TOTABUAN.CO HUKRIM – Puluhan kepala desa yang tersebar di Bolaang Mongondow (Bolmong) diperiksa penyidik Polres Bolmong terkait bantuan beras miskin (raskin). Sejak pekan lalu, tercatat sudah hampir 30 Kades diperiksa penyidik.
Kendati belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun terindikasi kuat ada sejumlah oknum kepala desa serta oknum pejabat Bulog Bolmong terlibat dalam kerjasama korupsi penyaluran beras untuk warga miskin ini.
Aktivis anti korupsi Bolaang Mongondow Raya Yakin Paputungan menilai, sejak dilakukannya OTT salah satu pegawai Bulog berinisial BM, serta mulai terkuaknya selisih data penerima data Raskin antara penerima yang ada di desa dengan data di Bulog, terindikasi ada keterlibatan oknum kepala desa dengan pejabat Bulog yang diduga bekerjasama.
Dari beberapa bukti yang ada kata Yakin, selisih data penerima raskin yang ada di desa dengan yang dikeluarkan dari gudang Bulog.
“Kuat dugaan ada keterlibata para pejabat yang ada di Bulog bersama oknum-oknum kepala desa. Sebab dari tiga kepala desa yang diperiksa, selisihnya berjumlah 80 ton,” kata Yakin Rabu (21/2).
Baca Juga:Kembali, 10 Kades di Bolmong Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Raskin
Sub Divre Bulog Bolmong merupakan penyuplai jatah raskin di lima daerah di Bolaang Mongondodi Raya. Yakni Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Seperti di Kabupaten Bolmut misalnya, pada 2016 lalu distribusi raskin hingga tri wulan ke-2, berjumlah 4.739 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Enam kecamatan. Dengan rincian, di Kecamatan Sangkub 688 RTS, Bintauna 1.034 RTS, Bolangitang Timur 1.060, Bolangitang Barat 831, Kadipang 515 RTS, dan Pinogaluman 611 RTS.
Penyaluran itu dilakukan setiap Dua bulan sekali. Setiap RTS menerima 15 Kg beras setiap bulannya, dengan harga tebus senilai Rp 1.600 per Kg.
Yakin menambahkan, dari pemeriksaan para kepala desa, data penerima berbeda. Bahkan ada kepala desa yang berani menandatangani berita acara kosong.
Selain itu ada kepala desa yang hanya menyerahkan bantuan raskin selama tiga bulan dalam setahun, itupun jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan yakni 15 Kg per bulan.
Yakin terus mendorong langkah penyidik Polres Bolmong untuk terus membongkar dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah ini.
Bahkan dia menilai tiga pejabat utama Bulog Divre Bolmong yakni Kepala Gudang Bulog Djunaidi Machmud, Kepala Satker Se- BMR Bernard Mananomah dan Kepala Sib Div Bulog Ronni Rasid paling bertanggungjawab dan bahkan diduga terlibat.
Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP Hanny Lukas mengatakan, penyelidikan penyaluran beras miskin di BMR terus didalami.
Sejumlah oknum pegawai Bulog Divre Bolmong telah diperiksa. Mulai dari penjaga gudang, bagian penyaluran hingga security tidak lepas dari pemeriksaan.
Diperkirakan para kepala desa yang akan diperiksa bukan hanya berasal dari Bolmong, akan tetapi berasal dari lima kabupaten kota se BMR.
“Ada ratusan kades yang kita periksa guna mencocokan data distribusi raskin yang berasal dari Bulog,” tegasnya. (**)
