TOTABUAN.CO — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah bakal melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur negara (termasuk TNI dan Kepolisian) dalam 5 tahun mendatang.
Namun, Yuddy menegaskan, terdapat 5 sektor yang tidak masuk dalam rencana moratorium lantaran sangat erat dengan program yang akan menjadi fokus pemerintahan saat ini.
“Ada penerimaan tetapi dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, fokus kerja pemerintahan ini pada sektor agraris, sektor kemaritiman dan infrastruktur. Guru dan tenaga medis,” kata Yuddy di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
Untuk itu, Yuddy meminta kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga aparatur negara untuk segera menyelesaikan audit kebutuhan formasi di lingkungan masing-masing.
“Kita ingin menata kepegawaian secara menyeluruh termasuk juga sekolah-sekolah kedinasan, semuanya, ya TNI, Polri untuk melakukan audit formasi kebutuhan. Mungkin saja ada sekolah kedinasan yang setiap tahunnya ratusan orang supaya bisa lihat lagi apa harus selalu segitu, STPDN misalnya setiap tahun 2.000 orang, apakah harus segitu,” papar Yuddy.
Laporan hasil audit formasi di kementerian serta lembaga aparatur negara, lanjut Yuddy, diminta selesai akhir Desember 2014 agar segera bisa diproses awal tahun 2015 mendatang.
“Ini sekarang Januari kan tinggal 2 minggu lagi ya. Mulai Januari ini secara prinsip stop semuanya, lapor,” ucap Yuddy.
Pihaknya, lanjut Yuddy, telah berkirim surat kepada seluruh kementerian dan lembaga hingga pemerintah provinsi terkait hal ini. Oleh sebab itu, Yuddy menilai tidak ada alasan kementerian/lembaga tidak menyerahkan hasil audit formasi sesuai waktu yang ditentukan.
“Kalau tidak salah kami sudah surati seluruh kementerian sampai ke provinsi juga agar laporkan formasi yang ada sekarang dan kebutuhan formasi,” tutur Yuddy.
sumber : merdeka.com
