TOTABUAN.CO – Setidaknya Partai NasDem dan PKB sudah goyah untuk terus mendukung hak angket DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Namun PDIP tak melarang penggunaan hak investigatif anggota dewan itu asal tak mengorbankan kepentingan yang mereka wakili: rakyat.
“Meski hak angket adalah hak anggota DPRD, tapi jangan sampai kepentingan rakyat dikorbankan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Sabtu (7/3/2015).
PDIP mengimbau agar fraksinya di DPRD DKI menggunakan hak angket secara hati-hati. PDIP tak melarang penggunaan hak itu.
“Itu hak dewan,” kata dia.
Menurut Hasto, pelancaran hak angket itu sesungguhnya berakar dari kualitas hubungan legislatif (DPRD DKI) dengan eksekutif (Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin Ahok). Namun kini hak angket sudah kadung meluncur, saat ini yang perlu dilakukan antara DPRD DKI dan Ahok adalah duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Ini persoalan komunikasi saja. Kita harapkan dalam proses politik ini akan terjadi musyawarah yang menghasilkan solusi selama bisa semua pihak duduk bersama,” ujar Hasto.
sumber: detik.com
