TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU–Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu pada 2017 mendatang akan lebih ketat hadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketatnya pemeriksaan yang akan dilakukan BPK RI karena pengelolaan keuangan Pemkot Kotamobagu dinilai baik.
Daerah yang dinilai terbaik dalam pengelolaan keuangan tak hanya diaudit administrasi pengelolaan keuangannya saja, tapi kinerja dan manfaat dari setiap penggunaan anggaran akan menjadi sasaran pemeriksaan,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Tahlis Gallang.
Tahlis menjelaskan, audit kinerja dan manfaat yang akan dilakukan BPK RI perwakilan Sulut itu guna memastikan peruntukan serta manfaat dari setiap penggunaan anggaran daerah.
“Sistem auditnya lebih terperinci lagi. Bukan hanya soal administrasinya saja yang diperiksa, tapi sampai pada asas manfaat dari setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah,” tambah mantan Sekda Bolsel ini.
Sistem audit yang selama ini dilakukan lanjut Tahlis, hanyalah proses penataan dan pengelolaannya saja. Daerah bisa dapat opini WTP karena sistem administrasi dan pertanggungjawabannya jelas.
“Tapi kalau diaudit sampai pada kinerja dan manfaat dari penggunaan anggaran, kemudian didapati ada perbedaan pada laporan admnistrasi dan kinerja, maka itu bisa mempengaruhi opini BPK,” kata Tahlis menjelaskan.
Ia berharap dengan rencana ini semua SKPD akan mempu menjabarkan tentang anggaran yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2017 mendatang. Selain itu ia menegaskan, Pemkot akan terus berupaya untuk memaksimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah terus lebih baik.
“Opini WTP yang kita dapatkan tiga tahun berturut-turut kita akan pertahankan. Kemudian asas manfaat dari setiap penggunaan anggaran juga menjadi salah satu fokus kami kedepannya,” ujarnya.(Mg2)
