TOTABUAN.CO-Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyayangkan sikap politisi PDI Perjuangan (PDIP) Damayanti Wisnu Putranti yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi. Ade menilai, para kader PDIP sebagai partai penguasa seharusnya mengamankan proyek pemerintah agar tidak dikorupsi.
“Mestinya anggota partai penguasa bertugas mengamankan program pemerintah agar tidak dikorupsi, bukan sebaliknya,” ujar Ade di Jakarta, Selasa (19/1).
Ade menduga ada dua kemungkinan dalam kasus korupsi yang melibatkan politisi PDIP ini, yakni Damayanti diberi jatah atau memeras pihak eksekutif. “Ini bisa dua kemungkinan, yakni diberi jatah atau memeras. Kalau modus diberi jatah yang aktif pihak eksekutif atau kementerian. Tetapi, kalau modusnya memeras berarti yang aktif DPR,” jelas dia.
Lebih lanjut, Ade mengatakan, peran parpol sangat besar untuk mencegah para kader melakukan korupsi. Peran tersebut, mencakup kontrol ketat dari partai sehingga para anggotanya berjuang untuk rakyat. “Bukannya membiarkan apalagi mendorong anggota partai membisniskan kekuasaan. Keterbukaan dalam penganggaran parpol dan anggotanya juga sangat penting supaya bisa dikontrol banyak pihak,” ungkapnya.
Sementara untuk pihak eksekutif, lanjut Ade, butuh keberanian dari pimpinan kementerian atau lembaga untuk menolak segala bentuk korupsi kolusi nepotisme (KKN). Pimpinan lembaga harus bersikap keras seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. “Selain itu, eksekutif juga bisa lebih halus dengan membuka akses dan proses proyek ke publik secara transparan dan netral,” pungkas Ade.
Sumber:beritasatu.com
