Ranperda OPD Kotamobagu Disetujui Pemprov Menjadi Perda

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Biro Organisasi maupun Biro Hukum, menerima sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Persetujuan itu terungkap pada saat dilakukan evaluasi maupun fasilitasi, secara bergilir oleh dua biro dimaksud terhadap draft OPD yang diajukan pemkot.

“Alhamdulillah, pemprov telah menerima OPD baru yang kita ajukan. Bahkan, keinginan kita agar BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) tetap berdiri sebagai satu SKPD tersendiri, dapat disetujui,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Tahlis Gallang.

Hal senada dijelaskan pula oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi Pemkot Kotamobagu, Saridah Mokoginta SH melalui Kasubbag Kelembagaan dan Anforjab, Chandra Saniman. Dikatakan Chandra, tahapan berikut selepas evaluasi dan fasilitasi di Pemprov, yaitu menunggu ditetapkannya Ranperda OPD baru ini melalui paripurna tingkat II di DPRD Kota.

“Setelah ditetapkan menjadi perda nanti, kita (maksudnya Pemkot Kotamobagu, red) masih harus meminta persetujuan dari Gubernur Sulut, sebelum (perda) ini resmi menjadi produk hukum,” tegas Chan.

Sementara, berdasarkan hasil evaluasi dan fasilitasi tersebut, terlihat gambaran bahwa jumlah SKPD di Pemkot Kotamobagu mengalami fluktuasi. Dibilang berfluktuasi, karena ada sejumlah posisi yang dihapus namun di tempat lain bertambah.

SKPD yang dihapus, di antaranya, Dinas Tata Kota (Distakot), BP4K, Badan Narkotika Kota, maupun Sekretariat Korpri. Urusan Distakot disebar ke beberapa SKPD lama. Seperti Dinas PU (bertambah Bidang Penataan Ruang), kemudian Pemadam Kebakaran (Damkar) digabung ke Satpol-PP.

Yang cukup menarik adalah posisi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD). Instansi satu ini, semula “diturunkan” posisinya menjadi salah satu bagian di bawah Sekretariat Daerah (Setda). Pada saat komposisi OPD itu dievaluasi dan difasilitasi di pemprov, ternyata BKDD disetujui tetap menjadi badan (eselon II) tersendiri dengan tipologi C.(Mg2)

Komposisi OPD Pemkot Disetujui Pemprov Sulut    

Sumber: Bagian Hukum & Organisasi