Lulusan Kedokteran Masih Enggan Mengabdi di Daerah Tertinggal

TOTABUAN.CO- Jakarta – Menristekdikti, Mohamad Nasir, mengatakan pemerintah akan mengurus regulasi Fakultas Kedokteran (FK) agar lulusannya mau mengabdi di daerah tertinggal.
Nasir menuturkan, pihaknya akan melakukan moratorium untuk perbaikan sejumlah fakultas kedokteran yang belum baik agar ketika dilakukan uji kompetensi profesi dapat lulus semuanya.
“Semoga ketika dilakukan uji kompetensi profesi jangan sampai ada yang tidak lulus,” kata Nasir pada konferensi Pers Implementasi UKMPPD di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Senin (28/9).
Ia menambahkan tujuan dari pembenahan regulasi Fakultas Kedokteran agar setiap daerah diberlakukan pemerataan dengan kualitas dan mutu yang sama baik. Untuk peningkatan mutu pihaknya bekerja sama dengan berbagai sektor yang berkaitan seperti Kementerian Kesehatan (Kemkes ), Konsil kedokteran Indonesia (KKI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) untuk membahas sistem penjaminan mutu pendidikan dokter.
“Adanya regulasi baru supaya masyarakat mendapat dokter dan layanan yang baik,” katanya
Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) tersebut menerangkan dalam moratorium juga dijelaskan uang kuliah kedokteran tidak akan semahal seperti yang dikira masyarakat, karena akan diperbantukan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Sementara Kepala Pusat Standarisasi Sertifikat dan Pendidikan Berkelanjutan Kemkes, Meinarwati, mengatakan untuk mengabdi di daerah 3T, pemerintah tidak mewajibkan. Namun pemerintah membuka kesempatan bagi calon dokter yang baru lulus untuk mengikuti penugasan sukarela yang dikenal dengan sebutan tim Nusantara untuk mengabdi di puskesmas daerah terpencil yang kekurangan dokter atau belum ada dokter.
Dia menambahkan, setelah penugasan tim Nusantara, pemerintah juga membuka pendaftaran secara online melalui Kemkes untuk penugasan khusus tetapi tetap bersifat tidak wajib.
“Khusus untuk penugasan individu akan di kirimkan ke pukesmas yang tidak ada dokternya. Bersifat siapa yang mau silakan karena tidak ada penugasa khusus atau penugasan individu dari pemerintah,” ujarnya.
Maria Fatima Bona/AF
Sumber;BeritaSatu.com