatkan aparat dari TNI POLRI. Sedikitnya ada empat titik akses yang diblokade dan jaga ketat aparat. Penutupan itu, buntut pemindahan sebagian pedagang ke Pasar Genggulang. Menurut mereka, keijakan tersebut justru merugikan para pedagang serta pemilik toko lainnya. “Kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara yang menutup akses jalan masuk ke pasar Serasi tidak manusiawi dan hanya merugikan masyarakat yang tinggal di kompleks pasar. Begitu juga bagi para pedagang warung makan dan toko penjual bahan bangunan,” kata Ketua salah satu elemen masyarakat Ando Lobud. Ando menegaskan, penutupan beberapa titik masuk ke Pasar Serasi telah melanggar hak asasi manusia sebab banyak warga yang merasa tertekan dan pedagang dirugikan. "Kami sebagai warga yang tinggal di kompleks Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret menerima dampak dari penutupan akses masuk. Selain itu, ikut memberikan kerugian bagi para pemilik warung makan, toko, dan kios," katanya. Dibeberapa titik masuk ke Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret sejumlah aparat TNI Polri ikut dikerahkan untuk berjaga-jaga. Padahal hanya dalam rangka memindahkan sebagian pedagang ke Pasar Genggulang karena telah menempati badan jalan. "Di Kompleks pasar itu, bukan hanya pedagang kecil saja yang berjualan. Tetapi di sana ada toko, dan warung makan. Selama penutupan jalan, para pemilik warung makan mengalmi kerugian karena tidak ada pembeli," katanya. Ketua LBI Dofie Paat lewat pernyataan sikap menegaskan, menolak penutupan jalan keluar masuk pasar yang dilakukan Pemkot Kotamobagu sejak Kamis (4/8). Menurut Dolfie, penutupan akses ke pasar seperti Daerah Operasi Militer (DOM) dan mencekam. Karena disetiap pos penjagaan ada aparat terkesan di wilayah itu terkesan seperti ada Teroris Pusat perbelanjaan usaha pertokoan,rumah makan, serta transportasi mati total karna tidak bisa masuk.Dan ini telah mengakibatkan pelaku usaha rugi besar. “Selaku Ormas, kami meminta kepada DPRD membuat rekomendasi untuk segera membuka akses,” tegasnya. Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag berjanji akan turun untuk melihat secara langsung penutupan akses masuk pasar. (*)

Pedagang dan LSM Protes Kebijakan Wali Kota Tatong Bara

by Redaksi

8 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Protes kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara datang dari para pedagang kaki lima bersama, aktifis LSM dan ...

Begini Peran HJA Tersangka Kasus Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

by Redaksi

23 Juli 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Proyek pembangunan pasar Kuliner Kotamobagu tahun anggaran 2020 akhirnya terungkap. Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Kotamobagu dibawa ...

Kritik Proyek Shelter, Dolfie: Potensi Dugaan Korupsi Sangat Jelas

by Redaksi

19 Mei 2022

0

TOTABUAN. CO KOTAMOBAGU – Ketua Umum DPP Laskar Bogani Indonesia (LBI) mengkritisi sejumlah proyek mubazir di masa kepemimpinan Wali Kota ...

Denny: Ada Pejabat Lain Dibalik Proyek Pasar Genggulang

by Redaksi

6 April 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Pasca dilaporkan kembali oleh Ormas Laskar Bogani Indonesia (LBI) ke Kejaksanaan Negeri Kotamobagu, kasus dugaan korupsi pasar ...

Tag: Tatong Bara