welty komaling Archives | Laman 2 dari 10

DPRD Bolmong Usulkan Tiga Nama Calon Pj Bupati Pengganti Limi Mokodompit

TOTABUAN.CO BOLMONG --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah mengusulkan tiga nama calon penjabat bupati untuk menggantikan ...

DPRD Bolmong Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian LPJ Tahun Anggaran 2022

by Redaksi

16 Agustus 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ...

Banggar DPRD Bolmong Rapat Bersama TAPD

by Redaksi

31 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan rapat bersama Tim Anggaran ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap protes terhadap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling. Langkah protes yang dilayangkan empat fraksi itu karena dinilai mengangkangi mekanisme yang telah diatur lewat tata tertib (Tatib) DPRD terkait rapat paripurna pelantikan antar waktu yang dilakukan Jumat (3/2) kemarin. Mekanisme yang dikangkangi itu, yakni rapat paripurna pelantikan antar waktu atas nama Gita Ratnasari Tuuk sama sekali tidak melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Empat fraksi yang melayangkan sikap protes itu, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB. Ketua Fraksi Nasdem Masri Dg Masengi mengatakan, rapat paripurna pelantikan antar waktu atas nama Gita Tuuk mengangkangi mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD sendiri. “Marwah DPRD betul-betul dikangkangi. Semua agenda DPRD diputuskan lewat Banmus dan itu sesuai dengan Tatib DPRD,” kata Masri. Sehingga menurutnya, rapat paripurna pelantikan sepi karena semua anggota DPRD tidak berada di tempat arena tidak diketahui. Para rapat paripurna pelantikan antar waktu Gita Ratnasari Tuuk berjalan lancar meski hanya dihadiri 7 anggota, dari 30 anggota DPRD yang ada. Masri yang juga anggota Banmus DPRD Bolmong ini mengungkapan, sikap protes yang disampaikan, sama sekali tidak untuk menghambat proses pelantikan. Akan tetapi ini untuk sebuah mekanisme yang harus dijalankan. “Jangan menganggap bahwa ada niat untuk menghalangi, itu sama sekali tidak. Justru kita ikuti mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau keputusan Banmus hanya disepakati oleh pimpinan saja, maka keputusan itu tidak sah," ujarnya. Ia menilai rapat paripurna pelantikan antar waktu diputuskan sepihak oleh Ketua DPRD. Selain protes dari fraksi Nasdem, hal yang sama juga dikatakan Sekretaris fraksi Golkar Mahrin Lolung. Sebagai anggota Banmus, Ia mengaku tidak pernah membahas terkait dengan agenda paripurna. Apalagi agenda rapat paripurna pelantikan antar waktu. “Saya anggota Banmus, tapi tidak ada pembahasan soal itu (paripurna pelantikan red),” kata Mahrin. Ia menilai ada kesan pelantikan tersebut dipaksakan karena satu fraksi. Padahal waktu pelantikan pergantian antar waktu dari Golkar, prosesnya hingga menunggu dua bulan. “Kemarin waktu dua anggota DPRD dari Golkar yang akan dikantik, meski SK-nya sudah, tapi prosesnya hingga 2 bulan. Kan, sudah kelihatan sikap ketua DPRD,” ucapnya. Fraksi PKB dan Fraksi PKS juga menyayangkan proses pelantikan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme. Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad mengatakan, tidak hadir dalam rapat paripurna pelantikan dan hanya satu anggota fraksi yang hadir. Menurut Supandri, ketidakhadiran puluhan anggota DPRD lainnya, karena memang tidak diketahui agenda paripurna tersebut. “Tentu Fraksi PKB sangat menyayangkan mengapa proses pelantikan antar waktu mekanisme yang seharusnya diikuti, kok dilanggar,” ucapnya. Dia menjelaskan, lembaga DPRD itu bekerja secara kolektif kolegial. Menurutnya, apapun keputusan rapat Banmus sebagai keputusan tertinggi di lembaga ini, harus dihormati dan bukan seenaknya mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan fraksi lainnya. Anggota Fraksi PKS Saidin Mokoginta menegaskan, citra dan kondisi lembaga DPRD Bolmong sungguh sangat memprihatinkan. Pensiun Polri berpangkat AKBP ini menyangkan sikap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling yang ingin menang sendiri. “Mau jadi apa lembaga DPRD kalau kerja kayak begini. Seenaknya saja,” sentil Saidin. Terpisah Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, bahwa proses pelantikan antar waktu atas nama Gita Ratnasari Tuuk sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut Welty, anggota Banmus sudah tiga kali diundang untuk pembahasan soal agenda-agenda kerja DPRD. Salah satunya agenda rapat paripurna pelantikan antar waktu. “Saya rasa tidak ada mekanisme yang dilanggar. Banmus sudah tiga kali diundang untuk melakukan pembahasan agenda kerja,” katanya. Meski tidak dihadiri para anggota DPRD lainnya, namun Ketua DPRD punya hak untuk melakukan pelantikan berdasarkan SK yang dikeluarkan Gubernur Sulut. Diketahui rapat paripurna pelantikan antar waktu Gita Ratnasari Tuuk digelar Jumat (3/2) yang dihadiri Pejabat Bupati Limi Mokodompit, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang bersama jajaran pimpinan OPD. Tampak hadir di rapat paripurna Ketua DPC PDI Perjuangan Bolmong Yanny Ronny Tuuk. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah berjalan lancar tanpa hambatan meski puluhan kursi yang tidak terisi. (*)

Pelantikan Gita Ratnasari Tuuk Cacat Hukum ?

by Redaksi

4 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap protes terhadap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling. ...

Gita Ratnasari Tuuk Resmi Dilantik Anggota DPRD Bolmong

by Redaksi

3 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Welty Komaling, melantik Gita Ratnasari Tuuk sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama sejumlah stack holder. Dua Ranperda tersebut merupakan hasil rancangan DPRD atau inisiatif yang dalam waktu dekat akan disahkan. Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, saat ini sedang melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah stack holder dalam rangka meminta masukan sekaligus koreksi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Dua Ranperda tersebut yakni Pelayanan Haji dan Kepemudaan,” kata Welty. Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani menjelaskan, dua Ranperda tersebut terus dipacu dan direncanakan akan diparipurnakan dalam waktu dekat. “Kita targetkan sebelum akhir Desember dua Ranperda itu sudah selesai dibahas dan sudah disahkan,” ucapnya. Ruang lingkup tentang Ranperda Pelayanan Haji kata Sulhan memuat tentang petugas haji daerah, transportasi Jemaah haji daerah, PPIHD dan pendanaan. Petugas Haji daerah terdiri petugas pembimbing Ibadah Haji, petugas pelayanan umum dan petugas pelayanan kesehatan. Sedangkan calon petugas Haji daerah harus memenuhi persyaratan. Seperti beragama Islam, memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji, memiliki dokumen yang sah dan lulus seleksi. “Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan dokumen, kartu tanda penduduk, surat keterangan sehat dan bebas narkotika dan penggunaan zat adiktif dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah. Selain itu pakta integritas, surat keterangan catatan kepolisian dan sertifikat pembimbing manasik untuk petugas Haji daerah bidang pembimbing ibadah Haji dan surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan untuk petugas Haji daerah bidang kesehatan,” paparnya. Sulhan menambahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), petugas Haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat mendaftar. Sudah menunaikan ibadah Haji, berasal dari unsur yang berasal dari kelompok bimbingan ibadah Haji dan Umroh atau organisasi kemasyarakatan Islam dan diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau berbahasa Inggris. Selain itu soal Ranperda Kepemudaan, Sulhan memberi gambaran menyangkut pemberdayaan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda dan atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. “Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual. Pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan daerah, pemberian beasiswa, pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah,” katanya. Selain itu pemberdayaan tentang pemantapan usaha ekonomi kreatif, pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda serta pemilihan Wirausaha muda pemula dan/atau Pemuda berprestasi. “Tentunya banyak hal yang dimuat dalam rancangan Perda tentang Kepemudaan, dengan tujuan dalam rangka perbaikan serta dalam rangka memajukan kegiatan kepemudaan diberbagai bidang,” katanya. (*)

Dua Ranperda Inisiatif DPRD Bolmong Ditargetkan Disahkan Desember Ini

by Redaksi

6 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama ...

Hadiri Mukerprov, Limi: Misi PMI Untuk Kemanusiaan

by Redaksi

2 Desember 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengatakan <span;>Palamng Merah Indomesia (PMI) adalah organisasi aktif dalam bidang ...

DPRD Suport Atlet Bolmong di Porprov Sulut

by Redaksi

15 November 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Welty Komaling, meninjau sejumlah Venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI Sulawesi ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – KUA PP Pengesahan itu, dilakukan lewat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling Senin 12 September 2022. Rapat paripurna itu dihadiri Pejabat Bupati Limi Mokodompit, Sekda Bolmong Tahlis Gallang, para Asisten, pimpinan OPD, serta para Camat. Menurut Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, pengesahan tersebut merupakan kesepakatan bersama, antara eksekutif dan legislatif, yang diharapkan dapat bersama-sama saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga tahapan evaluasi. "Sebelum disahkan, sudah dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Ini demi kepentingan rakyat Kabupaten Bolmong dapat dilayani secara maksimal yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan," ucap Welty. Terpisah Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit mengaku bersyukur, perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 telah disepakati. Menurut Limi, rapat paripurna DPRD ini, merupakan lanjutan dari pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk memformulasikan kembali perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2022. “KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022, merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi, guna memaksimalkan pencapaian target prioritas pembangunan daerah,”katanya. Perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2022, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ia berharap melalui penetapan ini, hendaknya menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dan acuan, dalam menyusun Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2022. Limi mengajak seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bolmong dapat mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir pelaksanaannya. Sebab setiap rupiah dan sumber daya yang digunakan, adalah milik masyarakat Bolmong yang dipercaya untuk digunakan demi kepentingan masyarakat. (*)

DPRD Sahkan KUA PPAS Perubahan APBD Bolmong Tahun Anggaran 2022

by Redaksi

12 September 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – KUA PP Pengesahan itu, dilakukan lewat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling Senin 12 ...

TOTABUAN.CO BOLMONG –- Tiga fraksi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap kritik terhadap kinerja Penjabat Bupati Limi Mokodompit. Kritik yang dilayangkan itu, karena Limi terkesan mengabaikan undangan DPRD dalam rangka rapat paripurna. Anggota DPRD Bolmong dari Fraksi Golkar Sulhan Manggabarani menegaskan, ketidakhadiran Pj Bupati di rapat paripurna mencerminkan sikap egois terhadap kerja antar lembaga sebagai mitra kerja. Menurut Sulhan, undangan yang dilayangkan Sekretariat DPRD dalam rangka rapat paripurna, sudah disampaikan satu hari sebelumnya. Rapat yang diagendakan pada pukul 09.00 Wita, harus molor dan nanti dibuka pukul 13.00 Wita karena menunggu kehadiran Pj Bupati. Meski tidak dihadiri Pj Bupati, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling tetap dilaksanakan. “Kita memahami jika Pj Bupati ada halangan atau sedang melayat. Tapi setidaknya ada pemberitahuan meski kita harus menungguh meski sampai pukul berapa-pun,” tegas Sulhan Selasa 23 Agustus 2022. Wakil Ketua DPRD Bolmong itu menjelaskan, agenda rapat paripurna yang dilaksanakan ini, sudah diputuskan lewat Badan Musyarawah (Banmus). Sedikitnya ada tiga 4 agenda yang dilaksanakan lewat rapat paripurna tersebut. Yakni penetapan persetujuan atas Ranperda inisiatif DPRD tentang pedoman badan usaha milik desa. Serta tiga agenda lainnya yakni pembicaraan tingkat I penyampaian Ranperda inisiatif DPRD terkait pelayanan jamaah haji, Ranperda kepemudaan sera Ranperda kedudukan hak keuangan dan administrasi pimpinan DPRD. Dari 4 agenda rapat paripurna, DPRD terpaksa membatalkan pembahasan tentang Ranperda pedoman badan usaha milik desa. Selain itu kata Sulhan, meski disibukan dengan alasan sedang melayat ke rumah duka, setidaknya DPRD mendapat pemberitahuan karena agenda tersebut tidak kalah penting juga. “Ini juga urgent untuk kita tindaklanjuti. Sebab ini juga untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. Selain Sulhan, Ketua Fraksi Partai Nasdem Marsi Daeng Masengi ikut menyuarakan kritik terhadap ketidakhadiran Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit di rapat rapat paripurna. Menurutnya, pandangan fraksi-fraksi di DPRD sangat penting untuk didengar oleh Pj Bupati. Hal guna perbaikan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. “Selain hadir dalam undangan kami, ada pandangan fraksi yang akan kami sampaikan perlu juga didengar. Ini pesan keras buat Pj Bupati, tolong jangan hanya pentingkan pencitraan diri sendiri," tegasnya. Fraksi PKB Supandri Damogalad pun ikut mendukung sikap kritis yang dilayangkan dua fraksi yang menyayangkan ketidakhadiran di rapat parippurna. Menurut politisi PKB ini, rapat paripurna yang dilaksanakan ini, tidak kalah penting karena menyangkut kepentingan masyarakat juga. “Ketidakhadiran di rapat paripurna, tentu akan menjadi catatan bagi fraksi-fraksi di DPRD,” sentilnya. Kepala Bagian Tata Urusan Pimpinan (TUP) Protokol dan Humas Pemkab Bolmong, Rahmat Irmansyah Makalalag mengatakan, sebelum menghadiri rapat paripurna, Pj Bupati menghadiri dua acara dalam rangka melayat ke rumah duka. Yang pertama kata Irmansyah, melayat rumah duka di Kotamobagu dan kedua melayat ke rumah duka di Dumoga. “Memang awalnya Bapak (Pj Bupati) akan hadir. Tapi kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk hadir. Terpaksa mendelegasikan ke Pak Sekda,” kata Irmansyah. “Ketidakhadiran Pak Bupati di rapat paripurna, sama sekali tidak direncanakan atau abai. Cuma kondisi kesehatan beliau tidak memungkin untuk hadir. Tentu ini perlu permakluman,” tandas Irmansyah. Apresiasi Buat DPRD Sekda Bolmong Tahlis Gallang saat menyampaikan sambutan mewakili Pj Bpati Limi Mokodompit menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD atas usulan tiga Ranperda inisiatif. Tahlis mengatakan, tiga Ranperda inisiatif DPRD tentang pelayanan jamaah haji, karena masih terdapat beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jamaah haji, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman dalam menunjang kebutuhan transportasi jamaah haji daerah. Selain itu Ranperda tentang kepemudaan, merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Dengan adanya Ranperda inisiatif tentang kepemudaan, diharapkan mempunyai pedoman dan kepastian hukum untuk semua kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan dalam rangka kemajuan daerah. Begitu juga tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD lanjut Sekda Tahis Gallang, didasarkan karena DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Sehingga kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD yang setara dengan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Sedangkan untuk hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bolmong, didasarkan pada kesamaan tugas dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga pimpinan dan anggota DPRD perlu diberikan berbagai fasilitas serta tunjangan penghasilan, yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Ketiga Ranperda inisiatif DPRD yang telah disebutkan tadi, sangat tepat untuk kita jadikan sebagai pedoman dan dasar hukum, dalam rangka pelayanan jamaah haji daerah, dalam kegiatan kepemudaan di daerah, serta kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bolmong,” kata Tahllis saat membacakan sambutan. Dengan disampaikan tiga Ranperda, pemerintah daerah menyetujui Ranperda inisiatif, untuk dibahas pada tahap selanjutnya. (*)

Tiga Fraksi DPRD Sesalkan Sikap Pj Bupati Bolmong

by Redaksi

23 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG –- Tiga fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan sikap kritik terhadap kinerja Penjabat Bupati Limi Mokodompit. ...