TOTABUAN.CO — Pemerintah, mulai pertengahan Februari 2015 memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 2 Februari lalu bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat secara optimal.
Berdasarkan penjelasan yang dilansir situs Sekretariat Kabinet, PP tersebut akan mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi.
PP berisi 99 pasal itu menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik. Pencegahan dilakukan melalui: a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c. Meredam potensi konflik; dan d. Membangun sistem peringatan dini.
“Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat,” bunyi Pasal 7 Ayat (1,2) PP tersebut.
Adapun tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dimaksudkan untuk: a. Meminimalisir jumlah korban; b. Memberikan rasa aman; c. Menghilangkan trauma; dan d. Memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.
Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah itu di antaranya meliputi: a. Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik; b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; d. Perlindungan terhadap kelompok rentan; e. Sterilisasi tempat yang rawan konflik; f. Penegakan hukum; dan i. Penyelamatan harta benda korban.
Peraturan Pemerintah ini menegaskan, upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik dan penyelamatan sarana dan prasarana vital agar tetap dapat berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
sumber : beritasatu.com
