TOTABUAN.CO — Perpecahan di tubuh Golkar dan PPP disebut tak akan memengaruhi proses pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti (BH). Namun benarkah hal ini?
Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai ini bisa saja terjadi. Tapi hanya jika anggota DPR dari kedua partai dapat mengesampingkan persoalan proses aturan dan kepentingan partai politik semata.
“Terpengaruh atau tidak tergantung logika anggota DPR apakah bisa membedakan kapasitas pribadi sebagai anggota DPR atau politik,” kata Yunarto dalam Primetime News Metro TV, Rabu (25/3/2015).
Yunarto menilai, proses pencalonan Kapolri akan terhambat jika anggota DPR tersebut terpengaruh oleh ketua umum partai. “Jika sikap indvidu masing-masing melihat sikap ketua umum yang berubah, maka akan terus ada perubahan sikap. Seperti sekarang Golkar, Golkar yg mana?,” jelas Yunarto.
Politikus PKS Nasir Jamil mempertegas hal tersebut. Ia mengakui Koalisi Merah Putih terganggu dengan adanya konflik di tubuh Golkar. Tentu ini akan memengaruhi proses pemilihan Kapolri baru.
“KMP terganggu dengan adanya kisruh di tubuh Golkar, tetapi hanya sedikit,” tutur Nasir yang juga merupakan Ketua DPP PKS.
Namun dia menegaskan sikap DPR yang mempertanyakan sikap Presiden Jokowi atas pembatalan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) bukan merupakan bentuk sakit hati atas keputusan Menkumham Yasonna Laoly. Dia berharap hal isu balas dendam ini tidaklah dihembuskan.
Apalagi, justru PDIP yang menghembuskan isu untuk meminta kejelasan ke Presiden Jokowi pertama kalinya di Paripurna.
“Kami berharap hal kecil bisa dihilangkan dan hal besar dapat dikecilkan. Melihat situasi keamanan dalam negeri, DPR memiliki cita-cita melihat indonesia lebih kuat,” pungkas Nasir.
sumber : metrotvnews.com
