TOTABUAN.CO — Presiden Joko Widodo dinilai harus bergerak cepat menanggapi isu reshuffle yang merebak. Sebab, isu perombakan kabinet itu akan menganggu kinerja pemerintah dan menimbulkan kegaduhan publik.
“Presiden harus bersikap, tidak bisa berdiam diri. Kalau mau reshuffle lakukan sekarang. Kalau tidak, umumkan tidak ada reshuffle, jadi tidak ada kegaduhan poltik dan tidak mengganggu kinerja,” kata Pengamat Politik dari CSIS Phillips J Vermonte, Jumat (8/5/2015).
Jika Presiden memang benar ingin melakukan perombakan tersebut, waktu yang paling ideal dilakukan setelah Idul Fitri. Hal itu untuk memastikan kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan pokok, logistik dan mudik masyarakat.
“Soal lebaran itu penting. Pemerintah butuh konsentrasi tinggi untuk menyediakan bahan pokok dan infrastruktur. Kalau dia ganti menteri yang perlu belajar lagi, maka pelayanan akan terhambat,” ujarnya.
Phillips menyadari, kinerja pemerintah selama enam bulan belum terlihat, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 baru cair. Sementara itu, daya serapnya masih empat persen.
“Reshuffle harus hati-hati. Jangan karena tekanan politik, tetapi harus berdasarkan evaluasi terkait performa dan kinerja para menteri,” katanya.
sumber : metrotvnews.com
