TOTABUAN.CO BOLMONG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow, melaksanakan paripurna tahap 1 terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 Rabu (26/11/2014). Juru bicara empat fraksi, yakni fraksi PDIP Hi Mas’ud Lauma, Fraksi PAN Hi Masri Daeng Masenge, Fraksi Golkar Robby Giroth dan Jubir Fraksa Gerindra Esra Panese, tampil perdana menyampaikan pandangan fraksi terhadap APBD 2015. Selain keempat fraksi itu, juga tampil petahana gedung kinalang Yusra Alhabsyi, jubir fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS).
Semua fraksi di DPRD menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Meski demikian, beberapa fraksi juga menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur.
“Penempatan pejabat harus sesuai kompetensi dan disiplin ilmu, selain itu, program pembangunan harus pro terhadap kepentingan rakyat dan tepat sasaran,” kata Mas’ud Lauma, jubir fraksi PDIP. Masri Daeng Masenge, jubir fraksi PAN, mengkritisi kebijakan dan kondisi pemerintahan daerah.
“Perbandingan belanja langsung dan tidak langsung itu antara 43 persen dan 57 persen. Untuk tahun 2015 kami berharap presentasinya mencapai 55 persen dan 45 persen perbandingan belanja langsung dan tidak langsung,” ujar Masri.
Selain itu, dirinya juga menyoroti tak maksimalnya pelayanan dan pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan dan lambanya proses perijinan di daerah.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan seperti di wilayah Dumoga, Lolayan, Poigar dan Sangtombolang, harus diprioritaskan. Karena, ketidakseimbangan pembagian porsi pembangunan infrastruktur, akan berdampak pada turunya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan,” tukasnya.
Bahkan dengan tegas, dihadapan Bupati Bolmong Salihi Mokodongan yang tak lain adalah ketua DPD PAN Bolmong, Masri selaku jubir fraksi PAN mengatakan, pemda harus memberikan penjelasan pada fraksi PAN karena kondisi objektif saat ini, pembangunan di Bolmong belum sepenuhnya pro rakyat. Angka kemiskinan dan penangguran mencapai 21.400 jiwa. Selain itu pemda harus menyajikan penganggaran yang lebih lengkap dalam RAPBD 2014. Kami juga meminta Blue print BUMD PD Gadasera dan PDAM, tegas Masenge.
Bupati Bolmong Hi Salihi B Mokodongan dalam sambutan mengajak DPRD bersinergi dengan Pemda dalam hal mensukseskan visi dan misi pembangunan daerah.
“Atas nama pemerintah daerah, saya mengajak DPRD untuk bersinergi, untuk mewujudkan Bolmong yang berbudaya berdaya saing dan sejahtera. Saya juga berterima kasih kepada anggota DPRD di komisi II yang telah bersama-sama memperjuangkan terwujudnya pembangunan bandara di Bolmong,” tandas Salihi.(Has)
