wtp Archives | totabuan.co

Ini Penegasan Bupati Yusra Alhabsyi Usai Menerima LHP dari BPK RI

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi menegaskan, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan ...

Kabupaten Bolmong Raih Opini WTP dari BPK RI

by Redaksi

13 Mei 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Bolaang ...

Temuan BPK RI, Banyak Aset di Kabupaten Bolmong Masih Dikuasai Mantan Pejabat dan Pensiunan

by Redaksi

28 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Sejumlah aset milik Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga kini masih dikuasai oleh mantan pejabat atau pensiunan. Berdasarkan ...

Opini WTP 10 Kali Tidak Menjamin Pemkot Kotamobagu Bebas Korupsi

by Redaksi

25 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Walikota Kotamobagu Tatonf Bara kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara ...

Tahlis Gallang Sosok Dibalik Keberhasilan Pengelolaan Keuangan di Bolmong

by Redaksi

15 Mei 2023

1

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI ...

Pemkab Bolmong Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

by Redaksi

15 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab ...

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menerima DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2023. Selain DIPA, Pemkab Bolsel juga menerima piagam WTP ke-8 berturut-turut tahun 2021. DIPA dan Piagam tersebut diserahkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan diterima Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Gedung Keuangan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Senin 5 Desember 2022. Acara tersebut dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara, Forkopimda Sulut, kepala lembaga dan kepala instansi pusat perwakilan daerah atau yang mewakili, bupati dan wali kota, serta wakil bupati dan wakil wali kota se-Sulut atau yang mewakili, dan para undangan lainnya. Gubernur Sulut Olly Dondokambey, menyampaikan, pada tahun ini pemerintah Sulut serta seluruh kabupaten/kota mendapatkan WTP. Gubernur juga mengimbau agar penyerapan anggaran dapat dipercepat. “Ini agar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara,” pintanya. Ia pun berharap, agar semuanya dapat menjaga kestabilan ekonomi Sulut. Selain itu semoga kerjasama yang dijalin antara pemerintah daerah, lembaga, dan instansi pusat di Provinsi Sulawesi Utara tetap terjaga. Adapun Total DIPA tahun 2023 sebesar Rp 21,6 Triliun. Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan Pemprov Sulut berhasil mewujudkan sinergitas kabupaten/kota dan instansi vertikal sehingga semua bisa berjalan sesuai rencana. Terbukti kenaikan Pertumbuhan Ekonomi begitu cepat, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pusat. "Saya kira ini jaga terus kita manfaatkan DIPA. Cepat diproses penyerapan di tahun 2023 untuk mendorong stimulus perekonomian Sulut, agar masuk Triwulan I 2023 ekonomi kita bisa bertumbuh," ujarnya. Pada tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi sekitar 6 persen, tahun 2023 bisa tumbuh lebih baik sehingga bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulut. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Tahun 2023 lebih baik dan hebat ke depan," kata dia.(*)

Pemkab Bolsel Menerima DIPA dan Penghargaan Piagam WTP

by Redaksi

5 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menerima DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran ...

Pemkab Bolmong Telusuri Aset PD Gadasera

by Redaksi

12 Juni 2022

2

TOTABUAN.CO BOLMONG – Aset milik daerah yang dikelolah Perusahan Daerah Gadasera masih menjadi hambatan dalam memujudkan pengelolaan keuangan di lingkup ...

LKPD Bolmong Tahun 2021 Diserahkan ke BPK

by Redaksi

19 Maret 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2021 Unaudited diserahkan ke Badan Pemeriksaan ...

TOTABUAN.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mulai melakukan pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021. Entry Meeting yang dihadiri itu, terkait pemeriksaan pendahuluan atas LKPD tahun 2021 dan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengentasan kemiskinan LKPD Provinsi Sulut tahun anggaran 2021 Selasa 25 Januari 2022. Melalui entry meeting secara virtual, dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw serta para kepala daerah se Sulut. Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi memaparkan, jangka waktu pemeriksaan berlangsung 42 hari kalender dimulai 24 Januari hingga Maret. Menurut Karyadi, teknik pemeriksaan di lapangan, menggunakan pengumpulan dan analisis pemeriksaan. Seperti wawancara, konfirmasi, FGD, penyebaran kuesioner, Observasi atau pengamatan lapangan, pemeriksaan fisik dan analisa dokumen dan data. Wagub Steven Kandouw menyambut baik langkah BPK. Bahkan Ia menegaskan, selalu siap menerima pemeriksaan dari BPK. “Saya imbau untuk semua kabupaten /kota se Sulut, agar segera menyiapkan data untuk lancarnya pemeriksaan dan menghimbau untuk bersikap proaktif,” kata Steven. Pada entry meeting secara virtual itu, tampak Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Kaban BPKPD dan Kabag Hukum ikut hadir. Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menegaskan, agar semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bolsel, untuk kooperatif. “Semua kepala OPD di Kabupaten Bolsel, saya minta harus kooperatif dengan tim BPK RI, dengan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan,” ujar Iskandar usai mengikuti entry meeting. Iskandar menyebutkan, bahwa pemeriksaan pendahuluan kinerja LKPD Provinsi Suut 5ahun anggaan 2021 ini dilakukan di seluruh kabupaten kota. Salah satu tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, pemeriksaan pendahuluan juga bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi akun neraca dan LRA.(*)

Iskandar: OPD Diminta Kooperatif Saat Pemeriksaan BPK

by Redaksi

25 Januari 2022

0

TOTABUAN.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mulai melakukan pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi ...