TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Pemkot Kotamobagu telah selesai melaksanakan tender atau proses pengadaan barang jasa
pembangunan gedung Command Center dan kantin Polres Kotamobagu.
Pemenang tender telah diumumkan, dan sudah dilakukan penandatanganan kontrak yang dihadiri Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, Kadis PUPR Claudi Mokodongan, PPK dan kontraktor di Dinas PUPR pekan lalu.
Pembangunan Command Center dan kantin Polres Kotamobagu itu, dibiayai dari APBD Kotamobagu tahun anggaran 2025 dengan nilai kontrak 4.1 Miliar lebih.
Berdasarkan data yang terteral di
https://spse.inaproc.id/kotamobagu, pemenang tender proyek Command Center dan kantin Polres Kotamobagu dimenangkan CV Lentera Hidup. Perusahan ini beralamatkan di Jalan Piere Tendean Manado.
Kepala Dinas PUPR Kotamobagu Claudi Mokodongan mengatakan, penandatangan kontrak sudah dilaksanakan melalui PPK dengan pihak perusahan.
Dia menjelaskan, anggaran pembangunan command center dan kantin Polres, merupakan anggaran APBD tahun anggaran 2025 yang diplot di Dimas PUPR.
“Iya, tinggal menunggu pelaksanaan pekerjaan, “kata Kadis PUPR Kotamobagu Claudi Mokodongan.
Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto menjelaskan, command center di tingkat Polres adalah sebagai pusat komando dan kendali operasional kepolisian. Untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Command center berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antar berbagai unit kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat, untuk memastikan penanganan yang efektif dan efisien terhadap suatu kejadian,” jelasnya.
Selain iti command cemter merupakan penyediaan layanan publik. Seperti pengaduan masyarakat, informasi lalu lintas, dan layanan darurat lainnya.
Kendati begitu, kebijakan yang diputuskan pasangan The Winner julukan Walikota Kotamobagu Weny Gaib dan Wakil Walikota Rendy Mangkat, untuk pembangunan command center dan kantin senilai 4.1 Miliar, dinilai belum mencermin keberpihakan anggaran untuk kepentingan dan kesejahteraan dan masyarakat.
“Bukan tidak penting, tapi belum prioritas. Harusnya digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program yang langsung dirasakan masyarakat,” kata warga.
Keberpihakan anggaran juga berarti memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah tertentu, tetapi juga merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. (*)
