TOTABUAN.CO — Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar acara penyambutan Joko Widodo (Jokowi) setelah dilantik sebagai presiden menuai kontroversi. SBY akan menggelar acara pisah sambut itu di Istana Merdeka pada 20 Oktober.
Setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi akan ke Istana dan disambut SBY dengan upacara militer. Kemudian mengajak Jokowi keliling Istana. Usai penyambutan, Jokowi direncanakan melepas SBY dan istri untuk meninggalkan Istana.
Banyak yang mendukung, ada pula mengkritik. Rencana acara pisah sambut ini kali pertama dalam sejarah Indonesia.
Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat menyatakan, rencana penyambutan Jokowi oleh SBY di Istana itu pasti mendapat tantangan. Rencana SBY itu dianggap tidak masuk akal.
“Enggak mungkin, enggak bisa itu, pasti ditolak,” kata Victor kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).
Setelah Jokowi dilantik secara resmi sebagai Presiden ketujuh, SBY bukan siapa-siapa lagi. Ketua Umum Partai Demokrat itu otomatis menjadi warga biasa.
“Setelah Jokowi dilantik, SBY bukan siapa-siapa lagi. Enggak bisa dia nyambut Jokowi di Istana. Harusnya Panglima TNI yang nyambut Jokowi sebagai panglima tertinggi,” jelasnya.
Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai dalam sistem tata negara Indonesia, setelah Jokowi dilantik otomatis SBY bukan lagi seorang presiden. Maka, secara etika tata negara, SBY tak punya wewenang di Istana untuk membuat suatu acara.
“Karena setelah dilantik itu, tuan rumahnya Jokowi dan SBY sebagai tamu, jadi kan ini terbalik nantinya,” ujar Refly saat berbincang dengan merdeka.com.
Refly menambahkan, usai pelantikan Jokowi pihak Istana juga harusnya menganggap SBY sudah menjadi warga negara biasa. “Jadi kalau sudah Jokowi dilantik, kalau dia tidak suka dengan acara SBY ya sah saja,” katanya.
Dari segi etika niat baik, langkah SBY itu dinilai bagus karena membuat acara sambutan. Pasalnya, transisi pemerintahan lama ke baru sepanjang sejarah tidak dilakukan dengan baik. “Dari Soekarno hingga transisi Megawati ke SBY tidak berjalan baik,” ucapnya.
Refly menyarankan kalau SBY tetap berencana membuat acara itu, waktu pelaksanaan yang diubah. Misalnya, sehari menjelang pelantikan Jokowi karena SBY saat itu masih menjabat Presiden atau tuan rumah. “Bisa juga sebelum dilantik, biar nanti berangkat sama-sama ke DPR,” tuturnya.
Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin menilai upacara militer penyambutan Joko Widodo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pelantikan presiden Jokowi tidaklah tepat. Idealnya, jelas Mahyudin, Presiden SBY mengantarkan Jokowi ke MPR untuk dilantik dan kemudian usai pelantikan Jokowi mengantarkan SBY ke Cikeas.
“Yang benar SBY diantar Jokowi pulang ke Cikeas. Tapi saya terserah mereka yang melakukan itu,” kata Mahyudin.
Sumber: merdeka.com
