bolmong Archives | Laman 71 dari 326

Limi Buka Coaching Clinic Aplikasi Financial Management Information System

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Tata kelolah keuangan di Pemkab Bolaang Mongondow terus dimaksimalkan. Hal ini bertujuan agar akuntabilitas dalam mengelolah keuangan ...

Tahlis Gallang Sosok Dibalik Keberhasilan Pengelolaan Keuangan di Bolmong

by Redaksi

15 Mei 2023

1

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI ...

Pemkab Bolmong Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

by Redaksi

15 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab ...

Lima Fraksi di DPRD Bolmong Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Ketua BK

by Redaksi

6 Maret 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Lima fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua Badan Kehormatan (BK) ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Mineral tahun 2023. DBH SDA Minerba itu merupakan royalti ke daerah berdasarkan persentase tertentu yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. DBH bersumber dari SDA Minerba merupakan penyumbang terbesar dari DBH lainnya. Fajrah, Kepala Bidang Pendataan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Bolmong mengatakan pendapatan daerah dalam bentuk bagi hasil itu ditransfer pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2023, Kabupaten Bolmong menerima DBH SDA Minerba Rp23.198.780.000. DBH SDA bersumber dari Minerba itu merupakan penyumbang terbesar dari DBH lainnya yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya, Pemkab Bolmong menerima DBH SDA Minerba Rp58.931.429.879. Jumlah tersebut merupakan tinggal dilakukan pembayaran pada tahun sebelumnya. Sehingga dibulatkan penerimaan dana transfer berjumlah Rp31 185.189.000. Menurut Fajrah, DBH SDA Minerba itu dengan peruntukan umum pemerintahan. Kecuali DBH lainnya yang pengalokasiannya disesuaikan dengan pos yang sudah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya (juklak dan juknis). Ia menjelaskan, pembagian DBH SDA Minerba diatur dalam bentuk persentase tertentu oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hanya saja dalam pembagiannya, daerah penghasil persentasenya lebih besar. KLU mendapatkan DBH SDA Minerba Rp 23.198.780.000. Ia melanjutkan, bagi hasil itu dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah. Dana bagi hasil itu nantinya untuk pelaksanaan desentralisasi dan pelayanan umum pemerintahan. Selain DBH SDA Minerba, Pemkab Bolmong juga menerima DBH dari pemerintah pusat. Yakni, DBH hasil Pajak Bumi Bangunan Pertambangan Mineral dan Batubara Rp7.316.505.000. Total penerimaan PAD dari Pajak berdasarkan Lampiran I Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp34.113.457.093 atau selisih 11% penerimaan Transfer Ke Daerah (TKD). (*)

Kabupaten Bolmong Menerima DBH Minerba 23.1 Miliar

by Redaksi

2 Maret 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Mineral tahun 2023. ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit tidak sampai tiga bulan lagi. Hal itu berdasarkan surat keputusan pelantikan 22 Mei 2022 lalu. Pj Bupati Limi Mokodompit dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada 22 Mei 2022 lalu, pasca berakhir masa tugas Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk periode 2017-2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bahwa masa jabatan Pj kepala daerah maksimal satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang dengan orang yang sama ataupun berbeda. Setiap tiga bulan sekali, para pj kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal itu yang nanti akan menjadi mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para Pj kepala daerah. Jika dihitung masa tugas Limi Mokodompit sebagai pj kepala daerah sejak dilantik 22 Mei 2022 lalu, sudah mencapai Sembilan bulan berjalan. Artinya jika dihitung akhir Februari 2023 ini, masa jabatannya tidak mencapai 80 hari lagi atau tidak cukup tiga bulan. Lantas apakah Limi Mokodompit masih akan mendapat kesempatan lagi dipercayakan menjabat Pj Bupati Bolmong atau akan diganti. Aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan Robianto Suid mengatakan, perpanjangan masa jabatan Pj Kepala Daerah merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Menurutnya, dari berbagai penilaian yang diikuti, kinerja Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit sangat memuaskan. Artinya kata Robi, Mendagri telah mengeluarkan sinyal, soal perpanjangan masa jabatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Perpanjangan masa jabatan Pj. Kepala Daerah sesuai regulasi itu merupakan hak prerogatif Mendagri melalui Gubernur. Itu adalah hasil penilaian yang dilakukan. Yang saya ikuti kinerja Pj.Bupati Bolmong cukup baik,” katanya. Robi sendiri tidak memungkiri masih ada kekurangan pada kepemimpinan di masa transisi saat ini. Akan tetapi banyak juga keberhasilan yang diraih Pemkab Bolmong lewat tangan Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit. “Kemarin Pemkab Bolmong meraih penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut. Kabupaten Bolmong terbaik atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun anggaran 2022. Tentu salah satu prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan. Saya berharap Pak Limi masih menjadi pilihan gubernur untuk menjabat kembali sebagai pj kepala daerah,” katanya. Selain itu Pemkab Bolmong mendapat nilai baik dari Kemen PAN RB terkait pelayanan publik untuk dua dinas di Kabupaten Bolmong, dan masih ada lagi penghargaan yang diterima Pemkab Bolmong. (*)

Masa Jabatan Limi Mokodompit Sebagai Pj Bupati Bolmong Tidak Cukup Tiga Bulan Lagi. Diperpanjang Atau Diganti

by Redaksi

1 Maret 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit sudah tidak sampai tiga bulan lagi. Hal itu ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengimbau petani maupun pedagang tidak menjual beras ke luar daerah. Kendati saat ini stok beras masih surplus namun bila sering di luar daerah secara massive pasti akan defisit. "Saya imbau petani maupun pedagang jangan menjual beras ke luar daerah Jika kita lakukan secara massive maka saya khawatir pangan kita tidak akan cukup," kata Limi usai menghadiri Kick off gerakan pengendalian inflasi Tahun 2023 bersama BI di Hotel Sutan Raja Kotamobagu Selasa 28 Februari 2023. Limi mengaku kualitas beras Bolmong sudah terkenal sehingga tidak sedikit permintaan akan permintaan beras dari luar daerah. Seperti contoh, permintaan beras asal Bolmong ke freeport itu ditolak. Hal itu demi menjaga ketersediaan pangan di Bolmong. "Diharapkan pedagang maupun pengumpul beras jangan menjual ke luar daerah apalagi tergiur harga tinggi. Jangan sampai itu terjadi, karena ketahanan pangan akan terganggu," ujarnya. Pemerintah daerah saat ini terus gencar melakukan operasi pasar dalam rangka menjamin stabilitas harga terlebih menjelang Bulan Ramadan. “Kita harus menjaga cadangan beras sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya. (*)

Limi Imbau Petani dan Pedagang Tidak Jual Beras ke Luar Daerah

by Redaksi

1 Maret 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengimbau petani maupun pedagang tidak menjual beras ke luar daerah. ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Rolling pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dipastikan dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Dikabarkan, rekomendasi sebagai dasar untuk melakukan pergeseran posisi, tinggal akan ditandatangani Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit sendiri memastikan sambil menunggu, agar rolling tidak bertabrakan dengan aturan. Rolling untuk pejabat eselon II, merupakan hasil dari hasil Job fit yang sebelumnya telah dilaksanakan akhir Desember 2022 lalu. Terdapat 23 pejabat yang ikut job fit, termasuk tiga pejabat staf ahli bupati. Menurut Limi, agar rolling tidak berimplikasi hukum, sebagainya menunggu rekomendasi. Namun, tidak menutup kemungkinan rolling akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Yang pasti soal rolling, kita tunggu saja. Kita juga menjaga agar tidak bertabrakan dengan regulasi," katanya. Limi pun memberikan sinyal berapa pejabat eselon II yang akan bergeser posisi sesuai dengan hasil job fit. Selain itu menurutnya, rolling merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian masalah di internal OPD. "Jadi rolling ini juga bentuk untuk menyelesaikan masalah. Supaya tidak ada lagi keluhan," sentilnya. Meski begitu, Limi menjelaskan tidak ada istilah non job. Sebab Job fit berbeda dengan lelang jabatan. Dia menuturkan, job fit itu yakni mengukur kemampuan dan kualitas seorang pejabat untuk ditempatkan sesuai hasil penilaian. Pelaksanaan job fit, melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Akademisi, tokoh masyarakat. Setiap peserta menyusun makalah masing-masing kemudian mempresentasikan di hadapan tim seleksi. Dari isu yang beredar, job fit yang dilakukan ini, sebagai bentuk evaluasi kinerja 32 Pejabat Tinggi Pratama. (*)

Pj Bupati Bolmong Beri Sinyal Soal Pejabat Yang Berpindah Posisi

by Redaksi

28 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Rolling pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dipastikan dalam waktu dekat akan ...

TOTABUAN.CO BOLMONG --Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong serta pekarangan rumah untuk digunakan bercocok tanam. Hal itu sebagai bentuk ketahanan pangan keluarga dan antisipasi inflasi. "Program Marijo Bakobong yang terus pemerintah galakan sebagai bentuk antisipasi terjadinya krisis pangan. Terlebih menghadapi terjadi inflasi," ujar Limi saat diwawancarai wartawan usai Kick off Gerakan Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Hotel Sutanraja Kotamobagu Selasa 28 Februari 2023. Pekarangan belakang rumah katanya dimanfaatkan menjadi kebun mini dan bisa ditanami berbagai jenis tanaman. Hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga dicukupi sendiri. "Bagi saya, ini adalah bentuk ketahanan keluarga. Para ibu-ibu juga dapat memanfaatkan pekarangan yang kosong," katanya. Kendati demikian katanya, di Kabupaten Bolmong yang dikenal sebagai lumbung beras, pemerintah akan memfokuskan untuk penanaman padi. Dia mengatakan, beras Bolmong banyak dilirik daerah luar karena kualitasnya. Meski lahan yang luas tersebar di Kabupaten Bolmong, petani juga tidak menggantungkan profesi sebagai petani sawah. Ada juga petani holticultura, jagung, cabe dan tanaman lainnya. "Untuk mencegah inflasi, selain beras sebagai kebutuhan pokok, Cabe juga perlu ," ucapnya. Ia mengatakan, Pemkab Bolmong terus mengikuti perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar. Bahkan setiap pekan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaporkan perkembangan inflasi yang terjadi. Ia mengatakan, komoditas penyumbang kenaikan harga ialah beras, bawang merah dan minyak goreng dan cabai merah. Saat ini harga beras berangsur turun. Pemkab Bolmong terus melaksanakan operasi pasar, untuk mencari tahu kondisi terkini terkait dengan kenaikan harga bahan pokok. Ia menjelaskan bahwa operasi pasar dilakukan untuk mencegah kenaikan angka inflasi di Kabupaten Bolmong, terutama menjelang bulan Ramadan tahun 2023. “Inisiasi serta solusi akan dicari untuk membantu pedagang dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, selain itu upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan ruma. Hal ini dilakukan guna menambah penghasilan rumah tangga dan membantu mengurangi pengeluaran,”tutupnya. (*)

Pj Bupati Bolmong Ajak Masyarakat Manfaatkan Lahan Pekarangan

by Redaksi

28 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong serta pekarangan rumah untuk ...

Harga Cabe di Pasar Tradisional Bolmong Naik Hingga 75 RIbu Per Kilo

by Redaksi

27 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG - Operasi pasar yang gencar dilakukan pemerintah daerah belum menjamin stabilitas harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional ...