TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Sebanyak 30 kepala keluarga yang berada di Kelurahan Pobundayan Lingkungan I RT III Kecamatan Kotamobagu Selatan, mengeluh dengan penerimaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Mereka merasa apa yang mereka terima ,tak sesuai dengan dana tiga juta rupiah . Bahkan anehnya, dana tiga juta yang dicairkan di Bank BRI Cabang Kotamobagu tertanggal 29 november 2013 itu, langsung ditransfer kepada seseorang.
“ Kami langsung transfer dana itu. Dan kami, hanya menerima sembilan lembar papan, paku tiga kilo dari tiga ukuran, sen tujuh lembar, tripleks empat lembar, papan, dan batu tela 250 buah,” ucap Marwan.
Ada sebanyak tiga puluh kepala keluarga lanjut Marwan yang menerima hal seperti ini. Sebab untuk pencairan di Bank, dana yang mereka terima langsung dikumpulkan kemudian langsung ditransfers atas nama Yenny Syukur, tuturnya sambil menunjukan bukti slip transfer rekening.
Marwan menyebutkan, dari proses peneriman bantuan, ada beberapa oknum caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengaku jika bantuan ini merupakan bantuan dari partai.
“ Mereka datang dan mengatakan, bahwa bantuan ini atas nama partai PAN. Mereka itu Caleg dan oknum tersebut saat ini duduk sebagai angggota DPRD Kotamobagu,” tutur Marwan yang didampingi sejumlah warga.
Permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan BSPS, bukan hanya terjadi di wilayah Kotamobagu. sebelumnya di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow termasuk sekretaris DPD PAN Bolmong Kamran Mochtar Podomi disebut oleh warga diduga telah melakukan pemotongan hak warga.
Bahkan Ketua DPP PAN Yasti Soeprejo Mokoagow pada pekan lalu menegaskan, jika memang terbukti ada kader partai yang terlibat dalam penyerahan bantuan itu segera laporkan ke Polisi. Anggota DPR RI yang duduku di Komisi V itu pun mendorong agar diproses hukum.
“ Lapor Polisi jika memang ada kader partai yang terbukti memotong bantuan tersebut. Bahkan nanti saya akan dampingi apabila ada yang melapor ke Polisi,” tutur Yasti dengan nada tegas.
Yasti menambahkan, jika memang ada kader partai yang terlibat dalam proses penyerahan bantuan itu, itu semata karena keinginan pribadi mereka dan ingin membantu warga. Bahkan inisiatif partai banyak membantu untuk memfasilitasi bahkan hingga membantu hingga proses administrasi KTP, kartu keluarga, sampai surat keterangn di tingkat desa dan kelurahan dan itu dibiayai uang partai.
Editor Hasdy Fattah