TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Puluhan pedagang asosiasi pedagang seluruh Indonesia (APSI) Kotamobagu, senin (07/10) mengelar aksi demo di depan kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kotamobagu.
Dengan membawa spanduk dan poster mereka menggelar aksi menuntut agar aksi pungutan liar yang dilakulan oleh oknum yang mengatasnamakan pemilik lahan untuk ditindak lanjuti. Selain itu, para pedagang ini menuntut perbaikan dan penataan sarana pasar 23 maret, pasar Serasi, pasar Poyowa Kecil, pasar Genggulang,pasar ikan, dan pasar jajan serta meminta agar pengambilalihan pengelolaan pasar serasi oleh pemerintah kota kotamobagu,serta pemberantasan pungutan di seluruh wilayah pasar Kotamobagu.
Setelah melakukan aksi di depan kantor (DPRD) kotamobagu, para pengunjuk rasa yang dikoordinasi oleh Denny Mokodompit itu masuk kedalam kantor DPRD untuk bertemu dengan para anggota DPRD .
Salah satu pedagang mengatakan, selama ini mereka banyak mendapat penekanan,bahkan ditargetkan untuk menyetor uang ke salah satu oknum yang mengaku pemilik lahan.
” Untuk lapak biasa disetor Rp 750 ribu. Sedangkan kios Rp 3.5 juta pertahun,” kata salah satu pedagang serasi saat diwawancarai digedung DPRD.
” Yang melakukan penagihan itu orang-orangnya yang mengaku ahli waris. Kalau masalah bea kemanan dan kebersihan itu biasa. Tapi ada juga penagihan yang kami harus setor kepada sejumlah orang,” tambah salah satu pedagang.
Sementara dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan serta dihadiri dua wakil pimpinan Bob Paputungan dan Diana Roring dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kotamobagu yakni Asisten II Hardi Mokodompit dan Kabag Hukum Rio Lombone.
Namun beberapa tuntan dari para pedagang tak menemui titik terang. Sejumlah keluhan yang dilontarkan hanya dijawab aka diupayakan untuk diselesaikan.
“ Kan persoalan lahan ini memang sementara ditangani oleh Pemertintah. Pemerintah sementara mencari jalan keluar tentang bagaimana memberikan yang terbaik bagi para pedagang,”kata Bob Paputungan usai pertemuan dengan para pedagang.
Sementara dalam aksi itu,para pedagang menginginkan agar walikota Tatong Bara untuk hadir. Namun hingga lima jam menunggu, walikota tak muncul. Padahal, para pedagang berharap dalam aksi demo itu, agar Walikota Tatong Bara dapat memberikan penjelasan tentang persoalan yang dihadapi para pedagang.
“ Kami kecewa karena aksi ini tak dihadiri oleh walikota. Mana janji kampanye waktu lalu,”ucap salah satu pedagang saat memberikan tanggapan di depan para anggota DPRD.
Namun secara terpisah, Walikota Tatong Bara mengtakan, Pemkot tak akan tutup mata. Sebab persoalan ini sementara diupayakan termasuk penataan lahan, serta pembenahan sarana dan prasarana.
“ Kan masalah ini waktu saya masih wakil walikota. Sehingga sudah tau kronlogisnya. Saya juga sudah utus asisten II dan kabag Hukum untuk menyerap mencari tahu apa yang menjadi tuntutan mereka. Yang pasti Pemkot tak akan tutup mata,”kata Walikota.
Peliput Rahman Rahim
Editor Hasdy Fattah
