TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara mengatakan, jika Kotamobagu sudah menjalin kerjasama dengan bandung dibidang IT. Hal ini juga didukung instruksi pemerintah melalui MenPAN RB terkait penerapan e-Goverment di seluruh Indonesia.
“Dengan menggunakan e-Government, penghematan anggaran, transparansi terlihat. Sebagai contoh di Bandung, dengan sistem ini terjadi penghematan 1 triliun. Dan ini wajib diterapkan di seluruh Indonesia termasuk di Kotamobagu,” kata Wali Kota Tatong Bara.
Di Kotamobagu sendiri kata Wali Kota, akan menerapkan hal ini terutama dalam mendukung smart city.
“Dibanding daerah lain, Kotamobagu sedikit banyak sudah menerapkan hal ini. E-Budgeting, e-Planing sudah ada jauh sebelum adanya kerjasama ini. Dan kedepannya, aplikasi di Bandung ini akan coba diterapkan di Kotamobagu tetapi sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ia berharap tindak lanjut dari kerjasama ini setiap SKPD yang berkepentingan langsung melakukan kerjasama susulan.
“Kerjasama ini sebagai awal masuk untuk SKPD bekerjasama dengan bandung atau daerah lain. Bisa juga nanti akan ada kerjasama dibidang ekonomi dan lainnya. Tetapi untuk langkah awal ini baru IT,” terang TB sapaan akrban Wali Kota.
Terpisah, Kepala DPPKAD Rio Lombone membantah jika pihaknya tak menindaklanjuti kerjasama ini. Rabu (14/9), salah satu pegawai DPPKAD menuju ke Bandung untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan SKPD terkait. Pihaknya tertarik dengan aplikasi aset online dan Analisis Standar Biaya (ASB).
“Dua aplikasi ini nantinya akan diterapkan di Kotamobagu untuk menghemat anggaran. Esok sudah ada tim yang ke Bandung untuk menindaklanjuti kerjasama ini,” kata Rio.
Kepala Dishubkominfo Agung Adati mengaku tertarik dengan aplikasi e-Parkir. Meski begitu, ia akan terlebih dahulu menyiapkan sarana pendukung dan SDM. “Kami akan menindaklanjuti. Target saya akhir tahun ini sudah ada perjanjian kerjasama terkait e-parkir,” ungkapnya.
Dari aplikasi tersebut, ia mengaku sudah menyerahkan ke SKPD masing-masing.
“Sudah di share di WhatsApp (WA) SKPD. Tinggal nanti SKPD yang memilih mana yang akan dipakai atau tidak. Tapi intinya, ada dua faktor terkait kesiapan prasarana dan SDM juga yang harus diperhatikan. Dan perlu juga apakah aplikasi ini cocok diterapkan di Kotamobagu atau tidak,” jelasnya.(dadang)
