TOTABUAN,CO– Jakarta – Penilaian publik soal pemerintahan Presiden Jokowi coba dibingkai lewat survei delapan hari. Bagaimana 1.200 orang responden menilai upaya pemberantasan korupsi selama hampir setahun pemerintahan Presiden Jokowi?
Survei dilakukan Indo Barometer di 34 Provinsi mulai 14 hingga 22 September 2015 yang lalu. Paparan survei bertajuk “Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK” ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (8/10/2015).
Survei bermargin error sebesar kurang lebih 3,0 persen ini menunjukkan penilaian publik antara lain soal hukum dan pemberantasan korupsi. Lembaga survei ini menyatakan publik memandang kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia kini masih rendah.
“Kondisi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi tergolong rendah di bawah 50 persen,” ujar Qodari.
Responden disodori pertanyaan,”Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara melihat kondisi Indonesia berikut ini?” Jawabannya, yang menilai pemberantasan korupsi sangat baik ada 48,3 persen, yang menilai sangat buruk ada 46,0 persen, yang menjawab tidak tahu ada 5,8 persen.
Yang menilai kondisi hukum selama setahun pemerintahan Jokowi ini sangat baik ada 47,9 persen, yang menilai sangat buruk ada 43,0 persen, dan yang menjawab tidak tahu ada 9,1 persen.
Dalam poin keadaan politik di Indonesia, yang menilai keadaan politik sangat baik ada 48,6 persen, yang menilai sangat buruk ada 36,0 persen, dan yang menjawab tidak tahu ada 15,5 persen.
Bingkai besar bernegara Indonesia adalah demokrasi. Sistem pemerintahan jenis ini ternyata masih dipercaya sebagai sistem terbaik. Namun kepercayaan terhadap demokrasi tak sama dengan kepuasan terhadap demokrasi. Tersisa ketidakpuasan publik terhadap sistem demokrasi ini.
Sebanyaki 8,6 persen publik menganggap demokrasi malah meningkatkan korupsi. Sebanyak 9,9 persen responden juga menganggap demokrasi menaungi sikap politisi dan pejabat yang tak konsisten terhadap janjinya. Ada pula yang menganggap pelaksanaan demokrasi sering disalah artikan, yakni sebesar 18,2 persen responden. Di sisi lain, publik yang puas terhadap demokrasi sebesar 48,5 persen, turun dari sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 50,8 persen.
Keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang paling direspon adalah soal pemberian Kartu Indonesia Sehat. Sebanyak 15,5 persen menjawab pemberian Kartu Indonesia Sehat sebagai simbol keberhasilan Jokowi. Di urutan kedua, keberhasilan Jokowi adalah dalam pemberantasan KKN sebesar 6,5 persen, disusul pemberian Kartu Indonesia Pintar sebesar 5,1 persen, kemudian ada pembangunan infrastruktur, hukuman mati bagi pengedar narkoba, dan menggalakkan pemberantasan narkoba.
Ketika respondan ditanya, “Apa kegagalan pemerintahan Jokowi-JK?”, hanya 3,0 persen responden yang menjawab Jokowi-JK gagal memberantas masalah korupsi. Kegagalan pemerintahan Jokowi-JK yang paling banyak disoroti adalah soal harga kebutuhan pokok mahal (17.3%), tidak mampu mengatasi masalah ekonomi (13.3%), melemahnya nilai tukar rupiah (7.4%), meningkatnya
harga BBM (4.3%), program visi dan misi belum terbukti (4.1%), dan sebagainya
Sumber:Detikcom
