TOTABUAN.CO — Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan diluncurkan Presiden Joko Widodo pada awal atau minggu pertama di bulan November 2014. Sebagai tahap awal, hari ini Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya ke Sinabung, Sumatera Utara, sekaligus menyerahkan KIS dan KIP kepada 500 kepala keluarga di daerah tersebut.
“Kita berharap bila di Sinabung terakses dengan baik dan benar, maka pada saat peluncuran nasional nanti bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian rakyat bisa mendapat kesempatan untuk menikmati kesehatan dan pendidikan gratis,” kata Puan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian teknis terkait pelaksanaan KIS, KIP dan KKS, di Jakarta, Rabu (29/10).
Rakor perdana Menko PMK ini dihadiri Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise serta Menteri BUMN Rini M Soemarno.
Dijelaskan Puan, rakor kali ini hanya membahas menyangkut manfaat dan penambahan peserta penerima KIS secara umum. Sedangkan secara teknis, termasuk berapa besar anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini baru dibicarakan lagi pada rakor berikutnya pada Senin, pekan depan.
“Yang pasti, khusus KIS sudah harus terlaksana di tahun 2014 ini. Sedangkan KIP baru di tahun 2015 ketika masuk tahun ajaran baru. Soal teknisnya bagaimana kita terus lakukan koordinasi. Pelaksanaannya tidak mungkin secara langsung, tetapi bertahap,” kata Puan.
Terkait KIS, untuk anggaran peluncuran maupun pelaksanaannya sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Namun, berapa besar anggaran yang akan dialokasikan masih didiskusikan dan dikoordinasikan.
KIS Tak Hilangkan Program JKN
Puan menjelaskan KIS tidak menghilangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini. KIS hanya melengkapi apa yang belum ada di JKN.
Misalnya, keluarga pra sejahtera yang belum ditangani oleh JKN akan diprioritaskan menjadi penerima KIS. Manfaat yang diperoleh juga lebih dari yang sudah ditangani JKN, seperti pemasangan alat kontrasepsi gratis untuk semua jenis, skrining atau tes HIV/AIDS, dan kecelakaan.
Secara teknis mengenai data jumlah penerima, manfaat dan proses penyalurannya akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Nila Moeloek berharap para penyandang masalah kesehatan (PMK) dan sosial yang jumlahya diperkirakan mencapai 1,7 juta jiwa menjadi penerima prioritas KIS. Mereka adalah gelandangan, yatim piatu, orang cacat, dan penghuni panti jompo yang belum terkaver di JKN. Namun soal jumlah, lagi-lagi Nila menyebutkan harus koordinasi terlebih dahulu dengan Kemsos dan TNP2K.
Jika semua PMK tersebut dimasukan sebagai penerima KIS di sisa waktu dua bulan (November dan Desember) tahun 2014 ini, maka dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp65 miliaran. Ini dihitung dari besaran iuran yang setara dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp19.225 per bulan untuk dua bulan bagi 1,7 juta jiwa. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan, anggaran APBN yang dialokasikan untuk PBI dipatok hanya untuk 86,4 juta jiwa. Bila ditambahkan lagi 1,7 juta jiwa, maka anggarannya dialokasikan dari APBN-Perubahan.
Oleh karena itu, penambahan jumlah penerima manfaat sebaiknya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal di sisa dua bulan tahun ini cukup menambah sekitar 15.000 jiwa dari 1,7 juta jiwa tersebut. Jumlah 15.000 jiwa ini untuk menggantikan PBI yang tidak aktif, yang dikarenakan meninggal, tidak lagi miskin, menjadi PNS, maupun yang tidak layak sebagai PBI.
sumber : beritasatu.com
