TOTABUAN.CO — Di tengah kondisi memprihatinkan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta tetap mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (raskin).
Pasalnya, program tersebut dirasa sangat membantu rakyat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan.
“Masyarakat masih menghendaki program raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM, pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain kartu-kartu (KIS, KIP, dan KKS) itu,” ungkap Anggota DPR RI asal Fraksi Golongan Karya (Golkar), Meutya Hafid, Senin (20/11/2014).
Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar rakyat, khususnya masyarakat miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berhubungan dengan urusan perut. “Jadi, program raskin perlu diteruskan sesuai dengan kehendak dari rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut Meutya menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tentu menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang jika ingin menghapuskan raksin.
“Kalau ada wacana penghapusan, sebaiknya dipikirkan ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan,” urainya.
Menurutnya, program raskin bukan sekadar bagi-bagi beras. Raskin juga menjadi instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga, agar petani tidak dirugikan saat panen melimpah yang bisa menurunkan harga pasar.
“Beras itu disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk raskin. Program raskin merupakan instrumen yang paling cocok untuk ketahanan pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, hal senada disampaikan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Mei Rochjat Darmawiredja. Dia juga berharap pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin.
“Masyarakat miskin, masih memerlukan raskin. Hanya saja, beberapa perbaikan, termasuk kualitas,” kata Mei.
Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait, bahwa program seperti raskin ini sangat penting.
“Tapi keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah ini (program raskin-red.) akan dilanjutkan atau tidak,” tukasnya.
Sementara mengenai implementasinya, sambung Mei, selain meningkatkan kualitas beras dan ketepatan waktu penyaluran, dia juga meminta agar program di bawah Kementerian Sosial (Kemsos) dan Bulog ini harus menyesuaikan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat miskin sesuai dengan jenis makanan pokoknya.
sumber : okezone.com
