TOTABUAN.CO – Organisasi pengawas media di Papua Nugini (PNG) menuntut penjelasan mengapa wartawan lokal dilarang mengajukan pertanyaan tentang Papua Barat selama kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, ke negara itu.
Menlu Retno baru saja menyelesaikan tur tiga negara di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.
Wartawan di Port Moresby diberitahu oleh pejabat pemerintah PNG bahwa mereka tak mengangkat isu sensitif di provinsi itu, di mana gerakan pro-kemerdekaan telah berlangsung selama beberapa dekade.
Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG, telah menuntut klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri PNG.
“Masalah Papua Barat akan terus menjadi cerita yang menarik, tidak hanya bagi warga Papua Nugini tetapi juga bagi warga di kawasan ini dan dunia,” kata dia. Ia menyambung, “Fakta bahwa kementerian luar negeri memberi instruksi kepada wartawan untuk tidak mengajukan pertanyaan itu, sangat disayangkan.”
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, mengatakan, masalah Papua Barat telah dibahas dalam pertemuan hari Minggu antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato.
“Setelah bertahun-tahun melakukan hubungan bilateral, kerjasama kami adalah sebuah hubungan di mana kami bisa mengekspresikan pandangan kami dalam dialog terbuka dan jujur,” kata sang Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan.
“Lebih lanjut saya menyatakan keinginan saya kepada Indonesia untuk mendukung pengajuan provinsi Papua menjadi anggota Kelompok Pelopor Melanesia (MSG),” tambahnya.
sumber: kompas.com
