TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu Syarif Mokodongan mengaku sudah menerima laporan ploting dana untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19 dari pihak eksekutif. Namun data tersebut baru bersifat angka-angka dan belum secara detail.
Menurut politisi Nasdem ini, dari laporan tersebut DPRD tidak mau jadi ribut saling sahut soal persoalan di tengah masyarakat. Akan tetapi masyarakat haus akan informasi ini. Karena angka 82 miliar yang disiapkan untuk jaring pengaman sosial itu, tidaklah kecil untuk warga terdampak di Kotamobagu.
“Angkah yang ada ketika coba bagi misalnya, 440-an juta untuk pembelian 3.400 kilogram beras. Setelah dibagi, itu satu kilo beras mencapai 270 ribu perkilogram,” kata Syarif.
Itulah kata dia, DPRD sudah menerima data tapi baru bersifat gelondongan karena tidak terinci.
Menurut Syarif DPRD masih akan melihat Spj terhadap penggunaan dana serta akan membentuk Pansus untuk menelusuri apakah dana tersebut sesuai atau tidak.
Syarif mengatakan, dari hasil komparasi dengan daerah terdekat seperti Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sangat jauh bedanya.
Ketua DPD Nasdem Kotamoobagu ini mengatakan, perbedaannya seperti dasar sumur dengan langit.
“Kalau melihat nilai bantuan antara Kotamobagu dengan Bolmong itu bedanya antara langit dan dasar sumur. Di Bolmong setiap kepala keluarga penerima, mendapat 36 kiloberas serta bahan natura lainnya yang jika ditotalkan berjumlah 600 ribu rupiah. Di Kotamobagu sudah sedikit jumlah yang menerima, sedikit pula bahannya. Di Bolmong, sudah banyak yang menerima banyak pula bahan yang diterima warga. Kemudian jangka waktu sembilan bulan pula,” singgungnya.
Itulah yang menjadi kerinduan DPRD Kotamobagu agar penyaluran bantuan bisa terasa dan nikmati oleh masyarakat akibat dampak Covid-19. Sebab menurut Syarif, bukan persoalan mereka miskin, tapi akibat Pandemi Covid-19 ini semua terdampak dan butuh.
“Ini bukan persoalan siapa yang miskin. Tapi saat ini, semua perlu. Ini bukan persoalan mampu atau tidak mampu. Tapi hari ini kita lagi susah atau perlu. Nah, dalam kondisi seperti ini, harusnya pemerintah hadir. Keberpihakan kepada masyarakat sangat penting yang hari ini mengalami dampak Pandemi Covid. Kalau di Bolmong kan jelas. Bahkan pimpinannya turun sampai ke desa-desa sambangi warga sebagai bentuk perhatian dan rasa empaty,” ungkapnya.
Dia menilai, Pemkab Bolmong memiliki konsep dalam penyaluran bantuan. Sebab para penerima bantuan baik peneirma bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai (BST) dari kementrian sosial dan penerima bahan pokok dalam bentuk natura nilainya sama.
“Itulah gunanya pemerintah. Karena pemerintah itu harusnya cuma mengatur uang rakyat. Ini bukan uang pribadi. Jangan pelit. Ini uang rakyat. Ini rakyat yang punya. Jangan pelit dengan rakyat,” tegas Syarif diujung wawancara dengan wartawan ini. (*)
Alhamdulillah so b bantu biar cuma bras dolog
Perlu di telusuri dengan cermat penggunaan dana 82 Miliar.
Masyarakat kotamobagu meminta transparasi penyaluran dana jaring sosial. Bukan laporan penggunaan anggaran sim salabim.Ingat ini uang Negara bukan uang pribadi.
Kinerja berantakan dan management amburadul, ini yang menjadi dasar rusaknya tatanan pemerintahan daerah.
“Amanah dana JPS”. Cara yang paling mudah di lakukan yaitu dengan angka-angka gelondongan atau sim salabim ala pesulap.
Dana 82 milliar bukan milik pribadi tapi ini uang negara. Konsekwensinya ada, dan ini harus di pertanggung jawabkan.
Dana puluhan milliar harus di laporkan transparan ke masyarakat.