TOTABUAN.CO – Komisi I DPR mendukung sikap tegas pemerintah memanggil pulang Duta Besar RI di Brasil. Mereka juga sangat mendukung pemanggilan Dubes Brasil ke Kementerian Luar Negeri guna melayangkan protes akibat pembatalan penyerahan surat kepercayaan kepada Dubes Toto Riyanto.
“Sikap pemerintah sudah benar, oleh karena itu kita dukung,” ujar Wakil Ketua Komisi DPR RI, Tantowi Yahya, Sabtu (21/2).
Pemberian credential (surat kepercayaan), menurut dia, merupakan hak negara akreditasi. Oleh sebab itu pembatalan penyerahan surat tersebut sangat menghina martabat bangsa.
Pasalnya, Dubes Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil bersama beberapa Dubes dari negara lainnya untuk menerima surat kepercayaan tugas. Tanpa alasan yang jelas, Menlu Brasil membatalkan penyerahan surat tersebut hanya kepada Dubes RI yang membuat Dubes Toto batal menghadiri upacara penyerahan dan ditarik pulang ke Indonesia.
“Ini merupakan pelecehan diplomatik dan kita patut untuk mengajukan protes keras,” tulis Tantowi Yahya dalam rilis yang diberikan kepada merdeka.com.
Dia juga menegaskan tidak ada negara yang bisa mendikte hukum di Indonesia, dan seharusnya Brasil sebagai negara berdaulat memaklumi hal tersebut. Dia juga mengatakan seharusnya Brasil mendukung keputusan pemerintah Indonesia lantaran kasus narkoba sudah sangat darurat di dunia.
“Tindakan emosionalnya ini (Brasil) bisa sangat mempengaruhi hubungan baik kedua negara yang sudah lama terjalin. Pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang,” lanjutnya.
Tatowi menjelaskan, hubungan yang terjalin dengan Brasil antara lain di bidang pertahanan.
“Tahun anggaran 2009-2014, Kita memesan pesawat Super Tucano utk mengawasi garis pantai kita. Kita juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS),” kata Tantowi Yahya yang juga merupakan penyanyi ‘country’ Indonesia.
Pihak kami, kata Tantowi, akan mendiskusikan masalah tersebut dengan Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kerja sama itu jika pemerintah Brasil tidak merubah sikap nantinya.
“Brasil dalam posisi membutuhkan kita, jadi tak sepatutnya mereka melakukan penolakan penyerahan surat tugas kepada dubes kita. Karena hal itu hanya akan membuat hubungan menjadi buruk,” tandasnya.
Perbuatan pemerintah Brasil ini sepertinya didasari atas ketidaksetujuan mereka terhadap hukuman mati pada warganya. Pada 17 Januari lalu, seorang warga Brasil, Michael Archer Cardoso ditembak mati Kejaksaan Agung Indonesia, lantaran menjadi kurir narkoba.
Pada eksekusi tahap dua mendatang, ada lagi satu warga Brasil Rodrigo Gularte yang akan mengalami hal yang serupa dengan rekannya terdahulu, juga dengan kasus yang sama. Saat ini Gularte masih berada di sel isolasi Lapas Batu, Nusakambangan.
Kemlu meyakini sikap tidak bersahabat Brasil dipicu kebijakan Indonesia mengeksekusi terpidana mati narkoba. Tapi bila balasannya sampai menunda prasyarat tugas dubes, Negeri Samba dianggap sudah keterlaluan.
“Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia,” tulis juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir dalam siaran pers.
sumber: merdeka.com
