TOTABUAN.CO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, akan menggunakan wewenangnya sebagai presiden Republik Indonesia (RI) untuk menyelesaikan masalah dari program jaminan kesehatan yang telah diluncurkan pemerintah. Program jaminan kesehatan ini seperti kartu BPJS Kesehatan dan ‘Kartu Sakti’ Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Ucapan sekaligus menjawab ‘serangan’ dari Pengurus Serikat Pekerja PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mengenai program jaminan kesehatan dari pemerintah yang belum maksimal dan belum dirasakan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Pasalnya, masih banyak rumah sakit di seluruh Indonesia yang belum menerima layanan kartu BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat kesulitan untuk berobat walaupun sudah memilik kartu tersebut.
Dalam catatan BPJS Kesehatan, ada sekira 600-an rumah sakit di seluruh Indonesia yang belum menerima layanan program kesehatan dari pemerintah dari total sekira 2.500-an rumah sakit.
“Jadi cuma 1.800-an rumah sakit yang menerima. Ini fakta. Tapi nantinya setelah ini saya bertindak jika BPJS Kesehatan enggak bisa atasi. Saya akan gunakan kewenangan, kita untuk memaksa rumah sakit itu,” tegas Jokowi sambil diiringi tepuk tangan meriah para buruh di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Jokowi menegaskan, saat ini rumah sakit jangan hanya mencari untung semata dengan tidak menerima layanan program kesehatan dari pemerintah.
“Ini sama ketika di Jakarta. Masak sakit mau masuk rumah sakit ditolak. Ini harus dipaksa. Rakyat harus di nomor satukan. Tolong berikan daftar rumah sakit mana saja, biar kapok. Saya akan panggil mereka,” tegas Jokowi.
Tidak main-main, Jokowi mengaku akan mencabut izin rumah sakit yang tidak mau menerima layanan program kesehatan dari pemerintah seperti kartu BPJS Kesehatan maupun KIS.
“Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Tapi saya coret izinnya, saya cabut izinnya. Saya begitu. Kalau rugi, enggak banyak kok ruginya. Ini nanti dibayar negara kok. Ini kan di charge pakai kartu itu, enggak gratis kan ada iuran,” papar Jokowi.
Jokowi pun meminta kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan jika ada pelayanan rumah sakit yang tidak baik. Pasalnya, Jokowi tidak ingin rakyat di nomor dua atau tigakan, tetapi harus di nomor satukan bagi pemegang kartu ini.
“Memang dalam prakteknya masih banyak melayani belum baik. Itu butuh proses waktu, akan diperbaiki terus. Saya enggak tutupi fakta, masih ada rumah sakit seperti itu. Enggak usah ditutupi tapi akan diperbaiki. Dari Menteri Kesehatan saya minta berikan sanksi kepada rumah sakit jika ada pelayanan yang belum tidak baik,” tukasnya.
sumber : okezone.com
