TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Syarif Mokodongan menyesalkan sikap pemerintah Kotamobagu yang dinilai mengabaikan tujuan dari program bantuan anak asuh. Menurutnya, tiga tahun berturu-turut, program bantuan anak asuh disalurkan tidak tepat waktu. Padahal program tersebut bertujuan untuk membantu orang tua siswa saat masuk tahun ajaran baru.
“Kalau namanya bantuan, itu dikucurkan tepat waktu bukan dikucurkan di akhir tahun seperti ini,” kata Syarif.
Tujuan program bantuan anak asih ini untuk membantu meringkan beban bagi orang tua siswa. Namun justru efektif seperti karena molor hingga akhir tahun. Politisi Nasdem ini juga mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sistem yang diterapkan. “Ini perlu dievaluasi terhadap system yang diterapkan dalam proses penyaluran,” tegasnya.
DPRD lanjutnya, sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam melahirkan program. Namun dinilai program yang dijalankan itu tidak sepenuhnya karena bertolak belakangan dengan tujuan awal.
Tidak sedikit anggaran yang diploting ke APBD dalam rangka membantu bagi siswa yang kurang mampu. Di mana. Pada tahun anggaran 2017 dianggarkan Rp5.481.950.000 untuk 3.750 penerima. Kemudian pada 2018 dianggarkan Rp10.543.600.000 untuk 6732 penerima dan pada tahun anggaran 2019, dianggarkan lagi lewat APBD berjumlah Rp10.000.000.000 untuk 6.954 penerima.
Syarif juga menegaskan, perlu komitmen pemerintah Kotamobagu terkait penyaluran bantuan bagi siswa kurang mampu. Sebab tujuan anggaran yang ditata di APBD, itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, jangan terkesan dibisniskan.
Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag menegaskan, akan melakukan evaluasi kembali terkait system penyaluran bantuan anak asuh.
Program bantuan anak asuh ini lanjut Meiddy, merupakan hasil rancangan antara eksekutif dan legislatif saat pembahasan anggaran. Sehingga menurutnya, DPRD punya tanggungjawab moril, terhadap apa yang menjadi hak masyarakat yang tertuang dalam APBD.
“Yang jelas, akan kita evaluasi untuk mengarahkan ke komisi terkait,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku juga beberapa kali menerima keluhan dari masyarakat, soal waktu penyaluran yang berlarut-larut.
Keluhan yang paling banyak diterima yakni pihak orang tua siswa terpaksa harus meminjam uang untuk membeli perlengkapan sekolah.
“Akibat ketidakjelasan dalam penyaluran, terpaksa para orang tua siswa harus meminjam uang untuk membeli peralatan sekolah untuk kebutuhan anaknya. Nah, ini perlu ketegasan agar tidak terulang kembali,” tegasnya.
Saat ini proses penyaluran bantuan anak asuh sedang berlangsung di Kecamatan Kotamobagu Selatan. Tim terus menyasar para penerim disetiap desa dan keurahan.
Menurut Guntur Niu salah satu tim penyaluran program anak asuh, keterlambatan dalam penyaluran bantuan, disebabkan karena pemindaha RKUD. Sehingga para penerima harus mengganti nomor rekening baru.
“Kan, awalnya penyaluran lewat BNI. Setelah berpindah RKUD ke BRI, penerima juga harus mengganti nomor rekening,” jelasnya.
Pada tahun ini juga penerima di tingkat mahasiswa berkurang karena banyak yang sudah selesai. Sehingga lanjutnya dialihkan ke penerima tingkat SD. Guntur menjelaskan, perbandingan penerima bantuan tingkat mahasiswa dengan SD itu satu banding tiga. Karena dana bantuan untuk mahasiswa tiga jutaan sedangkan untuk SD hanya satu jutaan. Atau tingkat dibandingan dengan tingkat SMP itu satu banging dua.
“Jadi mengapa dana bertambah namun penerima berkurang, itu karena banyak mahasiswa yang sudah selesai,” kata Guntur menjelaskan.
Dia memastikan, Jumat penyaluran bantuan anak asuh akan dilaksanakan di Kecamatan Kotamobagu Barat. (*)
