TOTABUAN.CO — Pemerintah Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan adanya kejanggalan dalam program kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sebab, ada banyak pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI yang menjadi pemegang kartu jaminan kesehatan dari pemerintah pusat itu.
Pafahal, Jamkesmas merupakan program bantuan sosial untuk keluarga miskin. Namun, di Bantul ada banyak TNI dan PNS yang mendapat kartu Jamkesmas. “Jumlahnya sangat banyak. Hampir di setiap kecamatan ada,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul, Mahmudi seperti dikutip Radar Jogja.
Menurutnya, TNI dan PNS yang diikutkan dalam Jamkesmas berarti memiliki kartu jaminan ganda. Sebab, para abdi negara itu juga telah terdaftar sebagai peerta jaminan kesehatan di instansi masing-masing.
Mahmudi menengarai banyaknya PNS dan TNI yang memegang kartu Jamkesmas karena mereka kerap mengajukan jaminan kesehatan ke Pemprov DIY atau bahkan pemerintah pusat. “Seharusnya ini kan bisa diberikan kepada kepala keluarga (KK) miskin,” tandasnya.
Mahmudi menyesalkan hal itu karena di Kabupaten Bantul masih banyak keluarga miskin dan lansia yang belum tercakup dalam program Jamkesmas. Guna meminimalisasi kasus salah sasaran lagi, Mahmudi mengusulkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng sejumlah pihak saat melakukan pendataan kepada rumah tangga sasaran (RTS).
“Mulai dukuh, karang taruna, tokoh masyarakat, takmir masjid hingga PKK. Biar nantinya dukuh pakewuh jika ingin memasukkan anggota keluarganya,” jelasnya.
sumber : jpnn.com
