TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) kasus dugaan korupsi TPAPD Bolaang Mongondow (Bolmong) yang melibatkan mantan bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan (MMS) mendapat tanggapan serius praktisi hukum Muhamad Zakir Rasyidin.
Dia mengatakan, dengan dikeluarkannya SKPP dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu, mallah patut dipertanyakan. Dia menjelaskan, meski itu hak pihak Kejaksaan karena masih bersifat dugaan, akan tetapi kasus yang sedang dikawal publik, patut dipertanyakan.
“Ini patut dipertanyakan. Sebab kasus yang sudah sejak 2011 dilakukan penyelidikan, dan ditetapkan P21 pada 2013 justru malah dihentikan,” kata Rasyidin saat dimintai tanggapan Rabu (22/7).
Ketua Advokad muda Indonesia ini menambahkan, publik wajib mempertanyakan kenapa tiba-tiba pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu keluarkan SKPP. Ini bisa saja menampar lembaga aparat kepolisian yang sejak awal melakukan penyelidikan sehingga ditetapkan P21.
Namun meski demikian katanya, SKPP itu belum menjamin kasus tersebut dihentikan. Sebab jika ada bukti baru, pihak Kejaksaan wajib membuka dan melanjutkan kasus tersebut.
“Kan SKPP itu bukan berarti berhenti. Akan tetapi, jika ada bukti baru, Kejaksaan Kotamobagu wajib untuk melanjutkan. Publik atau LSM, penggiat anti korupsi bahkan bisa menggugat pihak Kejaksaan Kotamobagu jika ini didiamkan,” pungkasnya. (Has)
