TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Walikota Kotamobagu Hj Tatong Bara menjelaskan, rolling pejabat eselon tiga dan empat bukan karena persoalan suka atau tidak suka, melainkan sesuai dengan rekoemndasi badan pemeriksaan keuangan yang mengharuskan kekosongan posisi serta rangkap jabatan harus segera diisi atau dibenahi.
“ Sesuai rekomendasi BPK ada sepuluh eselon empat yang tidak terisi, ada yang rangkap jabatan, ada juga yang memenuhi syarat di plt, jadi rekomendasi dari BPK tidak boleh kosong. Contohnya kepala rumah tanggan (KRT) merangkap jabatan sebagai kepala bagian asset. Nah ini tidak boleh. Sehingga ini langkah pembenahan demi penguatan di 2014 mendatang,” kata Tatong saat diwawancarai wartawan usai melantik 68 pejabat di aula kantor walikota kamis (7/11).
Karena ini merupakan tuntutan dari BPK lanjut walikota, maka Pemkot memacu sekaligus lakukan penyegaran. Selain untuk penyegaran, ada juga target-target direkomendasi BPK, seperti penyusunan APBD 2014 mendatang yang harus disesuai dengan tuntutan dan penjabaran visi misi.
“Jadi kalu bilang lebih cepat saya rasa tidak. Sebab ini sudah diperhitungankan,” tuturnya.
Namun untuk rolling eselon dua tetap akan dilakukan. Akan tetapi masih akan dilakukan konsultasi dengan gubernur. Dia menilai kebanyakan penempatan para staf tidak sesuai. Contohnya, ada sarjana teknis ditempatkan di satuan polisi pamong praja, ini akan dikembalikan semua.
“ Ini bukan persoalan balas jasa. Tapi ini tuntutan pekerjaan dan sudah rasional,”tukasnya.
Diketahui dalam rolling yang digelar kamis (07/11), sedikitnya ada 68 pejabat mulai dari eselon tiga dan empat dimutasikan sekaligus pengsian jabatan yang kosong. Termasuk kepala bagian hubungan masyarakat (Humas) dari Plt Fahri Damopolii digeser ke Rafika Bora yang merupakan mantan kabag Humas Pemkab Bolmong.
Editor Hasdy Fattah
