TOTABUAN.CO – Menanggapi berbagai isu terkini, Pimpinan DPR rencananya akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (2/1/2014).
Menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, beberapa hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, Perppu Pilkada yang sudah menjadi Undang-Undang (UU) dan tentang pelantikan Kapolri baru.
“Ini kan ada beberapa poin yanga memang memerlukan komunikasi tingkat tnggi. Makanya kita mengkhawatirkan kalau Presiden tidak bisa melakoninya dengan baik karena poin-poin ini hal krusial yang harus dihadapi Presiden,” kata dia di Jakarta, 31 Januari 2015 yang lalu.]
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, untuk masalah APBNP 2015, pemerintah dan DPR harus berkonsultasi soal ruang fiskal negara. Terlebih, ada wacana penanaman modal negara (PMN) hingga 70 triliun dan pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.
Masalah juga muncul setelah Pilkada dianggap bukanlah rezim pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika seperti itu, maka pelaksana pemilu bukanlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelesaian sengketa Pilkada tidak bisa ditangani oleh MK.
Terkait kisruh Kapolri, Jokowi diminta untuk mengambil langkah tegas sebagai pemegang penuh kebijakan.
“Ini juga memerlukan komunikasi yang tidak mudah karena Presiden harus berhadapan dengan logika konstutusi di satu sisi, dan di saat yang bersamaan dihadapkan pada penciptaan opini yang meluas oleh institusi-institusi yang sepertinya tidak mendukung keputusan Presiden mencalonkan Saudara BG (Komjen Budi Gunawan) sebagai Kapolri,” simpul Fahri.
Sampai berita ini diturunkan, Okezone belum berhasil mendapatkan informasi soal tempat dan waktu pertemuan ini digelar.
sumber: okezone.com
