TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Janji pemerintah Kota Kotamobagu untuk mengoperasikan bus, hingga kini belum diwujudkan. Padahal sejak 2018 lalu, janji itu sudah dilontarkan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara. Namun parahnya lagi, belum dioperasikan, 22 Shelter atau Halte sudah rusak.
“Dari dulu juga memang tidak digunakan, bahkan sudah rusak,” ucap warga.
Sejak awal, proyek pembangunan 22 unit Shelter yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2018 sebesar 1.417 miliar lebih itu, dinilai hanya dipaksakan tanpa diawali dengan perencanaan yang matang.
Beberapa waktu lalu sorotan dilontarkan warga ke Pemkot Kotamobagu karena terkesan tergesa-gesa dan asal-asalan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah.
Warga menilai pemerintah hanya mementingkan proyek yang berujung asal jadi tanpa melihat dampaknya. Dan terbukti shelter yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, justru tidak digunakan alias mubazir. Meski pembangunan Shelter sudah rampung, namun tak memberi manfaat bagi masyarakat.
Apalagi saat ini masyarakat Kota Kotamobagu rata-rata masih menggunakan becak motor (Bentor) atau kendaraan pribadi. Sehingga terkesan hanya pemborosan saja karena tidak diperkuat konsep perencanaam.
Diketahui pembangunan shelter itu bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2018 dengan pagu 1.417 Miliar rupiah lebih.
Pada pengerjaan Shelter berjumlah 22 unit itu, CV. Sumber Abadi merulakan perusahaan pememang tender.
Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat pun, ikut menyatakan mendukung langkah Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian maupun Kejaksaan untuk mengusut indikasi dugaan korupsi proyek pembangunan Shelter.
Dolfie menegaskan, LBI akan terus mendukung langkah APH terkait pengungkapan dugaan praktik Korupsi yang ada di Kotamobagu. (*)
