TOTABUAN.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke 3 negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, mulai hari ini atau Kamis 5 Februari 2015.
“Saya ada agenda pertemuan bilateral dengan Malaysia, Brunei, dan Filipina mulai besok. Tapi Senin (9 Februari 2015) saya sudah kembali,” ujar Jokowi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Darurat Narkoba Tahun 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (4/2/2015), seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id.
Dalam kunjungan 3 hari ini, Presiden akan disertai Ibu Negara Iriana, serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurachman M Fachir sebelumnya mengatakan bahwa kunjungan ke 3 negara ini, merupakan lawatan resmi pertama Presiden Jokowi ke negara sahabat.
Dalam kunjungan itu, imbuh Fachir, Jokowi akan diterima langsung oleh masing-masing kepala negara dan pemerintahan. Selain bersilaturahmi, Presiden Jokowi akan membahas sejumlah hubungan bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.
“Sebagian besar terkait masalah ekonomi, kerja sama ekonomi dan perdagangan. Kemudian termasuk masalah warga, kalau untuk Malaysia, Brunei seperti itu juga. Filipina juga seperti itu,” jelas Fachir.
Bahas Perbatasan Maritim
Pada Senin 2 Februari silam, Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan, kunjungan kenegaraan Jokowi mengikuti tradisi yang telah berlangsung selama ini, menjaga hubungan dengan Malaysia.
“Kunjungan bilateral pertama (ke Malaysia) juga merefleksikan ikatan politik, ekonomi, budaya, dan emosional kedua negara,” urai Herman.
Herman Prayitno menambahkan, Presiden Jokowi diagendakan membahas kebijakan politik, ekonomi, dan budaya, yang sesuai bagi Malaysia.
Herman meyakinkan Malaysia bahwa dalam isu perbatasan maritim, Indonesia tidak memiliki niat untuk memperluas wilayah. Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin menginvasi atau merebut wilayah pihak lain.
Herman menyebut tidak akan ada perubahan kebijakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. “Tidak, karena semua Presiden mengikuti dasar kebijakan yang sama,” ujar dia.
Sedangkan isu pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, menurut Herman, Indonesia hanya ingin mengirim tenaga profesional seperti di sektor manufaktur dan pertanian. “Kami ingin mengurangi jumlah pembantu rumah tangga karena sulit bagi kami untuk memantau,” pungkas Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno.
sumber: liputan6.com
