Proyek 22 Unit Shelter di Kotamobagu Mubazir. Ada Indikasi Korupsi Kah?

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Janji pemerintah Kota Kotamobagu untuk mengoperasikan bus, hingga kini belum diwujudkan. Padahal sejak 2018 lalu, janji itu sudah ...

LBI Tolak Pemberian Gelar Adat ke Pengusaha Tambang

by Redaksi

1 September 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU-- Gelar adat dari Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (Bolmong) yang diberikan kepada Hadi Pandunata mendapat protes dari Ormas ...

Protes kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara datang dari para pedagang kaki lima bersama, aktifis LSM dan elemen masyarakat Kota Kotamobagu. Mereka menggelar aksi demo di Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu Senin 8 Agustus 2022. Aksi itu untuk memprotes kebijakan Wali Kota Tatong Bara yang dinilai merugikan masyarakat dan pedagang. Aksi demo ratusan massa itu, diawali di depan Kantor Kejaksaan. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan sekaligus mendesak agar pihak Kejaksaan menseriusi kasus dugaan Korupsi Pasar Genggulang yang sedang ditangani. Kasus korupsi Pasar Genggulang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Salah satu peserta aksi, dari elemen masyarakat Irawan Damopolii mengatakan, aksi yang digelar tersebut bertujuan untuk menyampaikan dukungan sekaligus meminta agar Kejaksaan serius. "Aksi ini sebagai wujud dukungan kami, agar Kejaksaan seriusi dalam penanganan kasus korupsi Pasar Genggunlang yang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," kara Irawan. Menurutnya, proyek pembangunan Pasar Genggulang yang menggunakan APBD puluhan miliaran rupiah itu, telah merugikan masyarakat sehingga perlu diseriusi. Selama kurang lebih 30 menit berorasi di depan Kantor Kejaksaan, masa melanjutkan melakukan aksi di depan Kantor DPRD di Jalan Paloko Kinalang. Saat tiba di depan Kantor DPRD sempat terjadi aksi dorong dengan petugas karena massa memaksa masuk. Namun aksi dorong itu tak berlangsung lama karena Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag langsung menemui massa pendemo dan mempersilahkan masuk. Di hadapan para wakil rakyat, mereka menyampaikan aspirasi, terkait kebijakan Wali Kota Kotamobagu yang menutup akses masuk di Pasar Serasi dan jalan 23 Maret. Penutupan akses ke pasar itu, melibatkan aparat dari TNI POLRI. Sedikitnya ada empat titik akses yang diblokade dan jaga ketat aparat. Penutupan itu, buntut pemindahan sebagian pedagang ke Pasar Genggulang. Menurut mereka, keijakan tersebut justru merugikan para pedagang serta pemilik toko lainnya. “Kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara yang menutup akses jalan masuk ke pasar Serasi tidak manusiawi dan hanya merugikan masyarakat yang tinggal di kompleks pasar. Begitu juga bagi para pedagang warung makan dan toko penjual bahan bangunan,” kata Ketua salah satu elemen masyarakat Ando Lobud. Ando menegaskan, penutupan beberapa titik masuk ke Pasar Serasi telah melanggar hak asasi manusia sebab banyak warga yang merasa tertekan dan pedagang dirugikan. "Kami sebagai warga yang tinggal di kompleks Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret menerima dampak dari penutupan akses masuk. Selain itu, ikut memberikan kerugian bagi para pemilik warung makan, toko, dan kios," katanya. Dibeberapa titik masuk ke Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret sejumlah aparat TNI Polri ikut dikerahkan untuk berjaga-jaga. Padahal hanya dalam rangka memindahkan sebagian pedagang ke Pasar Genggulang karena telah menempati badan jalan. "Di Kompleks pasar itu, bukan hanya pedagang kecil saja yang berjualan. Tetapi di sana ada toko, dan warung makan. Selama penutupan jalan, para pemilik warung makan mengalmi kerugian karena tidak ada pembeli," katanya. Ketua LBI Dofie Paat lewat pernyataan sikap menegaskan, menolak penutupan jalan keluar masuk pasar yang dilakukan Pemkot Kotamobagu sejak Kamis (4/8). Menurut Dolfie, penutupan akses ke pasar seperti Daerah Operasi Militer (DOM) dan mencekam. Karena disetiap pos penjagaan ada aparat terkesan di wilayah itu terkesan seperti ada Teroris Pusat perbelanjaan usaha pertokoan,rumah makan, serta transportasi mati total karna tidak bisa masuk.Dan ini telah mengakibatkan pelaku usaha rugi besar. “Selaku Ormas, kami meminta kepada DPRD membuat rekomendasi untuk segera membuka akses,” tegasnya. Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag berjanji akan turun untuk melihat secara langsung penutupan akses masuk pasar. (*)

Pedagang dan LSM Protes Kebijakan Wali Kota Tatong Bara

by Redaksi

8 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Protes kebijakan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara datang dari para pedagang kaki lima bersama, aktifis LSM dan ...

Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen dan bukti kwitansi jual beli, resmi dikantongi Pemkab dan tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Dari bukti yang dikantongi, Pemkab Bolmong telah meminta legal opinion ke Kejaksaan lwwat surat terkait persoalan yang dihadapi. Lantas sejauh mana keseriusan Pemkab Bolmong untuk mengusut kasus penjualan aset ke Aparat Penegak Hukum? Aset PD Gadasera milik Pemkab Bolmong memang sudah menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rpat bersama beberapa waktu lalu. Bahkan persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bolmong karena masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan ini menjadi catatan saat disampaikan lewat rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggunajawaban (Lpj) tahun anggaran 2021. Ketua ormas Laskar Bogani Indonsia (LBI) Dofie Paat mengatakan, mendukung langkah Pemkab Bolmong untuk mengusut indikasi dugaan penjualan aset milik PD Gadasera. Dolfie menegaskan, akan mendukung lankah Pemkab dalam rangka penyelamatan aset. “Jika benar Pemkab Bolmong sudah mengantongi bukti, sebaikanya dilaporkan secara resmi ke APH,” kata Dolfie. Dolfie justru mempertanyakan, mengapa kasus yang sudah terungkap malah seolah-olah menjadi perkara yang sulit diungkap. Padahal dengan mengantongi bukti, bahkan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sulut, Pemkab sangat mudah untuk melapo ke APH. “Jika tidak diprosesnya kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bolmong dalam rangka untuk mengembalikan aset milik daerah,” katanya. Kendati begitu, Dolfie memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong yang telah berhasil mengurai aset-aset bermasalah yang sejak 15 tahun lalu. Bahkan tas kerja keras, Pemkab Bolmong mampu keluar daro zona merah dan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan, meski masih ada catatan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub mengatakan, tujuan meminta legal opinion ke Kejaksaan, untuk meminta gambaran atau kontruksi hukum apa yang akan dilakukan. Terlebih Pemkab Bolmong secara resmi telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Ia mengatakan, biasanya sebelum pemerintah daerah melakukan langkah hukum yang kongkrit yakni legal opinion. Biasanya isi legal opinion lanutnya, berisi beberapa opsi lagkah hukum altenatif. “Tentu isi legal opinion itu, akan kita bahas mana cara yang lebih cepat, mana yang lebih memungkinkan, sampai ke aspek mana yang lebih tidak beresiko,” kata Kabag Hukum Pemkab Bolmong Muhamad Triasmara Akub. Menurutnya, Pemkab tidak boleh tergesa-gesa dalam menyimpulkan langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu Pemkab ada pertimbangan hukum dan perhitungan aspek resiko dan lainnya. “Kita menungguh saja dulu apa legal opinion yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan. Tentu jika sudah ada hasilnya, tidak semata-mata bidang aset melakukan tindakan karena ini akan menjadi tindakan pemerintah daerah. Kita menungguh apa sebenarnya hasil dari legal opinion,” tandasnya. Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meminta legal opinion terkait permasalahan indikasi penjualan aset milik Perusahan Daerah (PD) Gadasera. Surat yang dilayangkan itu, sebagai langkah Pemkab Bolmong untuk menyelesasikan persoalan aset milik daerah. Sebab hasil pemeriksaan LPJ tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawei Utara, banyak aset milik PD Gadasera terindikasi telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sulut, ada 18 petak tanah milik PD Gadasera yang berlokasi di Kelurahan Gogagoman Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat terindikasi telah dijual. Bahkan indikasi penjualan aset PD Gadasera sudah menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua lokasi yang terindikasi dijual sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Yakni aset yang ada di Kelurahan Gogagoman dan aset yang ada di Kelurahan Inobonto. (*)

LBI Dorong Pemkab Bolmong Laporkan Dugaan Penjualan Aset Milik PD Gadasera

by Redaksi

28 Juli 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kasus dugaan penjualan aset milik perusahan Daerah (PD) Gadasera Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai terungkap. Sejumlah dokumen ...

Kritik Proyek Shelter, Dolfie: Potensi Dugaan Korupsi Sangat Jelas

by Redaksi

19 Mei 2022

0

TOTABUAN. CO KOTAMOBAGU – Ketua Umum DPP Laskar Bogani Indonesia (LBI) mengkritisi sejumlah proyek mubazir di masa kepemimpinan Wali Kota ...

LBI Apresiasi Kinerja Kejari Kotamobagu Mampu Eksekusi ASN Terjerat Korupsi

by Redaksi

26 April 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Laskar Bogani Indonesia (LBI) memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang menerapkan penanganan kasus tanpa pandang ...

LBI Gugat Terkait SP3 Korupsi Pasar Genggulang

by Redaksi

22 April 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Laskar Bogani Indonesia (LBI) mendaftarkan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Kotamobagu terkait penghentian kasus dugaan korupsi proyek ...

Denny: Ada Pejabat Lain Dibalik Proyek Pasar Genggulang

by Redaksi

6 April 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Pasca dilaporkan kembali oleh Ormas Laskar Bogani Indonesia (LBI) ke Kejaksanaan Negeri Kotamobagu, kasus dugaan korupsi pasar ...

LBI Kembali Laporkan Kasus Korupsi Pasar Genggulang

by Redaksi

5 April 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kasus dugaan korupsi Pasar Genggulang kembali dilaporkan Ormas Laskar Bogani Indoneisa (LBI) ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Laporan ...