TOTABUAN.CO — Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengaku kecewa atas tindakan PLN yang memutus listrik di sejumlah kantor pemerintahan seperti kantor Wali Kota, rumah pompa hingga puskesmas.
“Saya akan panggil PLN pusat, saya mau tanya kenapa diputus, kan jaminannya saya sebagai kepala BPKD, Ini bukan rumah pribadi yang tidak akan mampu bayar tapi ini negara, apalagi yang dimatiin rumah pompa, kantor-kantor wali kota, puskesmas dan kecamatan,” tegas Heru di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Menurutnya, jumlah tarif listrik yang dibayar untuk satu kantor wali kota berkisar antara Rp800 juta hingga Rp1 miliar.
Heru mengakui, sejak dua bulan terakhir, Dinas PU dan Dinas Pertamanan serta kantor Wali Kota telat membayar listrik. Namun, pihak-pihak tersebut sudah memberikan alasan dan jaminan tertulis.
“Kita menunggak tapi kan ada alasannya, ada jaminannya, Sekda DKI sudah layangkan surat lho untuk keringanan waktu,” sambungnya.
Kata dia, penunggakan itu terjadi lantaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang terlambat diputuskan.
“Ini hanya masalah waktu, bisa dikomunikasikan, sekda sudah kirim surat tapi tidak ditanggapi,” imbuhnya.
Minimnya toleransi dari pihak PLN membuat Heru melayangkan ancaman. Selama ini, pihaknya tidak pernah hitung-hitungan dengan PLN, salah satunya dengan menggratiskan beban retribusi gardu dan tiang listrik PLN di tanah Pemprov DKI.
“Sekarang giliran kita nunggak satu dua bulan saja sudah main putus, jaminannya saya kok, kalau PLN lakukan itu saya akan lakukan yang sama terhadap semua gardu dan tiang listrik PLN, akan saya tagih retribusinya, selama ini kan gardu gratis,” tutupnya dengan nada emosi.
sumber : okezone.com
