TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Dugaan ketidakberesan dalam pembagian dana pengamanan Pilkada di Polres Bolaang Mongondow langsung mendapat respon dari Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung.
Kapolda mengatakan akan menurunkan tim untuk menelusuri kebenaran soal penyaluran dana kampanye tersebut. “Ya kita akan cek kebenaran informasi tersebut. Kalau terbukti akan ada sangsi,” kata Wilmar via telepon selulernya Rabu (25/11).
Mantan Karobinops Bareskrim Polri itu menegaskan, masalah ini tidak dilaporkan secara resmi. Sehingga pihaknya masih akan mengumpulkan sejumlah keterangan.
“Jika memang ada bukti awal, tolong ketemu saya langsung atau bikin laporan secara resmi agar tidak menjadi fitnah,” tegas Kapolda.
Dugaan ketidak beresan pembagian dana pengamanan Pilkada dijajarana Polres Bolmong terindikasi kuat sarat penyimpangan. Hal itu dikatakan, kandidat Calon Bupati Boltim Candra Modoeng, saat melakukan protes di kantor KPU pada Senin (23/11) lalu.
“Saya minta kepada Pemkab Boltim untuk menahan dana pengamanan 2,2 miliar yang saya yakin tidak sampai ke bapak-bapak yang ada di lapangan,” kata Candra saat diwawancarai wartawan.
Candra juga menilai, banyak kasus kriminalitas yang terjadi pada saat kampanye, karena sengaja dibiarkan oleh para angota yang bertugas di lapangan. Itu dikarenakan para anggota yang bertugas di lapangan kecewa karena tidak menerima pembagian dana pengaman.
“Hanya pimpinan saja yang menikmati dana miliaran itu. Makanya para anggota yang ada di lapangan putus asa,” kata mantan aktivis ini.
Ketua Lembaga Hukum Bolmong, Sofyanto mengatakan, harus ada langkah yang diambil oleh Kapolda Sulut. Sebab, pertaruhan harga diri aparat kepolisian berada juga pada pengamanan Pilkada.
Jika ke depan lanjut Sofyanto ditemukan bukti soal penyalahgunaan anggaran pilkada, maka sebaiknya Kapolda mencopot jabatan Kapolres Bolmong, tandas Sofyan. (Has)
