TOTABUAN.CO HUKRIM – Kapolres Bolaang Mongondow (Bolmong) AKBP Gani Fernando Siahaan menegaskan, bahwa Kapolsek dan Babinkamtibmas sudah diberikan tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana desa. Namun, hal ini perlu disosialisasikan lagi ke desa-desa pasca pemberian tugas serta hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo.
“Akan kita perkuat lagi dengan sosialisasi ke desa-desa. Berdasarkan kesepakatan, bahwa pengawasan dana desa juga menjadi tanggung Kapolsek dan Babinkamtibmas,” kata Gani Sabtu (21/10).
Selain akan mensosialisasikan ke para Kades, ini juga akan ditindaklanjuti dengan panandatangan MoU antara Bupati dan Walikota yang ada di lima daerah di Bolmong Raya.
Sanksi Pemecatan
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas menyatakan jika ada Kapolsek yang korupsi dana desa, maka Polri akan memberi sanksi pemecatan. Selain itu, Polri juga akan menyeret oknumnya ke ranah Pidana.
“Saya sudah sampaikan akan memberikan punishment yang berat kalau ternyata (Kapolsek) ikut-ikutan cawe-cawe dana desa buat bagi-bagi. Apalagi paksa kepala desa minta uangnya, ini pasti kita pidanakan,” tegas Tito.
Ancaman itu tak hanya diberikan kepada Kapolsek, tetapi juga pada Kapolres jika ketahuan mencurangi dana desa.
“Bukan hanya teguran, tapi juga pidanakan karena Polri masuk kewenangan peradilan umum. Kita akan pidanakan Kapolsek, Kapolres juga begitu, kariernya pasti akan berhenti,” tegas Tito.
Tito menjelaskan sanksi tersebut diberlakukan karena pengawasan dana desa adalah program Presiden Joko Widodo guna membangkitkan pembangunan desa. Terawasinya dana desa dengan baik, diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan.
“Kita sangat yakin ini adalah program yang sangat mulia dari Bapak Presiden, Bapak Menteri PDT, Pak Mendagri dengan tujuan untuk membangkitkan desa, dalam rangka untuk pemerataan pembangunan,” jelas Tito.
Dengan ditunjuknya Polri sebagai leading sektor pengamanan dana desa, Tito merasa anggotanya perlu mendukung dan bertanggungjawab secara maksimal atas kepercayaan Pemerintah.
“Ini program yang sangat penting dan unggulan, oleh karena itu kami, Polri, berkewajiban penuh untuk mendukung semaksimal mungkin sesuai tugas tanggung jawab dan kewenangan yang ada,” ucap Tito.(**)
