TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Efisiensi atau penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, ternyata tidak dibarengi dengan sikap Walikota Tatong Bara dan Wakil Walikota Nayodo Koerniawan.
Hal itu tercermin dengan pengadaan mobil dinas baru pada tahun anggaran 2019 ini. Dua jenis mobil dinas itu yakni Toyota Alphard untuk Walikota Tatong Bara dan Toyota Camry untuk Wakil Walikota Nayodo Koerniawan.
Untuk Toyota Alphard dibanderol 1.2 miliar dan Toyota Camry dibanderol 800 juta rupiah.
Direktur Forum Demokrasi Lentera Sulut Boy Paparang menilai, pengadaan dua unit mobil dengan total 2 miliar rupiah itu, sepatutnya tidak dilakukan di tengah kondisi APBD Kotamobagu yang katanya sedang kritis.
“Di tengah keterbatasan anggaran tentu banyak hal penting yang mesti diprioritaskan. Kok malah Walikota dan Wakil Walikota tega hati bermewah-mewahan dengan uang rakyat membeli mobil baru,” ujar Boy ketika dimintai tanggapannya Kamis 12 Desember 2019.
Aktivitis penggiat pemerintahan ini mengatakan, pengadaan dua unit mobil itu jelas melukai hati masyarakat Kotamobagu. Terlebih pengadaan dua unit mobil dinas itu dilakukan di akhir tahun anggaran.
Padahal setahu dia, rata-rata kepala daerah yang ada di Sulut memiliki lebih dari satu mobil dinas. Seharusnya tak perlu membeli mobil baru lagi.
Boy mengatakan, efisiensi anggaran harus mendatangkan manfaat untuk rakyat Kotamobagu bukan menguntungkan pribadi. Oleh karena itu harus menjadi ukuran yang paling penting selain bagaimana melihat dari sisi prioritas. Masalah lain dalam efisiensi salah satu hal yang dilakukan yaitu dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak membawa manfaat.
“Kegiatan sosialisasi yang dianggap tidak terlalu membawa dampak yang besar, itu juga perlu dikurangi,” tegasnya.
Dikabarkan pula di rumah dinas Walikota Kotamobagu ada beberapa jenis mobil dinas yang terparkir. Seperti Hilux, Camry, Fortuner dan Alphard. Sedangkan untuk Wakil Walikota seperti Fortuner, Camry lama, Camry Baru dan mobil jenis CRV yang digunakan untuk kegiatan PKK.
Kepala Bagian Umum Pemkot Kotamobagu Wenda Damopolii beberapa waktu lalu membenarkan adanya pengadaan dua unit mobil untuk Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.
Alasannya, karena kondisi mobil dinas walikota dan wakil walikota sudah mulai rusak. Sementara ongkos perawatan kendaraan dinas di bengkel cukup besar.
“Iya, alasannya karena mobil dinas walikota dan wakil walikota, sudah mulai rusak,” kata Wenda. (*)
