TOTABUAN.CO – Sidoarjo, Ratusan warga korban luapan lumpur Lapindo kembali harus gigit jari. Harapan mereka untuk bertandang ke Jakarta dan bertemu dengan menteri pekerjaan umum (PU) lagi-lagi gagal. Padahal, janji pemerintah daerah (pemda) untuk memfasilitasi pencairan dana ganti rugi tersebut diobral sejak Selasa lalu (9/9). ’’Pertemuannya ditunda sampai 24 September,’’ kata Sudibyo, warga korban lumpur dari Desa Renokenongo, Porong. Sejatinya pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada 17–19 September.
Sudibyo menyebutkan, penundaan untuk bertemu sang menteri yang juga Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) disebabkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah harus ke luar negeri. ’’Kalau enggak ada kepala daerahnya, apa bisa? Kami mendapat informasi, bupati baru kembali 22 September,’’ ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Sudibyo, ada 100 warga korban lumpur yang akan berangkat ke Jakarta. ’’Busnya sudah kami siapkan untuk berangkat hari ini,’’ ungkap Sudibyo Rabu (17/9).
Warga yang akan ke Jakarta adalah korban yang rumahnya masuk dalam peta area terdampak (PAT). Menurut Sudibyo, mereka hendak memprotes pemerintah yang tidak adil dalam memberikan ganti rugi lahan. ’’Lahan di luar PAT malah sudah lunas. Kami yang jelas-jelas rumahnya tenggelam nggakdiurus,’’ keluhnya.
Keresahan tertundanya pertemuan di Jakarta tersebut juga dirasakan Ali Mas’ad, salah seorang korban lumpur Lapindo. Menurut dia, pemda hanya mengobral janji. Pertemuan dengan menteri PU di Jakarta terus saja diundur. Bahkan, alasannya sangat beragam. ’’Ini benar-benar bikin resah. Bupati dari dulu hanya berjanji,’’ ujar Ali.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pemprov sebenarnya sudah siap memfasilitasi pertemuan antara warga dan pemerintah pusat. ’’Kami sudah siap memfasilitasi. Upaya juga sudah dilakukan,’’ katanya. Memang ada penundaan karena kepergian Saiful Ilah ke luar negeri. Soekarwo memastikan, pertemuan dengan menteri PU tetap dilaksanakan. Jadwalnya, kata Soekarwo, pada Rabu depan (24/9
Sumber: jpnn.com
