TOTABUAN.CO — Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), DFA Porajow dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). DFA dinilai mengubah perkara pidana menjadi perdata saat memutus gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Iwan Teddy terkait dugaan penipuan bisnis rokok yang dilakukannya terhadap Hartanto Soetantyo alias Tony.
“Saya ke sini klarifikasi laporan saya sudah ditindaklanjuti atau belum oleh KY,” kata Kuasa Hukum Hartanto, Tony Prastono di Gedung KY, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (25/11).
Pihak Tony melaporkan Hakim DFA Porajow ke Komite Dewan Etik Hakim karena diduga memutus gugatan praperadilan di luar ketentuan yakni mencampuri penyidik. Dia diduga melanggar Pasal 78 sebagaimana gugatan praperadilan tersebut.
“Pasal 78 itu bagaimana proses penyidikannya bukan soal pokok perkaranya,” kata Prastono.
Dalam pertimbangannya terkait kasus dugaan penipuan bisnis rokok yang dilakukannya terhadap Hartanto, Hakim DFA Porajow malah menimbang perkara itu merupakan kasus perdata bukan pidana. Padahal tersangka Iwan Teddy telah ditahan penyidik sejak 2 September lalu.
“Hakim DFA menyatakan perkara ini bukan perkara pidana melainkan perkara perdata. Bukan substansinya hakim menangani pokok perkaranya. Ini kan bagian penyidik,” kata dia.
Menanggapi laporan itu, KY akan segera melakukan pemberkasan laporan tersebut. Akan tetapi, KY akan memeriksa kelengkapan laporan Hakim DFA Porajow lebih dulu.
“Kami akan menindaklanjuti laporan ini. Hanya saja perlu waktu untuk memproses laporan tersebut,” kata Tim Verifikasi KY Meila Aulia saat ditemui di ruang pelaporan Gedung KY, Jakarta.
sumber : merdeka.com
