TOTABUAN.CO – Di tengah kenaikan harga BBM, gas elpiji, tarif angkutan umum serta meroketnya harga kebutuhan sehari-hari, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) malah mengeluarkan keputusan terbaru soal naiknya anggaran tunjangan kendaraan dinas para pejabat.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyatakan, kebijakan Jokowi tersebut sangat tidak tepat di tengah-tengah beban rakyat yang makin berat. Jokowi dianggap sudah tertular dengan anggota dewan yang sama-sama tidak pernah memikirkan derita rakyat.
“Sangat tidak pantas, tidak berprikeadilan dan abai dengan penderitaan rakyat. Mereka ini kan tidak layak mendapat tambahan anggaran pembelian mobil dinas, lebih baik benahi kondisi transportasi umum,” kata Ari, Jakarta, Jumat (3/4).
Dosen Program Pascasarjana UI ini menegaskan, di saat kondisi rakyat yang masih kesulitan dengan berbagai dampak kenaikan BBM, listrik, gas dan beban kehidupan lainnya, tidak ada cara lain Jokowi harusnya tidak mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan yang berlawanan dengan nurani keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Jika kebijakan Jokowi ini tidak dikoreksi, jangan salahkan rakyat yang punya inisiatif membuat Kartu Indonesia Sabar (KIS). Bisa jadi KIS dianggap sindirian yang menohok kepada Jokowi atas kebijakannya yang berlawanan dengan janji-janji kampanyenya dulu,” jelas Ari.
“Kalau sikap Jokowi sebangun dengan anggota Dewan yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, akumulasi kekecewaan rakyat akan semakin menumpuk. Tinggal menunggu ledakan rasa kecewa yang tidak tertahan dan itu harus dibayar mahal oleh Jokowi,” imbuhnya.
Ari Junaedi yang juga pengajar Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro (Undip) itu menyatakan, amat tidak etik pejabat di era pemerintahan Jokowi terus menerus mendapatkan keistimewaan pelayanan dari negara sedangkan secara bersamaan rakyat bergelut mendapatkan tambahan pendapatan karena harga bahan bakar minyak (BBM) makin mahal. Kebutuhan bahan pokok meroket harganya dan beban rakyat makin berat.
“Rakyat juga masih ketakutan dengan ulah begal motor karena lebih memilih menggunakan motor ketimbang angkutan umum yang amburadul eh tega benar yah Jokowi naikkan anggaran untuk mobil pejabat,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Melalui aturan baru ini, Jokowi menaikkan fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara dari sebelumnya hanya Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000. Jokowi mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No 68/2010.
Adapun Pasal 3 Ayat (3) Perpres No 39 Tahun 2015 itu menyebutkan, alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 seperti dikutip dari Setkab di Jakarta.
Pejabat negara yang mendapat tunjangan ini sesuai Pasal 1 Perpres No 68 Tahun 2010 adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan anggota Komisi Yudisial.
Bukan kali ini saja, para pejabat negara juga bakal mendapatkan tambahan gaji dari negara. Pemerintah berencana menaikkan gaji para menterinya.
sumber: merdeka.com
